Connect with us

Berita Bulungan

Soal Kebun Plasma, Para Kades Akan Bersurat ke Bupati Bulungan

Published

on

Poto bersama 19 Kepala Desa yang bermusyawarah di desa Mata, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Hasil rapat 19 kepala desa (Kades) yang membahas persoalan kebun plasma kelapa sawit, diwilayah kerjanya nya, menghasil kan beberapa kesimpulan.

Antara lain akan bersurat ke Bupati Bulungan, supaya pihak pemerintah bisa membantu menyelesaikan masalah kebun plasma dengan pihak perusahaan perkebunan yang tak kunjung bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Adapun rapat kita hari ini yang berlangsung didesa Mara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, adalah untuk menindaklanjuti rapat-rapat sebelumnya yang dilaksanakan di hotel Kaltara Tanjung Selor beberapa waktu lalu, ” kata Kepala Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Aminuddin, Sabtu sore, 16/10/2021.

Intinya, adalah untuk membahas persoalan kebun plasma dan kewajiban Comunity Development (Comdev) perusahaan ke setiap desa yang ada diwilayah operasinya, yang belum kunjung terealisasi dengan baik.

Menurutnya, pada pertemuan kemarin itu ada 19 kepala desa yang bermusyawarah. Kesimpulan nya adalah meminta kepada Bupati Bulungan untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan plasma masyarakat dengan perusahaan PT GAWI PLANTATION tersebut.

Persoalan yang sangat krusial antara lain menyangkut plasma yang tidak kunjung ada kejelasan nya. Karena seluruh masyarakat sebagai mitra perusahaan sampai saat ini belum pernah menerima sepeserpun dari hasil kebun itu.

Melainkan sejak dibangun kebun sampai sekarang hanya hutang masyarakat saja yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Padahal setiap perjanjian kerja awal disebutkan sistem nya ada lah bagi hasil.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah wajib ada andil perusahaan memperbaiki kerusakan jalan juga turut dibahas. Misalnya kerusakan jalan dari Tanjung Selor menuju Kecamatan Peso, dimana rusaknya ruas jalan tersebut disebabkan oleh aktifitas truk yang mengangkut kelapa sawit menuju pabrik Crude Palm Oil (CPO).

Menyoal adanya tuntutan warga desa Antutan kepada PT Prima Tunas Kharisma (PTK), menurut Aminuddin, pihak nya berharap ada itikad baik dari pihak perusahaan bisa menyelesaikan masalah, paling tidak bisa memberikan hak masyarakat sebesar 20 persen dari seluruh hasil produksi pada kebun plasma tersebut.

“Harapan saya pada pertemuan selanjutnya dengan PT PTK ada kesepakatan yang berpihak kepada masyarakat petani, ” tegas Aminuddin. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemkab Bulungan

Pemkab Bulungan Maksimalkan Layanan Kesehatan di Pedalaman

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.meninjau fasilitas kesehatan di Pustu Prima.

PESO HILIR – Dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kayan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mentransformasikan layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Long Tungu menjadi Pustu Prima yang menjadi implementasi transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bupati Bulungan, Syarwani.S.Pd.M.Si didampingi sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi.,M.Si saat meninjau langsung operasional layanan Pustu Prima di Desa Long Tungu beberapa waktu lalu mengatakan.

“Saya bersama Sekda dan yang mewakili Dinas Kesehatan (Dinkes) melihat secara langsung Pustu Prima Pertama di Bulungan tepatnya di Desa Long Tungu,”ungkapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan proses transformasi Pustu menjadi menjadi Pustu Prima dibarengi dengan penambahan beberapa fasilitas pendukung. Mulai dari peralatan medis, Sumber Daya Manusia (SDM) dokter hingga sarana pendukung lainya.
“Karena memang dengan kondisi geografis sehingga harus dibentuk Pustu Prima ini,”terang bupati.

Selama ini sebagian besar masyarakat Desa Long Tungu untuk mendapat layanan kesehatan hingga rujukan harus ke Puskesmas Long Bang. Seringkali mengalami kesulitan, terutama dari segi waktu dan biaya termasuk resiko yang dihadapi karena harus menyebrangi Sungai Kayan dengan arus cukup deras.

“Sehingga Pemkab Bulungan mengambil langkah melalui Dinkes Bulungan untuk meningkatkan status Pustu ini menjadi Pustu Prima pertama yang ada di Long Tungu,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga meminta Dinkes Bulungan untuk mendukung keberadaan Pustu Prima yang ada di Long Tungu untuk bisa lebih ditingkatkan berbagai fasilitas yang ada mulai dari peralatan hingga SDM.

“Insya Allah tahun ini masih ada penambahan personel P3K untuk Pustu Prima yang ada di Long Tungu ini,”ulasnya.

Meski secara fisik bangunan Pustu Desa Long Tungu sudah cukup representatif, namun dalam 5 tahun terakhir tidak dimanfaatkan secara maksimal melayani masyarakat. Kemudian dengan adanya program transformasi layanan primer dari pemerintah pusat, serta sesuai komitmen pemkab.

Untuk memaksimalkan layanan dasar masyarakat terutama kesehatan bagi seluruh masyarakat Bulungan sehingga statusnya ditingkatkan menjadi Pustu Prima dengan melakukan penambahan tenaga kesehatan, peralatan hingga mobil ambulan.

“Di Kecamatan Peso Hilir ini memang agak berbeda, Puskesmas induknya berada di Desa Long Bang sedangkan di ibu kota kecamatanya (Desa Long Tungu) pelayanan kesehatanya hanya Pustu,”katanya.

Menurutnya, siklus kehidupan bisa dilayani di Pustu ini makanya namanya Pustu Prima atau Pustu Plus. Pustu umumnya hanya ada 2 tenaga kesehatan, 1 perawat dan 1 bidan. Namun Pustu Prima ada tambahan 1 orang dokter, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, termasuk analis laboratorium.

Bupati menambahkan, tahun 2024 Pemkab Bulungan juga telah menyerahkan 1 unit mobil ambulan di Pustu Prima Desa Long Tungu, untuk memudahkan merujuk pasien ke Tanjung Selor.

“Pustu Prima punya kewenangan merujuk ke rumah sakit. Memang program pemerintah ini sudah digalakkan di Bulungan, bahkan Pemda melalui Dinkes Bulungan sudah mengajukan 6 Pustu untuk ditingkatkan menjadi Pustu Prima. Karena Pustu ini (Desa Long Tungu) lebih siap sehingga kita maksimalkan, kedepan bisa saja di Pustu Prima ini ada rawat inap,”tuntasnya.(*)

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Syarwani : “Tahun ini Pemkab Bulungan Memberikan Potongan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memberikan potongan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen, kepada warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.

Dalam sambutanya, Bupati Bulungan Syarwani.,S.Pd.,M.Si mengatakan tahun ini Pemkab Bulungan mendapat kuota program PTSL untuk 3.000 bidang tanah, yang nantinya sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan ada 2 kelompok kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan BPHTB hingga 50 persen.

“Tahun ini kita dapat target 3.000 bidang tanah, jika dibagi rata 10 kecamatan asumsinya minimal ada 300 PTSL tiap kecamatan. Kita berharap dengan Perbup yang kita keluarkan, target itu bisa tercapai serta dapat membantu masyarakat dalam proses legalisasi kepemilikan lahanya,”terangnya saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan pajak daerah tahun 2024, di Ruang Tenguyun Kantor Bupati, Kamis (18/4).

Dengan target 3.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi tahun 2024 dengan program PTSL. Angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan target tahun 2022 untuk wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) mencapai 10 ribu bidang tanah, meski target yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Salah satunya masyarakat dengan ekonomi lemah tidak sanggup membayar biaya BPHTB dalam kepengurusan program PTSL.

Upaya serius Pemkab Bulungan mendukung suksesnya program pemerintah pusat tersebut, serta membantu masyarakat ekonomi lemah mendapat akses kepemilikan sertifikat atas tanahnya.
Sehingga diterbitkan Perbup Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan yang dikelompokan menjadi 2 kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan separuh BPHTB-nya.
Kategori 1, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Janda ASN, TNI, Polri, veteran, pegawai kontrak yang dibiayai APBD kabupaten/provinsi, pelaku UMKM.
Kategori 2, Petani, nelayan, buruh, kuli harian, tukang kayu/buruh bangunan, motoris tambangan, motoris speedboat.

“Kita ingin mendorong surta-surat segel yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa sampai kecamatan. Bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik secara legal melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulungan,”tegas bupati.

Menurutnya untuk bidang tanah di wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran 15×30 meter persegi saja nilai BPHTB yang harus dibayar mencapai Rp 6 juta.

“Dengan besaran BPHTB yang harus dibayar terutama untuk masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil tentu masih berat. Meskipun mereka ikut program PTSL belum bisa mengambil sertifikatnya di BPN, karena masih ada stempel BPHTB terhutang,”terangnya.

Dirinya menambahkan meski kebijakan pemotongan BPHTB 50 persen sesuai Perbup 12 Tahun 2024 berakhir 9 Desember 2024 mendatang. Namun hal tersebut bisa diperpanjang manakala masih banyak masyarakat yang belum terakomodir.

“Saya berkomitmen jika masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir sampai berlakunya Perbup ini. Kita bisa perpanjang sehingga banyak memberi manfaat bagi masyarakat,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati meminta dukungan semua pihak terutama seluruh perangkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk meksukseskan program ini.

“Saya berharapa teman-teman kepala desa membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini,”pesanya.

Bupati menegaskan dengan diterbitkanya Perbup 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan dengan memberi potongan BPHTB 50 persen. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dimaknai politis.

“Jangan sampai dengan hadirnya Perbup ini dimaknai politis menjelang Pilkada. Saya pastikan sedikitpun tidak ada niat kita mengeluarkan Perbup ini untuk kepentingan politik. Semata-mata ingin hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan sertifikat hak miliknya namun terbebani dalam pembayaran BPHTB-nya,”pungkasnya. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Bupati Syarwani Tandatangani Kerjasama dengan Universitas Kaltara

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si. menghadiri acara bergabungnya PT PLN UP3, PDAM Danum Benuanta dan Telkom Witel Kaltara ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulungan.

— PT PLN UP3, PDAM Danum Benuanta dan Telkom Witel Kaltara bergabuhg ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulungan

TANJUNG SELOR -;Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyambut gembira bergabungnya PT PLN UP3, PDAM Danum Benuanta dan Telkom Witel Kaltara ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulungan, hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU pada Selasa, 16/4/2024.

Di kesempatan itu, Bupati juga menandatangani kerjasama dengan Universitas Kaltara terkait penyusunan kajian pemberian insentif, kemudahan penanaman modal dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.

Diketahui, layanan listrik dan air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan telekomunikasi juga sudah hampir menjadi kebutuhan yang vital.

Maka dengan bergabungnya ketiga pelayanan tersebut ke MPP diharapkan semakin memudahkan serta mendekatkan pelayanan ke masyarakat Bulungan tersebut.

Kerjasama Pemkab dengan Unikaltar juga merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan investasi di Bulungan yang diharapkan memberikan multiplier effect (efek berganda) seperti membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menambah pendapatan masyarakat. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Trending