DPRD Kaltara
DPRD Minta Pemprov Kaltara Perbaiki Kerusakan Jalan Sepanjang 6 KM di Nunukan
– Ruas jalan diwilayah Kampung Tator dan Binusan.
TANJUNG SELOR – Warga kampung Tator, Binusan, Nunukan, mendambakan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sepanjang 6 kilometer segera diperbaiki, agat kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan dapat terjamin dengan baik.
Perihal dan keinginan warga kampung Tator itu disampaikan saat berlangsungnya acara Reses, Yakob Palung SH, anggota DPRD Kaltara pada masa sidang kedua tahun 2022 di Kabupaten Nunukan beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, kondisi jalan yang memang “babak belur” sangat menghambat aktifitas masyarakat disana, termasuk kegiatan anak-anak yang akan berangkat kesekolah jadi terganggu.
“Kalaupun ada kendaraan yang melintas pasti harus dibantu, karena dipastikan akan terjebak pada bagian yang berlubang dan berlumpur, ” ungkap Yakob Palung.
Apalagi kondisi jalan nya yang memang masih berupa jalan tanah. Tentu akan menjadi lautan lumpur bila musim hujan tiba.
“Wajar bila warga berharap kepada Pemprov sebagai pemilik jalan untuk melakukan perbaikan sebagaimana jalan yang bagus dan sudah dinikmati oleh warga didaerah lain nya, ” kaya Yakob.
Jangan sampai akibat belum kunjung diperbaikinya ruas jalan tersebut, mengakibatkan warga terus merasa kesulitan untuk merujuk keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit yang ada dipusat kota Nunukan.
“Secara kebetulan disana saya juga sempat melayat warga yang meninggal dunia, dan harus dibawa ke Binusan, Karena kondisi jalan yang parah terpaksa sementara disemayamkan dikota, agar memudahkan para pelayat, ” ucap Yakob Palung dengan nada sedih.
Dengan kondisi demikian lanjutnya, tentu membuat kita semua merasa prihatin. Bahwa faktanya di alam otonomi daerah yang anggaran nya ada dan kewenangan yang luas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, akan tetapi faktanya masih ada saja warga kita yang mengeluhkan infrastruktur jalan yang kurang nyaman dan aman untuk dilintasi.
Warga juga minta penerangan jalan umum tenaga Surya (PjUTS).
Selain perbaikan jalan, warga kampung Tator, Binusan, Nunukan juga minta lampu penerangan jalan umum tenaga surya.
“Yang pasti seperti yang dijanjikan apakah kampung Tator, Binusan ini mendapat PjUTS atau tidak nanti akan ditelusuri, ” ujar Yakob Palung.
Untuk memastikan nya, Yakob Palung selaku ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak ESDM Pemprov Kaltara, guna menanyakan titik-titik pasangan yang sudah pernah mereka sampaikan Kedewan apa sudah terealisasi atau belum.
“Untuk PJU tidak hanya warga kampung Tator saja, masyarakat Binusan juga berharap PjUTS bisa segera terpasang disepanjang perkampungan warga, ” pungkas Yakob Palung. *
Sumber : Humas Setwan.
Editor : Sahri.
DPRD Kaltara
Anggota DPRD Kaltara Bahas Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hadiri FGD Master Plan Pendidikan
TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).
Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.
Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.
Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.
Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)
DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara Pilkada
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri apel bersama yang digelar dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Minggu sore, (24/11/2024).
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, apel tersebut juga melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas, yang siap mengawal jalannya Pilkada 2024 di provinsi ini.
Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan suara, serta memastikan kelancaran proses rekapitulasi hasil pemilihan.
Kegiatan apel ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintahan dan keamanan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 di Kaltara, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik dan aman.(hms/jk/kjs)
-
POLDA KALTARA6 days ago
Beri Rasa Aman dan Nyaman, Personel Ditsamapta Polda Kaltara Bantu Anak Sekolah di SDN 020 Tanjung Selor Menyebrang Jalan
-
Nasional3 days ago
Kapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba
-
POLDA KALTARA5 days ago
Antisipasi Bencana Alam Satbrimob Polda Kaltara laksanakaan Apel Siaga SAR
-
POLDA KALTARA1 week ago
Kapolda Kaltara Gelar Olahraga Bersama Dengan Masyarakat di Arena Car Free Day Tanjung Selor