Connect with us

Berita Bulungan

Mengenang Tragedi Hilangnya 63 Orang Kerabat Kesultanan Bulungan Tahun 1964

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan.

– Pemerintah di minta membangun Monumen yang mencantumkan nama-nama ke 63 orang kerabat itu, guna mengenang jasa-jasa mereka terhadap daerah, bangsa dan negara.

TANJUNG SELOR – Wacana membangun sebuah monument yang mencantumkan nama-nama 63 orang kerabat kesultanan Bulungan yang hilang atau sengaja dihilangkan oleh oknum tentara yang berapiliasi kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1954 silam mulai disuarakan.  

Dimana sampai saat ini 63 orang kerabat itu belum diketahui keberadaannya, apakah mereka masih ada atau kalau sudah tiada dimana makam nya juga belum  bisa ditemukan.

Sesuai cerita dari para tetua, bahwa ke 63 orang kerabat Kesultanan itu dijemput oleh oknum-oknum tentara yang berapiliasi kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1964 silam, yang kala itu dibawah komando  Panglima Brigjend Soeharyo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Harjo Ketjik.

Wacana membangun monument untuk mengenang jasa-jasa mereka (Kerabat Kesultanan Bulungan, red) agar bisa dikenang kini  mulai disuarakan. Dengan tujuan agar jasa-jasa mereka bisa dikenang oleh generasi sekarang maupun yang akan datang, bahwa nenek moyangnya rela gugur demi mempertahankan tekad untuk tetap berdaulat dengan pemerintah Republik Indonesia yang sah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Bulungan yang mulia almarhum Maulana Muhammad DJalaludin, mengibarkan bendera sangsaka merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menggelar upacara dihalaman istana pada tanggal 17 Agustus 1949.

Menanggapi wacana membangun monument yang mencantumkan nama-nama 63 orang kerabat Kesultanan itu, Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Drs Datu Buyung Perkasa, M Pd, sepakat dan mendukung penuh wacana tersebut “Dengan hilang nya atau dihilangkan 63 orang kerabat itu, sewajarnya pemerintah membangunkan monument untuk mereka, “ kata Datu.

Yang lebih menyakitkan ujar Datu Buyung, hilangnya atau dihilangkan nya 63 orang kerabat Kesultanan Bulungan tersebut, disertai dengan tuduhan yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenaran nya.

“Tuduhan dengan sebutan Subversif namun itu hanya rekayasa atau tuduhan mereka saja (oknum) saja, karena fakta-fakta ataupun bukti sampai saat ini tidak jelas, “kata Datu Buyung Perkasa.

Karenanya, untuk mengenang kembali sudah sewajarnya monument yang mencantumkan nama 63 orang kerabat Kesultanan Bulungan tersebut dibangun. Dimana mereka ini semasa hidupnya sudah menyatakan diri berdaulat dengan pemerintah Republik Indonesia yang sah pada tahun 1949 silam.

Artinya bagaimana pemerintah sekarang harus bisa menghargai setiap perjuangan untuk menegak kan Pancasila dinegeri ini, “ jelas 63 orang kerabat ini hilang atau dihilangkan oleh oknum tentara yang berapiliasi kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dibawah komanda Brigjend Suharyo atau Haryo Ketjik, mereka juga bisa disebut sebagai perisai bangsa, wajar apabila dibangunkan sebuah monument untuk mengenangnya, diwariskan kepada anak cucu mereka dimasa-masa yang akan  datang, “ tegas Datu Buyung lagi.

Selain mereka pernah berjasa membangun daerah ini, tekad tetap mendukung pemerintah yang sah juga harus mendapat penghargaan dari negara atau pemerintah daerah sekarang ini, baik oleh Pemkab Bulungan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Ingat itu, tanpa adanya kesultanan Bulungan, sampai sekarangf tidak akan pernah ada Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kota di Kaltara, termasuk berdirinya Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Jadi wajar apabila pemerintah membangun sebuah monument sekaligus membangun duplikat keraton sebagai ganti Istana kesultanan Bulungan yang musnah dibakar oleh oknum-oknum tentara yang berapiliasi kepada PKI pada peristiwa tahun 1964 silam, “ ujar Datu Buyung Perkasa.

Ia juga menilai, silih berganti pemimpin daerah, keinginan untuk membangun duplikat istana hanya sebatas pemanis bibir saat berpidato saja. Nyatanya tetap saja sampai diakhir masa jabatan pemimpin yang silih berganti tersebut duplikat bangunan istana dimaksud tidak pernah terwujud.

Fakta lain nya kata Datu Buyung Perkasa, sudah sekian puluh tahun Kabupaten Bulungan, sembilan tahun Provinsi Kalimantan Utara, bangunan museum yang disebut sudah ada masterplannya belum juga kunjung terbangun, padahal keberadaan museum ini bisa menjadi wahana belajar kepada generasi muda untuk mengingat bahwa Kesultanan Bulungan  pernah ada dan berjuang untuk membangun daerah ini. *

Reporter : Sahri.

Bulungan

Memasuki Tahun Politik, LAKB Mengajak Untuk Bijak Bermedsos

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

– Menghimbau Polisi Cyber terus menggiatkan Patroli Udara.

TANJUNG SELOR – Memasuki tahun politik serta mengamati perkembangan unggahan dimedia sosial yang akhir-akhir ini kian memanas serta ada indikasi mulai saling hujat, karena nya ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB) Drs Datu Buyung Perkasa M Pd mengimbau semua agar bijak menggunakan media sosial tersebut.

“Saya berharap kita semua khususnya warga kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara pada umum nya bijak menggunakan medsos, demi menjaga persatuan dan kesatuan di bumi Benuanta ini, ” kata Datu Buyung Perkasa ketika berbincang dengan media ini, Sabtu 1/4/2023.

Jangan sampai akibat keteledoran, “istilah karena mulut badan binasa atau karena jari masuk penjara” menimpa kita. “Undang-undang ITE itu jelas ancaman nya, jadi sebelum terjadi lebih baik dihindari, ” tegasnya.

Bagaimana pun lanjutnya, kebersamaan itu wajib kita bangun dan jaga bersama. Artinya kondusifitas daerah itu adalah modal utama dalam membangun daerah, apalagi kita yang masih sebagai provinsi baru ini masih banyak membutuh kan infrastruktur.

“Saya kuatir bila praktek terus saling hujat saling fitnah dimedia sosial ini, lama-lama bisa berimbas kepada hal-hal yang tidak kita ingin kan terjadi, ” bebernya.

Karenanya Datu berharap Polisi Cyber terus menggiatkan patroli udara. Memberangus unggahan-unggahan yang sifatnya berpotensi memecah belah masyarakat, “damai itu indah, ” kata Datu Buyung Perkasa. * jk.

 

Continue Reading

DPRD Bulungan

Keterlambatan Pencairan TPP ASN Menuai Sorotan DPRD Bulungan

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

– Dewan juga minta proses tender proyek fhisik dan non fhisik dipercepat.

TANJUNG SELOR – Keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proses tender proyek dilingkungan Pemkab Bulungan kini menjadi perhatian DPRD.

Menurut H Hamka S IP, Wakil Ketua DPRD Bulungan kepada media ini, Jumat 31/3/2023 mengatakan, seharusnya menjelang pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan 1444 H tunjangan TPP ASN sudah bisa terbayarkan. Mengingat pada bulan seperti ini kebutuhan tambahan akan bagi setiap rumah tangga pasti meningkat, tak terkecuali bagi ASN.

Memang kita juga memahami, untuk TPP ASN dilingkungan Pemkab Bulungan terjadi perubahan. Artinya ada sedikit kenaikan yang diterima ASN dari tahun 2022 lalu. Kemungkinan ini yang membuat pencairan nya sedikit agak lama.

Kendati demikian, bukan berarti harus terus tertunda. “Harapan saya memasuki awal triwulan II seluruh TPP ASN bisa dicairkan, ” bebernya.

Dibagian lain, H Hamka juga menyoroti soal percepatan proses tender proyek, baik proyek fhisik maupun pengadaan dilingkungan Pemkab.

Intinya kalau proses tender ini bisa dipercepat, maka masa kerja setiap proyek bisa panjang waktunya. Sehingga tak sampai memakan waktu lama atau di adendum lagi.

“Jangan sampai akibat kelambanan bisa memicu Silpa diakhir tahun anggaran, ” tukas H Hamka. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

LKPj Tahun 2022 Disampaikan, DPRD Bulungan Segera Bentuk Pansus

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Setelah penyampaian nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bulungan tahun anggaran 2022, diterima DPRD, maka pihak dewan akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Perihal itu disampaikan oleh H Hamka S IP wakil ketua DPRD Bulungan, kepada media ini, Kamis 30/3/2023.

Selanjutnya nota yang disampaikan dipelajari oleh tim Pansus dewan, dengan dilanjutkan pengecekan lapangan di 10 kecamatan se Kabupaten Bulungan.

“Kita akan cros cek lapangan apakah sudah sesuai atau tidak, ” ujarnya.

Setelah rampung, hasil kerja Pansus akan disampaikan kembali kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi. Dimana rekomendasi itu akan menjadi acuan dari LKPj tersebut.

“Biasanya kita tetap memberikan masukan, yang intinya tetap mengarah kepada perbaikan, ” beber H Hamka.* jk/kjs.

Continue Reading

Trending