Connect with us

Berita Kaltara

Proses Pelantikan Ketua DPRD Kaltara Tunggu Klarifikasi Tertulis Dari Pengadilan Negeri

Published

on

Datu Iqro Ramadhan Asisten 1 Setprov Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Untuk usulan pelantikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dari Norhayati Andris kepada Albert SM Baya ST sudah diteruskan oleh Pemprov kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hanya saja usulan itu belum bisa diproses lantaran masih ditolak, perihal penolakan itu terlihat jelas di aplikasi milik kementerian tersebut.

Demikian bunyi yang tertulis di aplikasi ULA Kementerian Dalam Negeri, PERMOHONAN ANDA DI TOLAK, selamat sore bapak / ibu mohon maaf berkas belum bisa kami proses dikarenakan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak adanya gugatan terhadap keputusan DPP Partai Politik (daftar hal tidak adanya gugatan) dan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal adanya gugatan kepada partai politik) berkas yang di upload tidak sesuai, terima kasih.

Verifikasi Admin ULA, silahkan ajukan ulang Kembali : Tanggal penolakan, 29/12/2021 15.29.54, File surat penolakan : tidak ada file.

“Sudah kami kirim usulan, hanya saja begitu jawaban dari Kemendagri melalui ULA (Unit Layanan Administrasi) sebagaimana terurai diatas, “ terang Asisten 1 Pemprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, Selasa 11/1/2022 siang.

Menjawab pertanyaan melalui telpon selularnya Datu Iqro Ramadhan menambahkan, sesuai aturan yang ada, proses untuk penggantian dan pelantikan Ketua DPRD harus clear, dalam artian clear dari segi hukumnya. Terkait ini juga, pihak Pemprov Kaltara sudah memproses ke Kementerian Dalam Negeri, hanya saja pihak kementerian menolak Kembali, harus ada pernyataan clear masalah hukum, karena masih digugat di pengadilan.

Kalau gugatan itu sudah dicabut, harus clear dan ada bukti gugatan nya dicabut, maksudnya untuk gugatan tersebut. “Jadi Kemendagri akan memproses apabila penggantian itu clear and clean, “ tegas Datu Iqro.

Benar kata dia, ada usulan dari Partai dan telah di Paripurna kan, namun pihak Pemprov tetap saja menunggu untuk klarifikasi dari Pengadilan tersebut.

Tapi tetap tidak menghambat tugas di DPRD, mengingat system di Legislatif unsur pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial. Kalau sudah di Paripurna bisa saja yang tanda tangan wakil Ketua 1 ataupun Wakil Ketua 2.

Datu juga menambahkan, untuk proses di Partai memang sudah clear hanya saja di Pengadilan gugatan masih bergulir. Artinya pihaknya tetap menunggu klarifikasi dari pengadilan tersebut baru bisa diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Yang dimaksudkan begini lanjutnya, kan Ibu Norhayati Andris, sebelumnya telah melakukan gugatan kejalur hukum untuk penggantian ketua, kalau sudah dicabut gugatan nya harus ada buktinya secara tertulis. Atau  apakah gugatan masih berjalan, hal itu yang masih ditunggu.

“Nah sampai hari ini klarifikasi yang dimaksudkan belum ada kita terima, bila ada maka akan kita teruskan ke Kemendagri, intinya Pemprov sifatnya hanya menunggu dan meneruskan saja semua keputusan ada di Kementerian Dalam Negeri, “ tutup Datu Iqro.

Reporter : Sahri.

 

 

 

 

Bulungan

Sarat Mutlak Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor Masih Kurang

Published

on

H Achmad Djufrie SE MM Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara.

– Bupati Bulungan diminta segera memekarkan kelurahan dan kecamatan.

TANJUNG SELOR – Rencana pemekaran kota Tanjung Selor, di Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia sampai kini belum juga kunjung memenuhi sarat, diantaranya jumlah desa, kelurahan dan kecamatan untuk kelengkapan pembentukan nya, disamping sarat-sarat lain nya.

“Dalam hal ini kita meminta kepada bapak Bupati Bulungan berkenan melaksanakan pemekaran beberapa kelurahan, karena diwilayah kota itu tak bisa membentuk desa, ” kata Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor, H Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini, Rabu, 12/1/2022.

Minimal lanjutnya, kalau belum siap harus membentuk kelurahan persiapan, atau kecamatan persiapan.

Yang penting ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulungan. Agar percepatan kota Tanjung Selor segera terwujud.

Untuk tahap awal, ada dua kecamatan yang bisa dibentuk, antara lain kecamatan Tanjung Selor Hulu dan kecamatan Tanjung Selor Hilir.

Menyangkut pendanaan, ia mengatakan, pihak Pemkab Bulungan harus membuat tim kecil dulu. Yang penting ada keseriusan sebagaimana harapan masyarakat untuk pembentukan kota tersebut.

“Untuk segera membentuk kelurahan persiapan dan kecamatan persiapan itu, bila anggaran dianggap masih belum cukup kita bisa mengajukan usulan ke Pemprov Kaltara, guna menutupi operasional pembentukan kelurahan dan kecamatan tersebut, saya rasa pak Gubernur pasti berkenan membantu kalau itu niatnya untuk pembangunan dan pengembangan daerah untuk masyarakat, ” tutup H Achmad Djufrie. *

Reporter : Sahri

Continue Reading

Bulungan

Ternyata Sudah 20 Tahunan Jalan Akbar di Bulungan Belum Diperbaiki

Published

on

Kondisi terakhir ruas jalan Akbar Kampung Arab, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Astagaaaa???, ternyata sudah lebih kurang 20 tahunan jalan Akbar RT III Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara belum pernah tersentuh perbaikan, wajar saja ruas jalan itu sekarang dalam kondisi luluh lantak.

Achmad Al Djufrie, salah satu tokoh masyarakat kampung Arab, ketika diminta tanggapan nya, Selasa, 11/1/2022 mengatakan, pihaknya sangat berharap perhatian dari Pemkab Bulungan, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi memberi perhatian khusus bagaimana caranya ruas jalan Akbar bisa segera diperbaiki kerusakan nya. Supaya keamanan dan keamanan pengguna jalan dapat terjamin dengan baik

“Saya perhatikan kerentanan sudah terjadi pada bagian pondasi jalan, ini harus segera diperbaiki agar kerusakan yang terjadi tidak bertambah parah, ” kata Achmad Djufrie.

Memang selama ini lanjutnya, partisifasi masyarakat juga ada, misalnya melakukan penimbunan pada sebagian lubang jalan yang kecil, dilakukan dengan cara manual.

Oleh sebab itu perbaikan yang dilakukan dengan partisifasi warga tidak bertahan lama. Begitu musim hujan tiba pada bagian yang ditambal kembali mengalami kerusakan.

“Pihak perusahaan yang berdomisili dijalan tersebut juga turut membantu, hanya saja karena konstruksi perbaikan dilakukan seadanya tak berselang waktu lama jalan itu kembali rusak, bahkan kerusakannya kian melebar hampir diseluruh permukaan badan jalan Akbar tersebut, ” imbuh Achmad Djufrie.

Harapan nya warga yang bermukim disana, untuk tahun anggaran ini jalan tersebut menjadi prioritas utama pemerintah untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Kaltara

Begini Saratnya Agar Semua Mahasiswa Tugas Akhir Bisa Dapat Bantuan Beasiswa Pemerintah

Published

on

Teguh Hendri Sutanto Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Agar seluruh Mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir (Skripsi} mengajukan provosal beasiswa Pendidikan dari pemerintah bisa terakomodir, aturan yang diupload diaplikasi harus disederhanakan.

Sederhana maksudnya, cukup hanya melampirkan surat keterangan dari masing-masing kampus yang disahkan bahwa yang bersangkutan benar siap akan melaksanakan tugas akhir tersebut, ataupun melampirkan judul sementara tanpa harus menunggu judul yang telah disetujui oleh dosen pembimbingnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Teguh Hendri Sutanto, Rabu, 6/1/2022 lalu, ketika diminta tanggapan nya mengatakan, kalau harus menunggu judul skripsi yang sudah disetujui, terkadang ada Mahasiswa atau kampus yang belum menetapkan judul skripsi mahasiswanya Ketika deadline saat pengajuan provosal, dengan demikian secara otomatis tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi yang disaratkan.

Menyinggung kedepan kalau Kembali dipercaya mengelola anggaran beasiswa bantuan Pendidikan?, Teguh Hendri Sutanto mengatakan pihaknya tak masalah, selalu siap.

“Tahun 2020 lalu filosofi yang dilaksanakan oleh Diknas Ketika dijabat oleh bapak Firmananur kebijakan nya biar sedikit asal rata mahasiswa yang dapat menerima, kenapa?, karena itu sipatnya bantuan bukan murni beasiswa penuh, jadi sasaran nya bisa 8 hingga 7 ribu mahasiswa yang terakomodir, “ ujarnya.

Karena saat ini perguruan tinggi ranahnya diurus oleh pemerintah pusat, maka kewenangan pengurusan nya ada Biro Kesra, sementara Dinas Pendidikan hanya mengurusi bantuan Pendidikan untuk tingkat SD, SMP dan SMA. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi