Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Tindaklanjuti Raperda Perikanan, DPRD Kaltara Kunjungi Stasiun PSDKP

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus SM Baya ST (baju putih).

TARAKAN – Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus, Anggota DPRD Kaltara yang tergabung dalam Pansus 1 dan Pansus 3 melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan pada Jumat (08/04/2022).

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Stasiun PSDKP Kota Tarakan Johanus J. Medea, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, dijelaskan tugas pokok dan fungsi serta kondisi wilayah perairan di Kaltara.

Usai mendengar paparan dari Kepala Stasiun PSDKP, Supaad Hadianto, selaku Ketua Pansus III DPRD menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka.

“Kami dari tim Pansus 1 dan pansus 3 berkunjung ke sini adalah untuk bersilaturahmi dan ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan. Ini ada kaitannya karena DPRD saat ini sedang membahas Perda tentang penangkapan dan perusakan lingkungan bidang perikanan. Kami membutuhkan banyak masukan, karena Perda yang kami susun belum memiliki banyak referensi dan aturannya,” kata Supaad.
Salah satu contoh, disebutkannya, seperti pemberdayaan masyarakat. “Kami tidak ingin membuat aturan saja, tapi kami ingin masyarakat juga ikut terlibat. Jadi tidak hanya pengawasan saja tapi juga ada pembinaan, ” sambung politisi Partai Nasdem itu.

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara yang turut dalam kunjungan itu, mengatakan, pembahasan ini merupakan perhatian khusus dari presiden karena merupakan hal yang penting.

“Yang kita khawatirkan saat ini adalah nelayan asing, karena hal itu sering terjadi dan ini harus dibenahi, karena sangat berbahaya. Saya harap semoga hal ini dapat menjadi bahan untuk dimasukkan ke perda,” katanya.

Begitu pun di wilayah sungai, juga sangat memprihatinkan. Untuk itu, Pemprov melalui DKP sangat mendukung dan senang, karena perda ini sudah disusun. Dengan harapan dapat melindungi segala kegiatan diwilayah perairan kita.

Anggota Pansus, Hj Siti Laela juga menyampaikan harapannya, adanya perda yang akan diterapkan di Provinsi Kaltara ini, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Disebutkan, secara geografis, Kaltara ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya perikanan dan laut. Untuk itu, dari DPRD yang merupakan perwakilan dari masyarakat, sering menerima keluhan dari masyarakat. Sehingga dengan tersusunnya perda ini, diharapkan dapat melindungi masyarakat kita.

Sebagai informasi, kunjungan anggota pansus ke stasiun PSDKP ini merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka penyusunan perda tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan.

Sebelumnya tim pansus 3 DPRD Prov. Kaltara telah melakukan pertemuan antar OPD terkait untuk sinkronisasi dan menerima masukan dalam penyusunan Perda ini. *

Sumber : Humas Setwan.

Editor.   : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

Published

on

Wilayah perbatasan Kabudaya dengan Malaysia.

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot,  yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Ingin Optimalkan Fungsi Pengawasan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST (Kana).

JAKARTA – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Sinergi Pembangunan Daerah” di Jakarta hari Jumat dan Sabtu (17-18/6/22).

Penyelenggaraan kegiatan ini, dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Respati Indonesia (URINDO).

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, bimbingan teknis ini juga diikuti Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara beserta staf.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, diisi dengan berbagai macam materi mengenai peraturan, tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta membahas terkait hak dan kewajiban anggota DPRD.

Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Tim ahli Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu DR. Sahat Marulitua, MA, Ni Putu Miari, S.STP., M.Si dan Drs. Ahmad Zakaria, MM.

Sebagai informasi, Kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ini, merupakan kegiatan rutin yang telah dijadwalkan pada kegiatan Badan Musyawarah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan II Tahun 2022. Selain itu, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya legeslatif dalam hal pengawasan.* jk/fb/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Reses, DPRD Kaltara Terima Masukan Soal PPDB

Published

on

Syamsuddin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena takut anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri.

Kecemasan ini, disampaikan masyarakat Kota Tarakan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah saat reses beberapa waktu lalu.

“Ada masukan dari mereka baik terkait PPDB. Mereka sampaikan bagaimana anak-anak mereka itu bisa masuk terakomodir untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu,” kata Syamsuddin Arfah, belum lama ini.

Keluhan masyarakat soal PPDB, dijelaskan Syamsuddin Arfah ada keterkaitannya ke zonasi. Menurutnya, zonasi ini yang harus disempurnakan.

“Kita kan sudah komunikasikan ke Disdik (Dinas Pendidikan), jangan sampai yang tahun lalu itu terulang lagi. Kalau itu terjadi berarti kita itu gak maju, kita kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang lalu, kemudian yang lalu itu jangan sampai jadi masalah lagi sudah harus ada jalan keluarnya,” tegas Politisi PKS.

Persoalan lainkan dikatakan Syamsuddin Arfah, terkait afirmasi. DPRD menginginkan afirmasinya juga ada baik masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya.

“Ini juga kan mendapatkan ruang, sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka itu harus bersekolah. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana mereka masuk. Tetapi di sisi lain kan mereka dalam tanda petik itu, menghindari sekolah-sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.

Kemudian yang lainnya dikatakan Syamsuddin Arfah tentang sekolah negeri yang sifatnya tertentu atau pilihan karena kualitas sekolahnya. Hal ini, juga persoalan setiap tahun perlu diselesaikan bersama.

“Kan warga masih juga membuat level-level. Kalau gak dapat sini, baru mereka masuk disini, itu sekolah negeri. Baru lah nanti beberapa langkah terakhir di sekolah swasta. Ini saya pikir persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi, makanya kualitas sekolah baik negeri maupun swasta perlu ditingkatkan sudah semuanya sama kualitasnya,” tutup Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara. *jk/fb

Continue Reading

Trending