Connect with us

Berita Politik

Pemekaran Kota Tanjung Selor Terkendala Jumlah Desa Dan Kecamatan

Published

on

Achmad Al Djufrie Ketua Presidium Percepatan Kota Tannung Selor.

– Setelah dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih segera melakukan pemekaran

TANJUNG SELOR – Secara administrasi rencana percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor, sampai saat ini diakui terus berproses, baik dari Pemkab Bulungan, DPRD Bulungan sebagai induk maupun dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hanya saja diakui sampai saat ini rencana pemekaran Kota Tanjung Selor sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) belum bisa terwujud dikarenakan masih memiliki kekurangan, terutama jumlah desa, kelurahan maupun kecamatan, dan itu menjadi sarat mutlak.

Terkait hal itu, Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor, Achmad Al Djufrie, Senin 22/2/2021 menegaskan, dukungan melalui Surat Keputusan sudah ada, namun secara tekhnis belum didapatkan.

Misalnya, pertama menyangkut pemekaran desa dan kelurahan dan kecamatan. Dimana itu menjadi sarat mutlak untuk membentuk Kota Baru.

“Selama lima tahun kita menunggu, hal itu belum bisa diwujudkan, belum ada satupun memekarkan desa , kelurahan maupun kecamatan dengan alasan terbentur anggaran, ” ujar Achmad Al Djufrie.

Kedua disebut ada aturan yang tak membolehkan itu. Padahal itu hanya berlaku untuk pemekaran DOB baru, kalau untuk memekarkan desa, kelurahan dan kecamatan masih dimungkinkan.

Harapan lain lanjut Achmad Al Djufrie, kalau untuk dukungan terhadap percepatan kota Tanjung Selor, Bupati Bulungan terpilih Syarwani S Pd M Si semasa menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bulungan secara de jure sudah mendukung itu.

Serta harus segera melakukan pemekaran desa.

Kalau alasan nya menyangkut anggaran itu juga bisa dibicarakan bersama Pemprov Kaltara, mengingat ada celah bisa dibantu melalui bantuan keuangan (Bankeu).

Oleh sebab itu, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor berencana akan kembali membicarakan sesuatu dan lain hal, terkait bagaimana Kota Tanjung Selor segera terwujud sebagai salah satu DOB baru di Kaltara kepada Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. *

Reporter : Sahri.

Politik

Rakyat Tetap Menunggu Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Direalisasikan

Published

on

Banner (Infografis).

– Terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih.

Esensi demokrasi pada dasarnya adalah menciptakan local choice dan local voice, yakni memunculkan artikulasi suara rakyat secara langsung dengan tujuan memberi kesempatan terbentuknya kekuasaan dari bawah bukan dari elit politik.

Memaknai esensi demokrasi melalui sistem pilkada dengan cara dipilih secara langsung merupakan sebuah proses politik yang harusnya menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa dalam demokrasi terdapat makna yang seimbang antara substansi dan prosedural.

Pilkada bukan sekedar prosesi atau ritus politik tetapi menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat. Dimana masyarakat harus belajar tentang keterkaitan antara proses politik (Election choice) dan kebijakan publik (policy choice).

Proses politik adalah pilkada sedangkan kebijakan publik adalah janji politik (Visi dan Misi) kandidat terpilih.
Proses politik sudah dilalui, tinggal bagaimana kebijakan publik berupa janji politik (visi misi) harus diwujudkan dan diimplementasikan sehingga publik merasakan langsung manfaat keterpilihannya sebagai Kepala Daerah.

Terlepas dari latar belakang seorang Kepala Daerah berasal dari birokrat, pengusaha atau politisi yang penting memiliki integritas untuk menepati visi misi sebagai janji politik, sebab ingkar janji dalam politik bukan fenomena khas Indonesia.

Dalam terminologi agama, janji seseorang adalah cerminan moralitas dari definisi diri seseorang dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga dalam terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih. Dalam etika politik demokrasi, janji politik (visi misi) adalah yang seharusnya sungguh-sungguh dipegang untuk direalisasikan menjadi kenyataan.

Mana kala janji diabaikan akibatnya demokrasi perwakilan mengalami disconnect electoral, yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dan yang diwakilinya. Esensinya adalah menjadi seorang pemimpin publik harus memiliki empati politik berupa kesediaan dan kerelaan untuk mewakafkan diri dan jiwanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkannya diperlukan pemimpin yang mumpuni dan berintegritas sehingga mampu memperbaiki sistem dan budaya secara bersamaan. Memperbaiki sistem tanpa perbaikan budaya kerja membuat orang bersiasat, budaya kerja tanpa dukungan sistem yang baik sulit terwujud sinergi kolaboratif.

Sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih sudah waktunya untuk keluar dari jebakan proses politik dengan segera menjalankan bentuk komitmen, konsistensi dan integritas yang menjadi janji politik (visi misi), atau sudah saatnya melaksanakan substansi politik itu sendiri berupa kebijakan publik. Seorang Kepala Daerah pemenang pilkada segera menempatkan dirinya sebagai core sistem pemerintahan baru dengan segudang rencana, setumpuk ide cemerlang dan berjibaku dengan waktu mewujudkan janji-janji politik (visi misi), tanpa mencari-cari alasan menjadi seorang apatis, perubahan menjadi hal yang complicated dan sulit.

Pasca Pilkada, sudah seharusnya kepala daerah terpilih memasuki ruangan semacam black box berupa visi, misi dan program termasuk tidak melupakan masalah alokasi dan distribusi sumber daya publik agar berkonversi ke dalam aksi lapangan sebagai momen pembuktian segala janji dilunasi atau sebaliknya hanya tinggal janji, manakala pembuktian diabaikan tidak menutup kemungkinan akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral.

Menjadi pemimpin publik (kepala daerah / wakil kepala daerah) secara sederhana sangat simpel yakni jadilah pemimpin yang amanah dan terpercaya, tunaikan apa yang sudah dijanjikan, karena itulah jalan untuk memperoleh kemuliaan di hadapan masyarakat dan Allah SWT. *

Oleh : Dody Irsad Sudirman Dekan Fisipol Universitas Kaltara.

Continue Reading

Politik

Acara Halal Bihalal Jadi Ajang Penguatan Politik DPC Gerindra Bulungan

Published

on

H Habaib Achmad Djufrie SE MM Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu 25/5/2022 jadi ajang silaturahmi antar pengurus dan masyarakat.

Kaum perempuan DPC Gerindra Bulungan.

Acara tersebut digelar dimarkas partai Gerindra di jalan F Tendean Tanjung Selor.

Ditengah acara, Ketua DPC Gerindra Bulungan, Habaib Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini mengatakan saat diwawancara, halal bihalal ini dilaksanakan tak lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi, “dan ini lumrah dilaksanakan sesudah kita merayakan hari raya idul Fitri 1 Syawal 1443 H, ” ujarnya.

Ditanya harapan pada Pileg 2024 mendatang, Habaib mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan atau dukungan politiknya kepada partai Gerindra besutan Letjend Purnawirawan H Prabowo Subianto tersebut.

“Partai Gerindra sudah terbukti dan teruji, bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan hak-hak politik masyarakat. ” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya optimis tahun 2024 mendatang akan memperoleh kursi lebih dari yang sekarang.

“Minimal untuk kabupaten 5 kursi, di DPRD Provinsi tetap dan DPR RI satu kursi, ” pungkas H Habaib Achmad Djufri dengan nada optimis. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Politik

Ketum AHY Silaturahmi ke Kediaman Jusuf Kalla

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) Jusuf Kalla Mantan Wapres Republik Indonesia.

JAKARTA –  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) silaturahmi ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu (14/3) siang. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Ketum AHY dan pak JK membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

Ketum AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat. “Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi. Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum,” jelas Ketum AHY. “Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia,” tambahnya.

“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” tandasnya.

Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting. “Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK. Namun ia mengingatkan untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.

Saat silaturahmi, Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution (csa). *

Sumber : Herzaky Mahendra Putra, 
Kepala Badan Komunikasi Strategis
DPP Partai Demokrat.

Continue Reading

Trending