Connect with us

PEMPROV KALTARA

164 Rumah di Perbatasan Dibantu BSPS APBD Kaltara

Published

on

Program Rehab Rumah Jamah RTLH di Perbatasan

 

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama istri, Hj Rita Ratina saat meninjau salah satu warga penerima BSPS di Kaltara, belum lama ini

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) selalu memberikan support yang baik terhadap realisasi program pemerintah pusat di daerah. Program Bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) salah satunya. Program ini tidak hanya menyasar rumah warga di area wilayah perkotaan. Tetapi juga menyasar rumah warga kurang mampu yang berada di wilayah dekat dengan perbatasan.Sejak 2016, tercatat sudah 13.898 rumah warga kurang mampu di Kaltara dibantu untuk direhab. Anggarannya bersumber dari dua pendanaan. Yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah.

Tahun ini saja, lewat program BSPS APBN dan APBD telah direhab 3.400 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga. Total nilainya Rp 58,5 miliar. Dengan rincian, BSPS-APBN dialokasikan Rp 52,5 miliar untuk merehab sebanyak 3.000 RTHL, sementara BSPS yang didanai APBD Provinsi dialokasikan Rp 6 miliar untuk merehab sebanyak 400 RTLH.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltara, akhir November 2020, progres realisasi fisik program BSPS 2020 yang didanai APBN telah mencapai 93 persen. Dan ditarget dapat selesai pada Desember 2020.

Sementara untuk program BSPS yang didanai oleh APBD Provinsi, sesuai data DPUPR-Perkim Kaltara, akhir November 2020 progres realisasi fisiknya sudah mencapai 80 persen. “Ini merupakan salah satu kolaborasi terbaik antara Pemerintah dan Pemprov Kaltara lakukan. Alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir, anggaran yang digelontorkan untuk program BSPS di Kaltara mencapai Rp 281,69 miliar,” ujar Irianto.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi yang didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan Fadli mengungkapkan, program BSPS tidak hanya menyasar rumah warga kurang mampu yang berada di area atau tidak jauh dari wilayah perkotaan. Tetapi, BSPS juga menyasar rumah warga tinggal di daerah perbatasan.

“Jadi untuk wilayah perbatasan, dari provinsi yang melakukan pendataan, untuk fisiknya melalui APBN. Seperti salah satunya daerah perbatasan di Desa Binuang Krayan Tengah, dan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Itu yang mendata provinsi, datanya lalu diberikan ke pusat. Data itulah yang dipakai oleh pusat lewat APBN,” katanya.

Kalau untuk APBD, sejak 2018 hingga 2020, program rehab rumah yang dekat dengan daerah perbatasan mencapai 164 unit rumah yang telah dibantu. Rinciannya, pada 2018 di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis sebanyak 36 unit. Lalu 2019 di Kecamatan Sembakung, Desa Tagul sebanyak 24 unit, Desa Atap sebanyak 36 unit dan Desa Mensalong sebanyak 29 unit. Lalu pada 2020, di Desa Libang sebanyak 14 unit, Desa Palelumut 12 unit, dan Desa Saludan 13 unit. Semuanya berada di Kecamatan Lumbis Nunukan.

Sebagai informasi,  dari 2016 sampai 2020, total anggaran untuk program bantuan rehab rumah di Kaltara mencapai Rp 218,69 miliar. Di mana, dari APBN sejumlah Rp 194,85 miliar untuk 12.222 rumah, sementara APBD Rp 23,83 miliar untuk 1.676 rumah. Sehingga total ada 13.898 rumah warga yang telah dibantuk rehab sejak 5 tahun terakhir.

Dalam mempercepat realisasi program bantuan ini di Kaltara, pada 2021 program rehab rumah/BSPS-APBD akan lebih responsif dengan penambahan biaya per unitnya. Jika tahun ini nilainya Rp 15 juta per kepala keluarga, maka tahun depan menjadi Rp 17,5 juta per kepala keluarga. Dimana, Rp 15 juta digunakan untuk membeli material bahan bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang. “Diharapkan kabupaten/kota juga mengambil bagian dalam upaya penuntasan rumah tidak layak huni di Kaltara menjadi layak huni,” pungkasnya. * nina.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara

Published

on

By

Acara seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”.

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).

Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.

“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.

Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.

Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.

“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.

Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.

Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli

Published

on

By

Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).

Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.

“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.

Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.

“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.

Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.

“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.

Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.

Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).

“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

Published

on

By

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr H Zainal A Paliwang SH M Hum.

TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.

Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.

Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.

“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.

“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.

Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.

Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!