Kaltara
Ini Alasan Gubernur dan Wagub Tak Hadiri Paripurna LKPJ 2021 di DPRD Kaltara
TANJUNG SELOR – Karena menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Bank Kaltimtara, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, tak sempat menghadiri Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan ke 1 tahun 2022 dalam rangka penyampaian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah tahun 2021 di DPRD Kaltara, Senin 28/3/2022.
Demikian pula Wakil Gubernur, Dr Yansen TP, disebut menghadiri Rakornas penerapan digitalisasi untuk UMKM, yang rencananya dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
“Karena bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur tak bisa hadir maka diwakilkan kepada saya, ” kata Sekdaprov Kaltara, Dr H Suriansyah, usai menghadiri acara rapat LKPJ pemerintah tahun 2021.
Adapun materi yang disampaikan pada LKPJ itu, antara lain pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021. “Kita tadi menyampaikan secara makro saja tentang data-data perkembangan yang sudah direalisasikan tahun 2021 lalu, ” ujar Suriansyah.
Dimana data-data dikatakan Sekprov berasal dari Badan Pusat Statistik yang diolah lagi di Provinsi kemudian disampaikan kepada DPRD Kaltara.
Misalnya, untuk data makro dimaksud terkait Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) atau Humas Development, kemudian pendapatan perkapita dan gini ratio.
Termasuk dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat kemudian diolah oleh Pemprov, yang juga disampai kan kepada yang terhormat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kalimantan Utara itu.
Antara lain dana pembantuan yang realisasi nya sudah mencapai 100 persen, apalagi jumlah dana tersebut tidak seberapa, mudah untuk mengelolanya.
Untuk pos Dana Alokasi Khusus (DAK), yang masuk kedalam anggaran APBD Kaltara juga semuanya terlaksana, “dimana secara umum untuk keseluruhan anggaran yang terserap sekitar 92 persen dari total 100 persen anggaran tersebut, ” imbuh H Suriansyah lagi.
Untuk anggaran SILPA, Sekprov Kaltara H Suriansyah juga mengatakan semuanya akan kembali dianggarkan di tahun berikutnya. Guna menutup kembali belanja-belanja yang defisit tahun ini untuk dipakai pada tahun anggaran 2022.
Memang lanjutnya, telah terjadi penurunan anggaran dari tahun 2021 lalu, ini dikarenakan anggaran transfer pusat yang memang menurun, diantara nya dana DAK dan insentif daerah yang berkurang besaran nya dari tahun anggaran 2021 lalu, sehingga mengakibatkan APBD Kaltara juga terjadi penurunan.
Untuk mensiasati itu, tambah Sekprov H Suriansyah, pihaknya tetap berjuang ke pemerintah pusat agar bisa kembali mengalokasikan anggaran nya melalui perangkat-perangkat daerah. Dengan terlebih dahulu menyusun dokumen yang terkait persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh kementrian.
“Kita juga akan terus berupaya meningkatkan sektor PAD, insha Allah untuk itu kita optimis, apalagi ekonomi Kaltara saat ini disebut kian membaik, ” ujarnya.
Barometer yang dikatakan membaik tersebut dilihat dari dinamika kegiatan perekonomian di Kaltara saat ini. *
Reporter : Sahriansyah.
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).
TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).
Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.
Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.
Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.
Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri apel bersama yang digelar dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Minggu sore, (24/11/2024).
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, apel tersebut juga melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas, yang siap mengawal jalannya Pilkada 2024 di provinsi ini.
Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan suara, serta memastikan kelancaran proses rekapitulasi hasil pemilihan.
Kegiatan apel ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintahan dan keamanan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 di Kaltara, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik dan aman.(hms/jk/kjs)
-
POLDA KALTARA6 days agoBeri Rasa Aman dan Nyaman, Personel Ditsamapta Polda Kaltara Bantu Anak Sekolah di SDN 020 Tanjung Selor Menyebrang Jalan
-
Nasional3 days agoKapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba
-
POLDA KALTARA5 days agoAntisipasi Bencana Alam Satbrimob Polda Kaltara laksanakaan Apel Siaga SAR
-
POLDA KALTARA1 week agoKapolda Kaltara Gelar Olahraga Bersama Dengan Masyarakat di Arena Car Free Day Tanjung Selor