Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Pilkada Tak Hentikan Penegakan Hukum

Published

on

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi berfoto bersama Ketua KPK Firli Bahuri..

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri melawat ke Tanjung Selor, Bulungan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/11/2020).

Tiba di Tanjung Selor, Firli bergegas bergabung dengan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani di ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara.

Di tempat ini, keempatnya mengikuti program talkshow Dialog Publika yang digarap Humas Setprov Kalimantan Utara bekerjasama lembaga penyiaran publik TVRI. Talkshow ini mengambil tema ‘Wujudkan Pilkada Berintegritas di Kaltara’.

Komjen Firli memberi apresiasi kepada Pemprov, KPU, Bawaslu, dan semua unsur Forkopimda, serta masyarakat Kalimantan Utara. Termasuk kepada peserta pilkada baik provinsi maupun empat kabupaten, partai politik, dan tim suksesnya.

“Setelah mendengar penjelasan Pjs Gubernur, Ketua KPI, dan Bawaslu, suasana di Kalimantan Utara dalam kondisi sangat aman. Ini modal pilkada berjalan aman dan berintegritas,” sebut Firli.

Pilkada yang berintegritas menurutnya sangatlah penting. Pilkada adalah salah satu instrumen mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Tujuan-tujuan negara itu hanya bisa dicapai jika pilkadanya berintegritas dan jujur. Apa pentingnya KPK? Mengajak dan memantau supaya tidak ada kepala daerah terpilih yang terjerat korupsi. Karena integritaslah yang mencegah tindakan koruptif,” sebutnya.

KPK dalam menghadapi pilkada serentak di ratusan daerah di Tanah Air telah bekerjasama dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu RI. Termasuk dengan partai politik. Menurut Firli, partai politik menentukan arah bangsa. Jika partai politik berintegritas maka tujuan negara juga dapat dicapai dengan baik.

“Kita tidak ingin calon yang diusung bermasalah. Karena penegakan hukum tidak berhenti dengan adanya pilkada. Dan pilkada tidak boleh terganggu dengan penegakan hukum. Kami ingin pemimpin dilahirkan dari proses yang berintegritas dan jujur agar tidak korupsi. Kalau korupsi negara rugi, pembangunan tidak jalan, masyarakat yang dirugikan,” sebutnya.

Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov sangat berkepentingan dalam pilkada ini. Untuk itu, dukungan kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan terus dilakukan sejak awal tahapan sampai tahapan kampanye saat ini, hingga selesainya semua tahapan.

“Kita berkepentingan mendukung KPU dan Bawaslu menciptakan pilkada damai, aman COVID-19, dan berintegritas. Pemprov mendukung secara penuh itu. Termasuk anggara hibah, Kalimantan Utara termasuk yang terbaik dan pertama menyelesaikan 100 persen hibah kepada penyelenggara, kurang lebih Rp 139 miliar,” ujarnya.

Pemprov juga terus membangun koordinasi dengan semua unsur dan melakukan pemantauan tiap-tiap tahapan yang berjalan. Dinamika pilkada yang berlangsung sejauh ini menurut Teguh tetap dalam koridor yang dinilai wajar.

“Dinamika muncul banyak di medsos. Sepanjang wajar saja, kita kendalikan dengan baik. Jangan sampai mengemuka. Jangan pakai politik idetitas, no hoaks, saring sebelum sharing,” sebut Pjs Gubernur.

Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan, lembaganya memiliki mekanisme paling tinggi untuk mencegah tindakan korupsi di internal.

“Ki KPU ada mekanisme paling tinggi yaitu rapat pleno. Tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri-sendiri. Lima orang komisioner juga tidak masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pilkada. Karena itu masuk di ranah teman-teman sekretariat. Untuk tender sepenuhnya dilakukan oleh KPU Pusat,” sebutnya.

Suryanata Al Islami beranggapan, setiap gerak gerik penyelenggara diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Selain ada DKPP yang mengawasi etiknya, Bawaslu juga mengawasi kami. Dan kami juga minta masyarakat ikut mengawasi kami. Tahun 2015 banyak KPPS kita berhentikan karena tidak netral,” sebutnya.

Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani mengutarakan ada banyak titik-titik rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pilkada. Namun Bawaslu Kalimantan Utara klaimnya berusaha sekuat mungkin untuk memastikan tidak ada penyimpangan secara administrasi.

“Sebab itu cikal bakal munculnya KKN. Tidak sedikit rekomenasi dan perbaikan administrasi yang segera harus ditindaklanjuti oleh KPU. Alhamdulillah sejauh ini sangat cepat ditindaklanjuti rekomendasi itu,” ujarnya.

“Netralitas ASN pun jauh hari sudah kita imbaukan. Ini dilarang karena ranah pidana dan etik ASN itu sendiri. Bawaslu sudah menerbitkan 5 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ke Komisi ASN (KASN). Nanti KASN nanti yang menyampaikan ke Gubernur atau Bupati untuk menindaklanjuti pemberian sanksinya. Tentu prosesnya tidak serta memberi rekomendasi, kita lakukan kajian. KASN juga melakukan kajian terhadap hal-hal yang perlu dinilai. Kami di Kalimantan Utara totaal memproses 61 temuan dan laporan pelanggaran,” kata Suryani. (*/humas)

Pemprov Kaltara

Percepatan Pembangunan KIPI, Gubernur-Wagub Mediasi Pembebasan Lahan

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan rapat terkait pembebasan lahan di area Koperasi Serba Usaha (KSU) “Sejahtera”, Jumat (3/12).

Rapat yang dihadiri oleh kedua pihak dari PT. KPP dan KSU “Sejahtera” ini membahas permasalahan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT KPP sesuai dengan izin lokasi yang telah dimiliki dengan KSU “Sejahtera”.

Rapat tersebut juga turut menghadirkan Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Bupati Bulungan, dan Kepala Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara. Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa rapat ini sejatinya untuk meluruskan hal-hal yang selama ini masih menjadi permasalahan pada kedua belah pihak.

“KIPI ini adalah untuk rakyat Kaltara juga, bukan untuk siapa-siapa. Jadi, jika masalah ini terus berlarut-larut, kita khawatir para investor akan pergi. Sangat disayangkan sekali kalau pembangunan ini tidak bisa terlaksana di Kaltara,” ungkapnya.

Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Wagub Yansen. Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) agar segera menuntaskan masalah yang ada terkait dengan pembangunan KIPI.

“Karena proyek ini adalah insiatif langsung dari Presiden, jadi saya kira ini adalah suatu rahmat untuk Kalimantan Utara, karena proyek ini yang nantinya akan mendapatkan keuntungan juga masyarakat sekitar Tanah Kuning-Mangkupadi,” ujarnya.

Sehingga Yansen pun berpesan agar pihak koperasi bisa bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan permasalahan ini.

“Tolong kita berpikir menyelesaikan masalah, saling terbuka dan terus terang serta bisa mengambil sikap untuk menuntaskan permasalahan yang sudah lama berlarut-larut ini,” jelasnya. (gg/dksipkaltara)

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Sasar Warga Kurang Mampu, Pemprov Berikan Bantuan Sambungan Listrik Gratis

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pemerataan pembangunan di Bumi Benuanta khususnya bantuan sambungan listrik gratis. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara melaksanakan penyerahan simbolis pasang baru listrik gratis di Balai Adat Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bukungan, Jumat (3/12/2021).

 

Penyerahan bantuan yang menggunakan anggaran tahun 2021 tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang didampingi Kepala Dinas ESDM, Norman kepada masyarakat Desa Binai.

Dalam laporannya, Norman menyampaikan bahwa tujuannya adalah menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Kaltara yang memiliki sambungan listrik PLN sendiri. Selain itu juga tercapainya peningkatan usaha pemerataan akses kelistrikan pada Provinsi Kaltara.

“Terbangunnya instalasi sambungan keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan atau standar yang berlaku secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan aman dioperasikan,” jelasnya.

Kepala Desa Binai, Daud Udau menuturkan terima kasih terhadap perhatian pemerintah dengan menyalurkan bantuan sambung listrik gratis kepada warganya. Meskipun masih ada warganya yang belum dapat merasakan bantuan pasang listrik gratis, ia berharap program ini berlanjut kedepannya.

“Namun karena jatah kami hanya 20 (unit, red), dan puji Tuhan karena dikasih lebih sedikit mungkin 23 kalau tidak salah kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan hal ini masih berlanjut lagi di tahun yang akan datang,” ungkapnya.

Gubernur Zainal, dalam sambutannya mengatakan Pemprov Kaltara akan selalu berupaya membantu dan meringankan beban masyarakat kurang mampu seperti menyambungkan listrik ke rumah yang memang layak menerima bantuan tersebut.

“Dalam hal ini kita laksanakan di tiga kabupaten, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung,” kata orang nomor satu di Kaltara ini.

Gubenur Zainal menjelaskan Desa Binai sebagai pusat penyerahan secara simbolis bantuan tersebut. Dan selanjutnya kegiatan penyerahan bantuan pasang listrik berlanjut ke daerah-daerah yang sudah ditentukan titiknya.

“Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh kepala desa tahun depan dapat kita laksanakan dan kita tambah lagi penyambungan ke rumah-rumah masyatakat kurang mampu,” ujarnya.

“Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat belajar pada saat malam hari, yang selama ini mungkin kurang bisa belajar di malam hari,” pungkasnya.

Rincian bantuan pasang baru listrik adalah:
Pengadaan dan pemasangan KwH meter 900 Volt Amper dan kelengkapannya.
Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan sistem 3:1:1 yaitu 3 titik lampu, 1 stop kontak dan 1 set arde.

Sertifikat laik operasi instalasi sambungan rumah dan jaminan instalasi. (el.r/dkisp.kaltara)

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Resmi Dilantik, Dewan Pendidikan Diharapkan Bantu Gubernur Tingkatkan Pelayanan Pendidikan

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk atensi terhadap sektor pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang melantik Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara masa bhakti tahun 2021-2026 pada Jumat, (03/12) bertempat di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara.

Prosesi pelantikan Dewan Pendidikan ini disaksikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, para asisten dan staf ahli, serta kepala OPD lainnya di lingkungan Provinsi Kaltara.

Zainal dalam sambutannya menyampaikan pembentukan Dewan Pendidikan ini didasari oleh kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota Dewan Pendidikan akan kondisi dunia pendidikan di Kaltara saat ini. Ia pun menyampaikan tujuan pembentukan dewan ini untuk mengakomodir agar seluruh anak di Kaltara dapat mengenyam pendidikan yang sama.

“Sebagai informasi, bahwa Dewan Pendidikan ini merupakan Lembaga yang berisikan orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan di Kaltara, yang nantinya akan memberikan aspirasinya, serta menganalisa dan mengevaluasi juga memberikan masukan kepada Gubernur mengenai pelayanan pendidikan,” ungkapnya.

Zainal pun berharap kehadiran Dewan Pendidikan di Provinsi Kaltara ini dapat membawa perubahan yang baik untuk dunia pendidikan Kaltara. Mengingat saat ini begitu sulitnya masyarakat daerah untuk mengakses pendidikan yang layak sejak dini.

“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik, demi kemajuan dunia pendidikan,” harapnya.

Selain itu, Gubernur Zainal juga secara langsung menugaskan Dewan Pendidikan untuk menggali informasi terkait anak-anak di daerah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ia meminta agar anak-anak ini dapat dirangkul dan difasilitasi agar mereka pun bisa menimba ilmu seperti anak-anak Kaltara lainnya.

“Saya ingin kita semua turun ke lapangan, lihat situasi yang sebenarnya. Kita yang datang pada mereka, bukan menunggu mereka untuk datang pada kita. Kita buat sekolah untuk mereka, yang penting adalah mereka bisa mengenyam pendidikan, minimal membaca dan berhitung,” tuturnya.

Terakhir, tidak lupa ia selalu mengingatkan seluruh hadirin untuk menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dengan Bersama-sama menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan, ia berharap status Covid-19 di Kaltara dapat turun ke level satu. (gg/dkispkaltara)

Continue Reading

Trending