PEMPROV KALTARA
Pilkada Tak Hentikan Penegakan Hukum
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri melawat ke Tanjung Selor, Bulungan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/11/2020).
Tiba di Tanjung Selor, Firli bergegas bergabung dengan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani di ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara.
Di tempat ini, keempatnya mengikuti program talkshow Dialog Publika yang digarap Humas Setprov Kalimantan Utara bekerjasama lembaga penyiaran publik TVRI. Talkshow ini mengambil tema ‘Wujudkan Pilkada Berintegritas di Kaltara’.
Komjen Firli memberi apresiasi kepada Pemprov, KPU, Bawaslu, dan semua unsur Forkopimda, serta masyarakat Kalimantan Utara. Termasuk kepada peserta pilkada baik provinsi maupun empat kabupaten, partai politik, dan tim suksesnya.
“Setelah mendengar penjelasan Pjs Gubernur, Ketua KPI, dan Bawaslu, suasana di Kalimantan Utara dalam kondisi sangat aman. Ini modal pilkada berjalan aman dan berintegritas,” sebut Firli.
Pilkada yang berintegritas menurutnya sangatlah penting. Pilkada adalah salah satu instrumen mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Tujuan-tujuan negara itu hanya bisa dicapai jika pilkadanya berintegritas dan jujur. Apa pentingnya KPK? Mengajak dan memantau supaya tidak ada kepala daerah terpilih yang terjerat korupsi. Karena integritaslah yang mencegah tindakan koruptif,” sebutnya.
KPK dalam menghadapi pilkada serentak di ratusan daerah di Tanah Air telah bekerjasama dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu RI. Termasuk dengan partai politik. Menurut Firli, partai politik menentukan arah bangsa. Jika partai politik berintegritas maka tujuan negara juga dapat dicapai dengan baik.
“Kita tidak ingin calon yang diusung bermasalah. Karena penegakan hukum tidak berhenti dengan adanya pilkada. Dan pilkada tidak boleh terganggu dengan penegakan hukum. Kami ingin pemimpin dilahirkan dari proses yang berintegritas dan jujur agar tidak korupsi. Kalau korupsi negara rugi, pembangunan tidak jalan, masyarakat yang dirugikan,” sebutnya.
Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov sangat berkepentingan dalam pilkada ini. Untuk itu, dukungan kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan terus dilakukan sejak awal tahapan sampai tahapan kampanye saat ini, hingga selesainya semua tahapan.
“Kita berkepentingan mendukung KPU dan Bawaslu menciptakan pilkada damai, aman COVID-19, dan berintegritas. Pemprov mendukung secara penuh itu. Termasuk anggara hibah, Kalimantan Utara termasuk yang terbaik dan pertama menyelesaikan 100 persen hibah kepada penyelenggara, kurang lebih Rp 139 miliar,” ujarnya.
Pemprov juga terus membangun koordinasi dengan semua unsur dan melakukan pemantauan tiap-tiap tahapan yang berjalan. Dinamika pilkada yang berlangsung sejauh ini menurut Teguh tetap dalam koridor yang dinilai wajar.
“Dinamika muncul banyak di medsos. Sepanjang wajar saja, kita kendalikan dengan baik. Jangan sampai mengemuka. Jangan pakai politik idetitas, no hoaks, saring sebelum sharing,” sebut Pjs Gubernur.
Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan, lembaganya memiliki mekanisme paling tinggi untuk mencegah tindakan korupsi di internal.
“Ki KPU ada mekanisme paling tinggi yaitu rapat pleno. Tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri-sendiri. Lima orang komisioner juga tidak masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pilkada. Karena itu masuk di ranah teman-teman sekretariat. Untuk tender sepenuhnya dilakukan oleh KPU Pusat,” sebutnya.
Suryanata Al Islami beranggapan, setiap gerak gerik penyelenggara diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Selain ada DKPP yang mengawasi etiknya, Bawaslu juga mengawasi kami. Dan kami juga minta masyarakat ikut mengawasi kami. Tahun 2015 banyak KPPS kita berhentikan karena tidak netral,” sebutnya.
Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani mengutarakan ada banyak titik-titik rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pilkada. Namun Bawaslu Kalimantan Utara klaimnya berusaha sekuat mungkin untuk memastikan tidak ada penyimpangan secara administrasi.
“Sebab itu cikal bakal munculnya KKN. Tidak sedikit rekomenasi dan perbaikan administrasi yang segera harus ditindaklanjuti oleh KPU. Alhamdulillah sejauh ini sangat cepat ditindaklanjuti rekomendasi itu,” ujarnya.
“Netralitas ASN pun jauh hari sudah kita imbaukan. Ini dilarang karena ranah pidana dan etik ASN itu sendiri. Bawaslu sudah menerbitkan 5 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ke Komisi ASN (KASN). Nanti KASN nanti yang menyampaikan ke Gubernur atau Bupati untuk menindaklanjuti pemberian sanksinya. Tentu prosesnya tidak serta memberi rekomendasi, kita lakukan kajian. KASN juga melakukan kajian terhadap hal-hal yang perlu dinilai. Kami di Kalimantan Utara totaal memproses 61 temuan dan laporan pelanggaran,” kata Suryani. (*/humas)
TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi buang air besar sembarangan, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong bersama seluruh kabupaten/kota se-Kaltara mendeklarasikan komitmen bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di ruang serbaguna Gedung Gadis pada Selasa (15/10).
Dalam sambutannya, Pjs. Gubernur Togap menyampaikan Kaltara memiliki komitmen penuh dalam upaya Percepatan SBS. “Ini merupakan komitmen penting sebagai bagian dari upaya nyata kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat,” kata Togap.
Provinsi Kaltara memiliki banyak sungai dengan praktik BSB ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Buruknya sanitasi ini menyebabkan berbagai penyakit seperti Diare, Kolera, tifus dan disentri.
Selain itu, ia menegaskan komitmen bersama ini untuk mendukung Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan capaian 100 persen air minum layak, 90 persen akses sanitasi layak dan 0 persen rumah tangga tidak mempraktikkan SBS.
“Target sanitasi layak di Kalimantan Utara 90 persen, sementara saat ini sudah 100 persen adalah di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Kabupaten Bulungan baru mencapai 85 persen, Kabupaten Nunukan 56 persen, Kabupaten Malinau 71 persen dan kota Tarakan 5 persen,” ujarnya.
Lanjutnya, Togap menyebutkan Percepatan Stop SBS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta bisa memberikan edukasi, fasilitas dan dukungan agar setiap warga memiliki akses ke sanitasi jamban yang layak.
Pemerintah provinsi Kalimantan Utara senantiasa mendukung program kesehatan masyarakat untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
“Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman untuk anak – anak kita serta generasi mendatang,” pungkasnya.
Turut hadir diantaranya Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.,Ph.D, Pj. Walikota Tarakan diwakili Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ir. Jamaludin, Pjs. Bupati Bulungan, H. Haerumuddin, SH, M.AP., dan Pjs. Bupati Malinau, Pollymaart Sijabat, SKM, M.AP. (dkisp)
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan secara resmi terhitung hari ini sudah mulai proses pencairan dana bantuan pendidikan “Beasiswa Kaltara Unggul” untuk pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikonfirmasi langsung Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Basmar, S.Ag, pada Selasa (15/10).
“Jadi penyerahan beasiswa ini langsung ditransfer ke rekening masing – masing. Ini sudah di proses diusahakan dalam 1 minggu ini cair semua,” kata H. Basmar.
Proses pencairan beasiswa ini dilakukan secara bertahap, jadi penerima beasiswa ini bagi penerima beasiswa yang sekolah atau menempuh studi di Kaltara maupun Kalimantan Timur (Kaltim) wajib menggunakan rekening Bankaltimtara dan atas nama sendiri.
Sedangkan untuk mahasiswa yang menempuh studi kuliah berada di luar Kaltara seperti Sulawesi, Jawa wajib menggunakan rekening plat merah atau BUMN dari Bank BNI, Bank BRI.
“Alhamdulillah pada tahun ini proses pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul lancar tanpa ada kendala,” katanya.
Kendati demikian ada beberapa peserta yang tidak mengikuti persyaratan yang diminta seperti wajib menggunakan rekening Bank Kaltimtara, sehingga tidak mencapai 100 persen dari target karena tidak memenuhi persyaratan.
“Jadi ada sekitar 400 juta yang dikembalikan ke negara karena tidak memenuhi syarat, rata – rata dari SMA sedangkan dari Mahasiswa aman tanpa ada kendala,” ujarnya.
Lebih lanjut, H. Basmar mengungkapkan pada penerima beasiswa Kaltara Tahun 2024 total sebanyak Unggul sebanyak 6.160, dengan rincian peserta didik 1.879, peserta didik keagamaan 500 orang, dan mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 3.781 orang.
“Mulai hari ini sudah mulai proses transfer transfer, kita maksimalkan bulan Oktober ini sudah selesai semua,” imbuhnya.
H. Basmar berharap kepada pimpinan yang terpilih agar bisa menganggarkan minimal sebesar 17 milliar dan kalau memungkinkan bisa mencapai Rp 20 milliar. Sehingga pada S3 mendapat Beasiswa RP 15 juta, Diploma Rp 2 juta hingga 3 juta, baik kuota penerima akan menjadi besar.
“Kita berharap pada tahun depan ini bisa lancar proses pencairan beasiswanya, selain itu meminta kepada pimpinan untuk menambah besaran nominal agak tinggi Beasiswa Kaltara Unggul,” tuntasnya.(dkisp)
TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Biro dan Badan dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, untuk memacu realisasi belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Hal ini disampaikannya pada saat memimpin Rapat Pimpinan Terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/10).
“Yang pasti, saya meminta kepada seluruh perangkat daerah bisa menjalankan dan memastikan program kerja harus tetap berjalan dengan baik selama 2 bulan ini,” kata Togap.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp 2.429.164.953.679,82 dari target sebesar Rp 3.106.998.079.270,00 atau 78,18 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan Transfer per desember 2024 sebesar Rp 1.758.112.114.425,00 n pendapatan lain PAD yang sah sebesar Rp 1.314.258.012,00. Kemudian pada Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja Rp 3.502.592.835,90 dengan realisasi 1.848.197.233,83 atau presentase sebesar 52,77 persen.
“Mengingat sekarang sudah masuk bulan Oktober, agar seluruh perangkat daerah baik di biro, badan maupun dinas agar dapat memaksimalkan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengingatkan realisasi belanja pada APBD ini menjadi salah satu atensi Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, realisasi belanja yang tepat maka akan akan sangat berperan penting dan berdampak positi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara nasional khususnya di Kaltara.
Lebih lanjut ia mengajak agar setiap perangkat daerah dapat membangun komunikasi yang baik antar instansi, dan apabila ada kendala agar segera melaporkan agar bisa dibuatkan solusinya.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran agar bisa mengoptimalkan peran dan fungsi semaksimal mungkin selama 2 bulan ini,” tuntasnya.(dkisp)
-
Kaltim2 weeks agoPerjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week agoBesok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks agoBinrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan7 days agoUsai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja