Berita Politik
FKDM Kaltara Kembali Gelar Rapat Koordinasi

– Proaktif pantau faham radikalisme, intoleran dan peredaran narkoba ditengah masyarakat
TANJUNG SELOR – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa 23/2/2021, dilangsungkan di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan FKDM dari 4 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara.
Ditemui disesi acara rapat, Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara, Habib Achmad Al Jufri SE MM, menyebutkan, rapat yang dilaksanakan merupakan rapat kerja kedua sejak terbentuk nya FKDM Provinsi Kalimantan Utara dua tahun silam.
“FKDM merupakan perpanjangan tangan pemerintah, karena nya kita wajib terus berkoordinasi dengan Gubernur melalui Kesbangpol Provinsi, ” tegas Habib Achmad.
Menyingung tugas dan fungsi FKDM, adalah membantu pemerintah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya kerukunan kedamaian dalam berkehidupan.
“Kita juga membantu pemerintah mensosialisasikan tentang bahaya narkoba kepada generasi muda, ” ujarnya.

Jajaran pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Utara.
Intinya keberadaan FKDM akan terus melakukan pemantauan sekaligus mengantisipasi kejadian didaerah, dan tetap melihat sedini mungkin bila muncul gejala konflik didaerah, khususnya dilima kabupaten dan satu kota di Kalimantan Utara.
“FKDM juga proaktif memantau bila ada gejala muncul nya paham radikal dan intoleransi didaerah kita. Dan itu akan segera dilaporkan kepada pemerintah agar ada penindakan sedini mungkin, ” tutup nya. *
Reporter : Sahri.

Politik
Kader PDIP Kaltara Terus Mantapkan Koordinasi dan Konsolidasi

TANJUNG SELOR – Sebanyak dua kali pada Pemilihan Umum (Pemilu) di era Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang dan meraih suara terbanyak sehingga banyak menduduk kan kader nya di parlemen.
Prestasi itu diharapkan bisa terulang kembali pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang.
“Oleh sebab itu kita harus memperkuat barisan dan terus membantu masyarakat, untuk menang tiga kali hattrick pada Pemilu 2024 mendatang, ” kata Bendahara DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka S IP, kepada media ini, Minggu 8/1/2023.
Tidak hanya ditingkat DPD, pada level DPC, DPK hingga pengurus anak Ranting harus terus melakukan konsolidasi kebawah, menyatu dengan masyarakat, sehingga bisa diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga tersebut.
Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Kaltara, harapan kedepan seluruh kursi pimpinan DPRD diharapkan bisa diraih oleh kader PDIP lagi, supaya lebih memudahkan akselerasi pembangunan kemasyarakatan disegala bidang dimasa-masa yang akan datang.
“Artinya mulai dari tingkat bawah hingga ketingkat pusat mayoritas dpegang kembali oleh kader PDIP tersebut, ” tegas Hamka. * jk.
Politik
KPPI Kaltara Dorong 30 Persen Perempuan Duduk di Legislatif

TANJUNG SELOR – Acara Rapat kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang digelar tanggal 8 hingga 9 Desember 2022 dihotel Mercure Jakarta, diikuti juga oleh Sekretaris KPPI Kalimantan Utara, Farida Silviawati ST.
Disela keberangkatan nya bertolak menuju Jakarta, media ini berkesempatan mewawancarai yang bersangkutan, menurutnya dengan digelarnya Rakernas tersebut pihaknya sangat menyambut baik, artinya kaum perempuan saat ini sudah melek politik, untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria untuk mengisi pembangunan dinegeri ini.
Untuk mencapai kuota 30 persen caleg perempuan, baik yang duduk di DPRD Kabupaten, Provinsi dan Pusat, semuanya akan bisa dilakukan dengan afirmasi kebijakan dan anggaran partai, pemerintah dan komitmen pribadi.
“Yang tidak kalah penting dukungan gerakan sosial juga harus kuat, didorong oleh advokasi politik perempuan, ” ujar Farida Silviawati.
Yang dilakukan secara konsisten dan komitmen yang kuat dari caleg perempuan itu sendiri.
“Harapan saya sebagai sekretaris DPD KPPI Kaltara semoga pada pemilu 2024 mendatang dari 30 persen caleg perempuan yang berpartisipasi dapat menjadi 30% Aleg yang duduk di DPRD baik Kabupaten maupun Provinsi di Kaltara, ” tegasnya. * jk.
Politik
DPC PPP Bulungan Apresiasi Kinerja KPUD dan Bawaslu

TANJUNG SELOR – Imam Bukhori, sebagai salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran KPUD Bulungan selaku penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang pada hari senin tgl 5/9-2022 pukul 13.00 wite telah melaksanakan klarifikasi terhadap indikasi kegandaan eksternal pengurus/anggota partai ppp.
“Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Bawaslu kabupaten Bulungan yang juga telah hadir serta menyaksikan proses klarifikasi tersebut sampai selesai, ” ujar Imam Bukhori kepada media ini, kemarin.
Alhamdulillah lanjutnya, DPC PPP Kabupaten Bulungan telah melaksanakan apa yang diminta oleh KPUD sesuai dengan surat yang dikirim pada tanggal 3 september 2022 dengan perihal undangan klarifikasi yang didalam surat itu isinya mencantumkan 6 orang pengurus/anggota partai ppp terindikasi kegandaan eksternal dengan parpol lain.
“kami telah menghadirkan ke enam pengurus/anggota yang terindikasi kegandaan eksternal untuk dilakukan klarifikasi yang dipimpin langsung oleh ketua kpud Bulungan Lili Suryani, ” imbuh Imam Bukhori.
Berdasarkan hasil klarifikasi, Imam Bukhori selaku salah satu pimpinan DPC PPP Bulungan meminta untuk ditindak lanjuti hasil klarifikasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Bulungan maupun Bawaslu bulungan sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.
“Sebagai mana kegiatan klarifikasi pada hari tersebut kami meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti fungsi dan kewenangan tentang pengawasan tahap pendaftaran dan verifikasi keabsahan partai peserta pemilu 2024, ” tegas Imam Bukhori.
Ditemui secara terpisah, Ketua KPUD Bulungan, Lili Suryani, Senin 12/9/2022 mengatakan, untuk kewenangan verifikasi administrasi partai politik (Parpol) merupakan wewenang KPU Republik Indonesia. Untuk KPU Daerah hanya mendapatkan instruksi dari KPU RI tersebut untuk pelimpahan nya.
“Sebenarnya untuk semua kewenangan dimaksud ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, cuma ada beberapa kewenangan dilimpahkan ke kabupaten kota masing-masing, ” ujarnya.
Menurutnya dari 40 an Parpol yang sudah mendaftar di pusat, hanya sekitar 24’partai, yang juga masuk ke kabupaten Bulungan masuk keanggotaan nya untuk diverifikasi administrasi.
“Pada verifikasi administrasi ada yang muncul kegandaan, dimana salah satu parpol dalam satu orang ada namanya juga tercantum dibeberapa parpol.
Kemudian mereka ini diwajibkan untuk memasukan surat pernyataan bahwa itu anggota mereka, dan tahapan nya seperti itu. Dan semua parpol juga memasuk kan yang ganda-ganda dimaksud. Jadi kalau sudah memasuk kan semua partai a dan partai b dua-dua nya memasuk kan klarifikasi pernyataan bahwa benar anggota mereka.
“Jadi harus diklarifikasi yang mana benar anggota mereka, ” tegas Lili Suryani lagi.
Disini lanjut nya, ia mengaku hanya menjelaskan secara umum bukan spesifik terhadap salah satu parpol. “Kita tidak bisa menyebut ada yang bermasalah karena semua masih dalam tahap klarifikasi dan ini semua sudah dilakukan semua parpol, jadi siapa yang mendatangkan dan mendalilkan dia yang harus membuktikan, artinya siapa yang mendatangkan dia menjadi bagian dari parpol tersebut dan yang tidak dia yang tidak memenuhi sarat (TMS) dan yang mendatangkan berarti memenuhi sarat (MS), ” tutup Lili Suryani.

Menyaksikan Verifikasi administrasi parpol oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Bulungan, Syaifudin, kepada media ini menjelaskan, menurutnya, pada
Prinsipnya, pengawas pemilu memastikan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan KPU sesuai prosedur dan ketentuan yg berlaku.
Serta dalam pelaksanaannya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilu. * jk.
-
DPRD Kaltara2 weeks ago
Langkah Politik Albert Baya Tetap Mengacu Keputusan Partai
-
DPRD Bulungan2 weeks ago
Selamat, H Nasir Ketua KONI Kaltara Periode Tahun 2023 – 2027
-
DPRD Kaltara1 week ago
Fenry Alpius Gelar Konsolidasi Partai Golkar di Malinau
-
Bulungan3 days ago
Datu Buyung : “Kalau Pemerintah tak sanggup saya siap bersama warga menjaga jalan Punas BP