PEMPROV KALTARA
Pilkada Tak Hentikan Penegakan Hukum
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri melawat ke Tanjung Selor, Bulungan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/11/2020).
Tiba di Tanjung Selor, Firli bergegas bergabung dengan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani di ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara.
Di tempat ini, keempatnya mengikuti program talkshow Dialog Publika yang digarap Humas Setprov Kalimantan Utara bekerjasama lembaga penyiaran publik TVRI. Talkshow ini mengambil tema ‘Wujudkan Pilkada Berintegritas di Kaltara’.
Komjen Firli memberi apresiasi kepada Pemprov, KPU, Bawaslu, dan semua unsur Forkopimda, serta masyarakat Kalimantan Utara. Termasuk kepada peserta pilkada baik provinsi maupun empat kabupaten, partai politik, dan tim suksesnya.
“Setelah mendengar penjelasan Pjs Gubernur, Ketua KPI, dan Bawaslu, suasana di Kalimantan Utara dalam kondisi sangat aman. Ini modal pilkada berjalan aman dan berintegritas,” sebut Firli.
Pilkada yang berintegritas menurutnya sangatlah penting. Pilkada adalah salah satu instrumen mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Tujuan-tujuan negara itu hanya bisa dicapai jika pilkadanya berintegritas dan jujur. Apa pentingnya KPK? Mengajak dan memantau supaya tidak ada kepala daerah terpilih yang terjerat korupsi. Karena integritaslah yang mencegah tindakan koruptif,” sebutnya.
KPK dalam menghadapi pilkada serentak di ratusan daerah di Tanah Air telah bekerjasama dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu RI. Termasuk dengan partai politik. Menurut Firli, partai politik menentukan arah bangsa. Jika partai politik berintegritas maka tujuan negara juga dapat dicapai dengan baik.
“Kita tidak ingin calon yang diusung bermasalah. Karena penegakan hukum tidak berhenti dengan adanya pilkada. Dan pilkada tidak boleh terganggu dengan penegakan hukum. Kami ingin pemimpin dilahirkan dari proses yang berintegritas dan jujur agar tidak korupsi. Kalau korupsi negara rugi, pembangunan tidak jalan, masyarakat yang dirugikan,” sebutnya.
Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov sangat berkepentingan dalam pilkada ini. Untuk itu, dukungan kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan terus dilakukan sejak awal tahapan sampai tahapan kampanye saat ini, hingga selesainya semua tahapan.
“Kita berkepentingan mendukung KPU dan Bawaslu menciptakan pilkada damai, aman COVID-19, dan berintegritas. Pemprov mendukung secara penuh itu. Termasuk anggara hibah, Kalimantan Utara termasuk yang terbaik dan pertama menyelesaikan 100 persen hibah kepada penyelenggara, kurang lebih Rp 139 miliar,” ujarnya.
Pemprov juga terus membangun koordinasi dengan semua unsur dan melakukan pemantauan tiap-tiap tahapan yang berjalan. Dinamika pilkada yang berlangsung sejauh ini menurut Teguh tetap dalam koridor yang dinilai wajar.
“Dinamika muncul banyak di medsos. Sepanjang wajar saja, kita kendalikan dengan baik. Jangan sampai mengemuka. Jangan pakai politik idetitas, no hoaks, saring sebelum sharing,” sebut Pjs Gubernur.
Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan, lembaganya memiliki mekanisme paling tinggi untuk mencegah tindakan korupsi di internal.
“Ki KPU ada mekanisme paling tinggi yaitu rapat pleno. Tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri-sendiri. Lima orang komisioner juga tidak masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pilkada. Karena itu masuk di ranah teman-teman sekretariat. Untuk tender sepenuhnya dilakukan oleh KPU Pusat,” sebutnya.
Suryanata Al Islami beranggapan, setiap gerak gerik penyelenggara diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Selain ada DKPP yang mengawasi etiknya, Bawaslu juga mengawasi kami. Dan kami juga minta masyarakat ikut mengawasi kami. Tahun 2015 banyak KPPS kita berhentikan karena tidak netral,” sebutnya.
Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani mengutarakan ada banyak titik-titik rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pilkada. Namun Bawaslu Kalimantan Utara klaimnya berusaha sekuat mungkin untuk memastikan tidak ada penyimpangan secara administrasi.
“Sebab itu cikal bakal munculnya KKN. Tidak sedikit rekomenasi dan perbaikan administrasi yang segera harus ditindaklanjuti oleh KPU. Alhamdulillah sejauh ini sangat cepat ditindaklanjuti rekomendasi itu,” ujarnya.
“Netralitas ASN pun jauh hari sudah kita imbaukan. Ini dilarang karena ranah pidana dan etik ASN itu sendiri. Bawaslu sudah menerbitkan 5 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ke Komisi ASN (KASN). Nanti KASN nanti yang menyampaikan ke Gubernur atau Bupati untuk menindaklanjuti pemberian sanksinya. Tentu prosesnya tidak serta memberi rekomendasi, kita lakukan kajian. KASN juga melakukan kajian terhadap hal-hal yang perlu dinilai. Kami di Kalimantan Utara totaal memproses 61 temuan dan laporan pelanggaran,” kata Suryani. (*/humas)

PEMPROV KALTARA
Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
PEMPROV KALTARA
Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Polda Kaltara Laksanakan Tes uji kesamaptaan Jasmani Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP ) Angkatan 54 T.A 2025
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Polri Ungkap Laboratorium Clandestine Narkoba Terbesar di Jawa Barat, 5 Juta Jiwa Diselamatkan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Ini Arahan Kapolda Kaltara Pada saat Pimpin Apel Pagi diawal Bulan Februari 2025
-
POLDA KALTARA1 week ago
Jum’at Bersih, Polda Kaltara Melaksanakan Bersih-Bersih Lingkungan Mako Polda Kaltara