Connect with us

PEMPROV KALTARA

164 Rumah di Perbatasan Dibantu BSPS APBD Kaltara

Published

on

Program Rehab Rumah Jamah RTLH di Perbatasan

 

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama istri, Hj Rita Ratina saat meninjau salah satu warga penerima BSPS di Kaltara, belum lama ini

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) selalu memberikan support yang baik terhadap realisasi program pemerintah pusat di daerah. Program Bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) salah satunya. Program ini tidak hanya menyasar rumah warga di area wilayah perkotaan. Tetapi juga menyasar rumah warga kurang mampu yang berada di wilayah dekat dengan perbatasan.Sejak 2016, tercatat sudah 13.898 rumah warga kurang mampu di Kaltara dibantu untuk direhab. Anggarannya bersumber dari dua pendanaan. Yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah.

Tahun ini saja, lewat program BSPS APBN dan APBD telah direhab 3.400 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga. Total nilainya Rp 58,5 miliar. Dengan rincian, BSPS-APBN dialokasikan Rp 52,5 miliar untuk merehab sebanyak 3.000 RTHL, sementara BSPS yang didanai APBD Provinsi dialokasikan Rp 6 miliar untuk merehab sebanyak 400 RTLH.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltara, akhir November 2020, progres realisasi fisik program BSPS 2020 yang didanai APBN telah mencapai 93 persen. Dan ditarget dapat selesai pada Desember 2020.

Sementara untuk program BSPS yang didanai oleh APBD Provinsi, sesuai data DPUPR-Perkim Kaltara, akhir November 2020 progres realisasi fisiknya sudah mencapai 80 persen. “Ini merupakan salah satu kolaborasi terbaik antara Pemerintah dan Pemprov Kaltara lakukan. Alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir, anggaran yang digelontorkan untuk program BSPS di Kaltara mencapai Rp 281,69 miliar,” ujar Irianto.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi yang didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan Fadli mengungkapkan, program BSPS tidak hanya menyasar rumah warga kurang mampu yang berada di area atau tidak jauh dari wilayah perkotaan. Tetapi, BSPS juga menyasar rumah warga tinggal di daerah perbatasan.

“Jadi untuk wilayah perbatasan, dari provinsi yang melakukan pendataan, untuk fisiknya melalui APBN. Seperti salah satunya daerah perbatasan di Desa Binuang Krayan Tengah, dan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Itu yang mendata provinsi, datanya lalu diberikan ke pusat. Data itulah yang dipakai oleh pusat lewat APBN,” katanya.

Kalau untuk APBD, sejak 2018 hingga 2020, program rehab rumah yang dekat dengan daerah perbatasan mencapai 164 unit rumah yang telah dibantu. Rinciannya, pada 2018 di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis sebanyak 36 unit. Lalu 2019 di Kecamatan Sembakung, Desa Tagul sebanyak 24 unit, Desa Atap sebanyak 36 unit dan Desa Mensalong sebanyak 29 unit. Lalu pada 2020, di Desa Libang sebanyak 14 unit, Desa Palelumut 12 unit, dan Desa Saludan 13 unit. Semuanya berada di Kecamatan Lumbis Nunukan.

Sebagai informasi,  dari 2016 sampai 2020, total anggaran untuk program bantuan rehab rumah di Kaltara mencapai Rp 218,69 miliar. Di mana, dari APBN sejumlah Rp 194,85 miliar untuk 12.222 rumah, sementara APBD Rp 23,83 miliar untuk 1.676 rumah. Sehingga total ada 13.898 rumah warga yang telah dibantuk rehab sejak 5 tahun terakhir.

Dalam mempercepat realisasi program bantuan ini di Kaltara, pada 2021 program rehab rumah/BSPS-APBD akan lebih responsif dengan penambahan biaya per unitnya. Jika tahun ini nilainya Rp 15 juta per kepala keluarga, maka tahun depan menjadi Rp 17,5 juta per kepala keluarga. Dimana, Rp 15 juta digunakan untuk membeli material bahan bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang. “Diharapkan kabupaten/kota juga mengambil bagian dalam upaya penuntasan rumah tidak layak huni di Kaltara menjadi layak huni,” pungkasnya. * nina.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik, Gubernur Zainal Raih Penghargaan SPM Awards 2025

Published

on

By

Gubernur Kaltara Dr H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, (kanan) menerima penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025 pada kategori Provinsi Berkinerja Terbaik

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sukses mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025 pada kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Dalam Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024 Tingkat Provinsi di Regional Kalimantan dan masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima penghargaan berupa piagam dan medali diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jum’at (23/5).

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa apresiasi penghargaan yang dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia secara hybrid ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh tingkatan di daerah.

“SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi komitmen terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ucap Tito Karnavian.

Terangnya, SPM Award yang dimulai sejak tahun 2022 ini rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan telah menjadi bagian agenda penting dalam pembinaan dan penilaian kinerja daerah dalam penerapan SPM.

“Kami ingin daerah berlomba – lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Ketika pelayanan publik meningkat, maka pembangunan daerah pun akan semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Tito Karnavian.

Untuk diketahui, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Hadirnya SPM juga sebagai tolak ukur kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan.

Terdapat enam bidang layanan dasar yang harus diterima masyarakat diantaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal, provinsi Kaltara yang telah berdiri 12 tahun ini telah sukses dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik sehingga masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.

Kesuksesan dalam memberikan pelayanan publik terbaik tersebut menegaskan bahwa Kaltara mampu bersaing bahkan sejajar dengan provinsi – provinsi besar lainnya di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Jakarta.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Warga Desa Antutan Yang Terdampak Banjir Sudah Menerima Bantuan

Published

on

By

Penyaluran bantuan sembako kepada warga desa Antutan yang terdampak banjir beberapa waktu lalu.

– Kepala Desa minta lahan persawahan yang rusak bisa segera mendapat penanganan perbaikan.

TANJUNG SELOR – 37 Kepala Keluarga (KK) warga desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu kini sudah menerima bantuan sembako dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar desa tersebut. Masing-masing bantuan dari PT Gawi Palntation dan PT KLK Prima Bahagia.

“Atas nama masyarakat yang terdampak saya pantas menyampai ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan kepada warga saya yang terdampak banjir, ” kata Kepala Desa Antutan, Aminudin kepada media ini tadi pagi.

Adapun bantuan sembako yang diberikan masing-masing, 15 doz Indomie, 15 zak beras isi 5 KG, 15 pack gula pasir, 15 kotak teh celup.

“Bantuan langsung disalurkan kepada warga yang berhak menerima, ” ujarnya.

Terkait rusaknya 120 H lahan sawah, pihak nya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. ” Kita tengah mendata lahan yang mengalami kerusakan, ” imbuhnya.

Dengan kejadian ini lanjutnya kedepan perlu pemikiran bagaimana membangun infrastruktur pengendali banjir. Khususnya pada lahan persawahan warga, supaya kejadian seperti ini tidak kembali terulang.

“Kalau memungkinkan bagaimana ada perbaikan lahan sawah warga yang rusak. Supaya bisa segera diolah untuk sandaran pangan warga setiap musim panen tiba ,” tutup Aminudin. * jk.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pj. Sekprov Bustan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional se-Kaltara

Published

on

By

Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si (tengah).

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional yang digelar di halaman Gedung Tarakan Art and Convention Center, Kamis (22/5) pagi.

Pelaksanaan apel dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, ke-75 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kaltara.

Bustan hadir mewakili Gubernur, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, serta Satlinmas di Kaltara yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian luar biasa dalam melayani masyarakat.

“Semakin bertambah pula semangat pengabdian, kompetensi dan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas – tugas mulia di lapangan,” kata Bustan.

Bustan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Tarakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan apel kesiapsiagaan nasional, diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus menjaga eksistensi dan kualitas pelayanan dari Damkar, Satpol PP dan Satlinmas kepada masyarakat Kaltara.

Ia menekankan dalam upaya pencegahan kebakaran tidak hanya soal teknis pemadaman, melainkan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan daerah. Setiap kebakaran yang terjadi, sekecil apa pun dapat mengakibatkan kerugian besar yang dapat menghambat infrastruktur, ekonomi bahkan sosial masyarakat.

Demikian dengan Satpol PP dan Satlinmas, menurutnya kedua satuan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan bagi masyarakat dari berbagai potensi gangguan.

“Peran mereka tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga mencakup pelayanan langsung kepada masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan,” ujarnya.

Bustan mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan dan perlindungan aparatur Damkar, Satpol PP dan Satlinmas yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi masyarakat.

“Mari kita tingkatkan pengabdian, profesionalisme, integritas dan kolaborasi di semua level pemerintahan, demi mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. Suasana aman, tertib dan tenteram adalah kunci keberhasilan pembangunan kita ke depan,” pungkasnya. (dkisp).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!