Connect with us

PEMPROV KALTARA

Lebih Dekat Dengan Pj Gubernur Kaltara Teguh Setyobudi

Published

on

TANJUNG SELOR – Teguh Seyabudi dilahirkan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1967, dia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara pasangan Bpk. Drs. H. Kardoyo {almarhum} dan Ibu Hj. Sulastri {almarhumah}.

Dari kecil dia dibesarkan di lingkungan pendidikan karena kedua orang tuanya adalah guru. Pendidikan dari TK sampai dengan SMA ditempuh di kota kelahirannya Purwokerto.

Sejak SD sampai dengan SMA, dia selalu menjadi bintang di sekolahnya karena selalu berada dalam rangking 1 sd 3.

Namun dia bukan hanya berprestasi di dunia akademis, tapi juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler baik di Pramuka, OSIS maupun Badan Perwakilan Murid.

Pada tahun 1981 dia menjadi salah satu siswa SMP yang menjadi perwakilan kabupatennya untuk mengikuti Jambore Nasional Pramuka di Cibubur Jakarta.

Selepas lulus SMA pada tahun 1986 di Purwokerto, dia melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi dn diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Di perguruan tinggi, sosok Teguh Setyabudi juga terus bersinar, dia bukan hanya pintar dan cerdas dalam dunia akademis yang bisa dilihat dari Indeks Prestasi {IP} yang diraihnya tetapi juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler, baik di Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintah (KOMAP FISIPOL UGM) maupun di Senat Mahasiswa Fisipol UGM.

Pada tahun 1987 sd 1988 dia menjadi salah satu Ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM. Pengalaman dalam dunia akademis maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler menjadikannya berpengalaman dalam kegiatan organisasi dan mudah menyesuaikan dalam berbagai pergaulan.

Untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa S-1 FISIPOL UGM dia menyusun Skripsi dengan judul yang menarik yaitu “Perkembangan Peran dan Fungsi DPRRI periode 1967 sampai dengan 1987”.

Substansi skripsi tersebut bahkan dituangkan dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat dalam Harian KOMPAS pada tahun 1992. Pada tahun 1991, Teguh Setyabudi lulus dan meraih gelar S-1 dengan predikat lulusan terbaik Fisipol UGM.

Lulusan terbaik UGM

Pada tahun 1991, dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik Fisipol UGM, dia diterima menjadi karyawan di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri melalui program khusus, dimana pada saat itu mahasiswa Fisipol UGM yang lulusan terbaik langsung diterima sebagai karyawan di Badan Diklat Depdagri namun belum berstatus sebagai pegawai negeri.

Sebagai staf baru di Depdagri, dia tidak perlu lama menyesuaikan diri dengan dunia birokrasi. Selain bekerja, dia juga aktif menulis, bahkan saat masih sangat baru sebagai karyawan di akhir, dia sempat menulis artikel dan dimuat di koran KOMPAS suatu harian terkemuka di tanah air.

Pada bulan Januari 1993, secara resmi Teguh Setyabudi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil {PNS} dan megawali kariernya sebagai PNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Begitu jadi PNS, berbagai kegiatan diklat, baik Diklat Teknis, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Fungsional banyak diikuti, dan itu menjadikannya dia semakin matang.

Berbagai seminar, workshop,dan lokakarya juga diikuti. Oleh karena itu, selain melaksanakan tugas di kantor, dia juga sering menjadi instruktur diklat, mengajar berbagai diklat di berbagai daerah.

Pengalaman mengajar di berbagai daerah, menjadikan dirinya juga kenal persis berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1996, seluruh Propinsi di Indonesia yang saat itu masih berjumlah 27 Propinsi sudah dikunjungi.

Dan untuk saat ini 34 Propinsi di Indonesia sudah dikunjungi semua tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dikunjungi beberapa kali. Bahkan, ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia juga sudah didatangii, sehingga pengetahuan dan wawasan tentang berbagai daerah di Indonesia juga sudah dikuasai.

Pada tahun 1997, Teguh Setyabudi berhasil studi S-2nya dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari IKIP Negeri Jakarta (Universitas Negeri Jakarta).

Background pendidikan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan tersebut menjadikan Teguh Setyabudi yang bertugas di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri memiliki kompetensi yang pas, yakni S-1 di bidang Ilmu Pemerintahan dan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan.

Dalam hal pengembangan karier, dari tingkatan staf sampai dengan jabatan eselon III dijalani di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2010 pada usianya 43 tahun dia dipromosikan ke dalam jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri.

Dalam masa tugasnya sebagai Kepala Biro Umum Kemendagri, dengan dukungan pimpinan Kemendagri dia ubah wajah Kantor Pusat Kemendagri yang berada di Jalan Merdeka Utara sampai dengan Jalan Veteran yang tadinya relatif kusam dan relatif semrawut menjadi Kemendagri yang berwajah modern, rapi, bersih, segar dan nyaman sebagaimana yang terihat sampai dengan saat ini.

Setelah 3.5 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri, pada akhir tahun 2013, Teguh Setyabudi mendapat mutasi dan menduduki jabatan sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Pada saat menduduk jabatan inilah, dia mendapat pengalaman yang betul-betul riil terkait berbagai implementasi kebijakan dan isue isue politik khususnya yang terkait penataan daerah dan otonomi khusus di daerah.

Pada tahun 2015, saat dibuka open recruitment (seleksi terbuka) untuk beberapa Jabatan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi ikut mendaftar sebagai calon Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM}.

Kepala BPSDM

Setelah melalui rangkaian seleksi, dia menduduki 3 [tiga] besar terbaik, pada Februari 2016, dia dilantik sebagai Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Dia dilantik sebagai pejabat eselon I pada saat usia masih relatif muda yaitu menjelang 49 tahun.

Sebagai Kepala BPSDM Kemenenterian Dalam Negeri, dia melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal.

Dengan dukungan dan arahan dari Menteri Dalam Negeri, di era dia sebagai Kepala BPSDM banyak kebjakan yang telah dikeluarkan.

Fokus garapan yang diprioritaskan antara lain adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negera [ASN] Pemerintahan Dalam Negeri di dalamnya masuk seluruh ASN daerah harus mampu memahami dan menguasai kompetensi pemerintahan.

Dan dalam berbagai kebijakan yang diambil mencerminkan keinginannya untuk menerapkan kebijakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan semata-mata mendasarkan diri pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] semata.

Dalam kaitan itu pula, berbagai kebijakan pengembangan ASN Pemerintahan Dalam Negeri yang ditempuh juga mengacu dan menyuarakan tentang Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2018 mendapat amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 19 Februari 2018 Teguh Setyabudi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.

Tugas sebagai penjabat gubernur yang mencakup pengawalan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi 1 Pilkada Gubernur/Wagub, 2 Pilkada Bupati/Wabup, dan 1 Pilkada Walikota/Walkot bisa dilaksnakan dengan baik.

Pada menjelang pilkada Sultra Tahun 2018 yang dikuatirkan akan rawan konflik ternyata bisa berlangsung dengan lancar, aman, damai dan sukses.

Demikian juga dengan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selama menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 17 daerah bahkan dia kunjungi semua, baik yang harus lewat darat, laut maupun udara.

Pada 5 September 2018 dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang definitif, Teguh Setyabudi mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Gubernur disana.

Dengan demikian penugasan sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara merupakan amanah yang kedua kalinya untuk memimpin pemerintahan di tingkat provinsi pada masa pilkada.

Oleh karena itu diharapkan dengan pengalamannya di birokrasi pemerintahan yang sudah 27 tahun, dan pengalamannya yang juga pernah menjadi Penjabat Gubernur di masa Pilkada, diharapkan Teguh Setyabudi akan sukses pula dalam mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur di Kalimantan Utara.

Pada tahun 2020 Teguh Setyabudi berhasil menyelesaiakn studi S-3nya dan memperoleh gelar Doktor Imu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan predikat cum-laude.

Disertasi yang disusun juga sangat menarik, yakni tentang pilkada langsung yang berjudul “Analisis Dinamika Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur – Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Isi disertasi tersebut merupakan hasil penelitian dan pengalaman langsung Teguh Setyabudi pada saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang berhasil mengawal penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Tenggara tahun 2018 dengan sukses.

Dalam kehidupan pribadi, Teguh Setyabudi yang menikah dengan Ika Octaviana seorang PNS di Kemendagri pada tanggal 2 Desember 1994, saat ini mereka sudah dikaruniani 2 orang anak, laki-laki dan perempuan.

Anak pertama laki-laki bernama Muhammad Rafiadi Setyapratama lahir pada tanggal 2 Januari 1996, dia lulus dari sekolah pienerbangan BIFA dan sekarang sudah menjadi Pilot pada maskapai Garuda Indonesia dan bertugas membawa pesawat Boeing 737 seri 800 NG.

Sedangkan anak kedua perempuan bernama Rahma Tyas Ayu Fairuztika lahir pada tanggal 8 Agustus 1998, lulusan dari Lasalle College of Arts Singapore dengan mengambil program studi Desain Grafis dan saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta multi nasional di Jakarta.

Hal lain yang dapat dilihat dari sosok Teguh Setyabudi yaitu sosoknya yang energik, mobile, easy going, tampil rapi dan ceria serta kelihatan lebih muda dari usianya.

Dalam keseharian di lingkungan kantor dia selalu tampil low profile, tidak jaim, tidak protokoler dan senang bergaul dengan berbagai kalangan tanpa membeda bedakan jabatan, umur dan latar belakang lainnya.

Oleh karena itu, bergaul dan berkomunikasi dengan Teguh Setyabudi relatif sangat menyenangkan.

Hobi yang digeluti juga menarik, dia suka mengendarai jeep dan disaat longgar waktunya suka main offroad, nggowes (bersepeda), traveling ke berbagai tempat yang cukup menantang dan kalau di rumah di saat libur dia juga hobi memasak.

Selain hobi itu, dia juga senang berorganisasi, pada tahun 2013 sd 2016 selain di struktural dia juga Ketua Pengurus Koperasi Praja Mukti Kemendagri, salah satu koperasi terbesar untuk lingkup Kementerian di tingkat pusat.

Selain itu dia juga aktif dalam beberapa kegiatan khusus lainnya seperti Koordinator Offroad, menjadi Pembina Tim Basketball Kemendagri dan berbagai kegiatan lainnya. * Sumber Humasprov.

PEMPROV KALTARA

Kaltara Deklarasikan Komitmen Percepatan SBS

Published

on

By

DEKLARASI : Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong bersama seluruh kabupaten/kota se-Kaltara mendeklarasikan komitmen bersama Percepatan SBS di ruang serbaguna Gedung Gadis pada Selasa (15/10).

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi buang air besar sembarangan, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong bersama seluruh kabupaten/kota se-Kaltara mendeklarasikan komitmen bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di ruang serbaguna Gedung Gadis pada Selasa (15/10).

Dalam sambutannya, Pjs. Gubernur Togap menyampaikan Kaltara memiliki komitmen penuh dalam upaya Percepatan SBS. “Ini merupakan komitmen penting sebagai bagian dari upaya nyata kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat,” kata Togap.

Provinsi Kaltara memiliki banyak sungai dengan praktik BSB ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Buruknya sanitasi ini menyebabkan berbagai penyakit seperti Diare, Kolera, tifus dan disentri.

Selain itu, ia menegaskan komitmen bersama ini untuk mendukung Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan capaian 100 persen air minum layak, 90 persen akses sanitasi layak dan 0 persen rumah tangga tidak mempraktikkan SBS.

“Target sanitasi layak di Kalimantan Utara 90 persen, sementara saat ini sudah 100 persen adalah di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Kabupaten Bulungan baru mencapai 85 persen, Kabupaten Nunukan 56 persen, Kabupaten Malinau 71 persen dan kota Tarakan 5 persen,” ujarnya.

Lanjutnya, Togap menyebutkan Percepatan Stop SBS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta bisa memberikan edukasi, fasilitas dan dukungan agar setiap warga memiliki akses ke sanitasi jamban yang layak.

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara senantiasa mendukung program kesehatan masyarakat untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

“Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman untuk anak – anak kita serta generasi mendatang,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.,Ph.D, Pj. Walikota Tarakan diwakili Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ir. Jamaludin, Pjs. Bupati Bulungan, H. Haerumuddin, SH, M.AP., dan Pjs. Bupati Malinau, Pollymaart Sijabat, SKM, M.AP. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Beasiswa Kaltara Unggul Mulai Proses Pencairan

Published

on

By

H Basmar.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan secara resmi terhitung hari ini sudah mulai proses pencairan dana bantuan pendidikan “Beasiswa Kaltara Unggul” untuk pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikonfirmasi langsung Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Basmar, S.Ag, pada Selasa (15/10).

“Jadi penyerahan beasiswa ini langsung ditransfer ke rekening masing – masing. Ini sudah di proses diusahakan dalam 1 minggu ini cair semua,” kata H. Basmar.

Proses pencairan beasiswa ini dilakukan secara bertahap, jadi penerima beasiswa ini bagi penerima beasiswa yang sekolah atau menempuh studi di Kaltara maupun Kalimantan Timur (Kaltim) wajib menggunakan rekening Bankaltimtara dan atas nama sendiri.

Sedangkan untuk mahasiswa yang menempuh studi kuliah berada di luar Kaltara seperti Sulawesi, Jawa wajib menggunakan rekening plat merah atau BUMN dari Bank BNI, Bank BRI.

“Alhamdulillah pada tahun ini proses pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul lancar tanpa ada kendala,” katanya.

Kendati demikian ada beberapa peserta yang tidak mengikuti persyaratan yang diminta seperti wajib menggunakan rekening Bank Kaltimtara, sehingga tidak mencapai 100 persen dari target karena tidak memenuhi persyaratan.

“Jadi ada sekitar 400 juta yang dikembalikan ke negara karena tidak memenuhi syarat, rata – rata dari SMA sedangkan dari Mahasiswa aman tanpa ada kendala,” ujarnya.

Lebih lanjut, H. Basmar mengungkapkan pada penerima beasiswa Kaltara Tahun 2024 total sebanyak Unggul sebanyak 6.160, dengan rincian peserta didik 1.879, peserta didik keagamaan 500 orang, dan mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 3.781 orang.

“Mulai hari ini sudah mulai proses transfer transfer, kita maksimalkan bulan Oktober ini sudah selesai semua,” imbuhnya.

H. Basmar berharap kepada pimpinan yang terpilih agar bisa menganggarkan minimal sebesar 17 milliar dan kalau memungkinkan bisa mencapai Rp 20 milliar. Sehingga pada S3 mendapat Beasiswa RP 15 juta, Diploma Rp 2 juta hingga 3 juta, baik kuota penerima akan menjadi besar.

“Kita berharap pada tahun depan ini bisa lancar proses pencairan beasiswanya, selain itu meminta kepada pimpinan untuk menambah besaran nominal agak tinggi Beasiswa Kaltara Unggul,” tuntasnya.(dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Minta Perangkat Daerah Optimalisasi Belanja Daerah

Published

on

By

RAPAT PIMPINAN : Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong, memimpin Rapat Pimpinan Terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/10).

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Biro dan Badan dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, untuk memacu realisasi belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Hal ini disampaikannya pada saat memimpin Rapat Pimpinan Terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/10).

“Yang pasti, saya meminta kepada seluruh perangkat daerah bisa menjalankan dan memastikan program kerja harus tetap berjalan dengan baik selama 2 bulan ini,” kata Togap.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp 2.429.164.953.679,82 dari target sebesar Rp 3.106.998.079.270,00 atau 78,18 persen.

Sedangkan realisasi pendapatan Transfer per desember 2024 sebesar Rp 1.758.112.114.425,00 n pendapatan lain PAD yang sah sebesar Rp 1.314.258.012,00. Kemudian pada Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja Rp 3.502.592.835,90 dengan realisasi 1.848.197.233,83 atau presentase sebesar 52,77 persen.

“Mengingat sekarang sudah masuk bulan Oktober, agar seluruh perangkat daerah baik di biro, badan maupun dinas agar dapat memaksimalkan penggunaan anggaran,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan realisasi belanja pada APBD ini menjadi salah satu atensi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, realisasi belanja yang tepat maka akan akan sangat berperan penting dan berdampak positi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara nasional khususnya di Kaltara.

Lebih lanjut ia mengajak agar setiap perangkat daerah dapat membangun komunikasi yang baik antar instansi, dan apabila ada kendala agar segera melaporkan agar bisa dibuatkan solusinya.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran agar bisa mengoptimalkan peran dan fungsi semaksimal mungkin selama 2 bulan ini,” tuntasnya.(dkisp)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi