Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Lebih Dekat Dengan Pj Gubernur Kaltara Teguh Setyobudi

Published

on

TANJUNG SELOR – Teguh Seyabudi dilahirkan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1967, dia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara pasangan Bpk. Drs. H. Kardoyo {almarhum} dan Ibu Hj. Sulastri {almarhumah}.

Dari kecil dia dibesarkan di lingkungan pendidikan karena kedua orang tuanya adalah guru. Pendidikan dari TK sampai dengan SMA ditempuh di kota kelahirannya Purwokerto.

Sejak SD sampai dengan SMA, dia selalu menjadi bintang di sekolahnya karena selalu berada dalam rangking 1 sd 3.

Namun dia bukan hanya berprestasi di dunia akademis, tapi juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler baik di Pramuka, OSIS maupun Badan Perwakilan Murid.

Pada tahun 1981 dia menjadi salah satu siswa SMP yang menjadi perwakilan kabupatennya untuk mengikuti Jambore Nasional Pramuka di Cibubur Jakarta.

Selepas lulus SMA pada tahun 1986 di Purwokerto, dia melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi dn diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Di perguruan tinggi, sosok Teguh Setyabudi juga terus bersinar, dia bukan hanya pintar dan cerdas dalam dunia akademis yang bisa dilihat dari Indeks Prestasi {IP} yang diraihnya tetapi juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler, baik di Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintah (KOMAP FISIPOL UGM) maupun di Senat Mahasiswa Fisipol UGM.

Pada tahun 1987 sd 1988 dia menjadi salah satu Ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM. Pengalaman dalam dunia akademis maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler menjadikannya berpengalaman dalam kegiatan organisasi dan mudah menyesuaikan dalam berbagai pergaulan.

Untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa S-1 FISIPOL UGM dia menyusun Skripsi dengan judul yang menarik yaitu “Perkembangan Peran dan Fungsi DPRRI periode 1967 sampai dengan 1987”.

Substansi skripsi tersebut bahkan dituangkan dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat dalam Harian KOMPAS pada tahun 1992. Pada tahun 1991, Teguh Setyabudi lulus dan meraih gelar S-1 dengan predikat lulusan terbaik Fisipol UGM.

Lulusan terbaik UGM

Pada tahun 1991, dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik Fisipol UGM, dia diterima menjadi karyawan di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri melalui program khusus, dimana pada saat itu mahasiswa Fisipol UGM yang lulusan terbaik langsung diterima sebagai karyawan di Badan Diklat Depdagri namun belum berstatus sebagai pegawai negeri.

Sebagai staf baru di Depdagri, dia tidak perlu lama menyesuaikan diri dengan dunia birokrasi. Selain bekerja, dia juga aktif menulis, bahkan saat masih sangat baru sebagai karyawan di akhir, dia sempat menulis artikel dan dimuat di koran KOMPAS suatu harian terkemuka di tanah air.

Pada bulan Januari 1993, secara resmi Teguh Setyabudi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil {PNS} dan megawali kariernya sebagai PNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Begitu jadi PNS, berbagai kegiatan diklat, baik Diklat Teknis, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Fungsional banyak diikuti, dan itu menjadikannya dia semakin matang.

Berbagai seminar, workshop,dan lokakarya juga diikuti. Oleh karena itu, selain melaksanakan tugas di kantor, dia juga sering menjadi instruktur diklat, mengajar berbagai diklat di berbagai daerah.

Pengalaman mengajar di berbagai daerah, menjadikan dirinya juga kenal persis berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1996, seluruh Propinsi di Indonesia yang saat itu masih berjumlah 27 Propinsi sudah dikunjungi.

Dan untuk saat ini 34 Propinsi di Indonesia sudah dikunjungi semua tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dikunjungi beberapa kali. Bahkan, ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia juga sudah didatangii, sehingga pengetahuan dan wawasan tentang berbagai daerah di Indonesia juga sudah dikuasai.

Pada tahun 1997, Teguh Setyabudi berhasil studi S-2nya dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari IKIP Negeri Jakarta (Universitas Negeri Jakarta).

Background pendidikan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan tersebut menjadikan Teguh Setyabudi yang bertugas di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri memiliki kompetensi yang pas, yakni S-1 di bidang Ilmu Pemerintahan dan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan.

Dalam hal pengembangan karier, dari tingkatan staf sampai dengan jabatan eselon III dijalani di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2010 pada usianya 43 tahun dia dipromosikan ke dalam jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri.

Dalam masa tugasnya sebagai Kepala Biro Umum Kemendagri, dengan dukungan pimpinan Kemendagri dia ubah wajah Kantor Pusat Kemendagri yang berada di Jalan Merdeka Utara sampai dengan Jalan Veteran yang tadinya relatif kusam dan relatif semrawut menjadi Kemendagri yang berwajah modern, rapi, bersih, segar dan nyaman sebagaimana yang terihat sampai dengan saat ini.

Setelah 3.5 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri, pada akhir tahun 2013, Teguh Setyabudi mendapat mutasi dan menduduki jabatan sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Pada saat menduduk jabatan inilah, dia mendapat pengalaman yang betul-betul riil terkait berbagai implementasi kebijakan dan isue isue politik khususnya yang terkait penataan daerah dan otonomi khusus di daerah.

Pada tahun 2015, saat dibuka open recruitment (seleksi terbuka) untuk beberapa Jabatan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi ikut mendaftar sebagai calon Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM}.

Kepala BPSDM

Setelah melalui rangkaian seleksi, dia menduduki 3 [tiga] besar terbaik, pada Februari 2016, dia dilantik sebagai Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Dia dilantik sebagai pejabat eselon I pada saat usia masih relatif muda yaitu menjelang 49 tahun.

Sebagai Kepala BPSDM Kemenenterian Dalam Negeri, dia melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal.

Dengan dukungan dan arahan dari Menteri Dalam Negeri, di era dia sebagai Kepala BPSDM banyak kebjakan yang telah dikeluarkan.

Fokus garapan yang diprioritaskan antara lain adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negera [ASN] Pemerintahan Dalam Negeri di dalamnya masuk seluruh ASN daerah harus mampu memahami dan menguasai kompetensi pemerintahan.

Dan dalam berbagai kebijakan yang diambil mencerminkan keinginannya untuk menerapkan kebijakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan semata-mata mendasarkan diri pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] semata.

Dalam kaitan itu pula, berbagai kebijakan pengembangan ASN Pemerintahan Dalam Negeri yang ditempuh juga mengacu dan menyuarakan tentang Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2018 mendapat amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 19 Februari 2018 Teguh Setyabudi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.

Tugas sebagai penjabat gubernur yang mencakup pengawalan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi 1 Pilkada Gubernur/Wagub, 2 Pilkada Bupati/Wabup, dan 1 Pilkada Walikota/Walkot bisa dilaksnakan dengan baik.

Pada menjelang pilkada Sultra Tahun 2018 yang dikuatirkan akan rawan konflik ternyata bisa berlangsung dengan lancar, aman, damai dan sukses.

Demikian juga dengan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selama menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 17 daerah bahkan dia kunjungi semua, baik yang harus lewat darat, laut maupun udara.

Pada 5 September 2018 dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang definitif, Teguh Setyabudi mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Gubernur disana.

Dengan demikian penugasan sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara merupakan amanah yang kedua kalinya untuk memimpin pemerintahan di tingkat provinsi pada masa pilkada.

Oleh karena itu diharapkan dengan pengalamannya di birokrasi pemerintahan yang sudah 27 tahun, dan pengalamannya yang juga pernah menjadi Penjabat Gubernur di masa Pilkada, diharapkan Teguh Setyabudi akan sukses pula dalam mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur di Kalimantan Utara.

Pada tahun 2020 Teguh Setyabudi berhasil menyelesaiakn studi S-3nya dan memperoleh gelar Doktor Imu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan predikat cum-laude.

Disertasi yang disusun juga sangat menarik, yakni tentang pilkada langsung yang berjudul “Analisis Dinamika Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur – Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Isi disertasi tersebut merupakan hasil penelitian dan pengalaman langsung Teguh Setyabudi pada saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang berhasil mengawal penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Tenggara tahun 2018 dengan sukses.

Dalam kehidupan pribadi, Teguh Setyabudi yang menikah dengan Ika Octaviana seorang PNS di Kemendagri pada tanggal 2 Desember 1994, saat ini mereka sudah dikaruniani 2 orang anak, laki-laki dan perempuan.

Anak pertama laki-laki bernama Muhammad Rafiadi Setyapratama lahir pada tanggal 2 Januari 1996, dia lulus dari sekolah pienerbangan BIFA dan sekarang sudah menjadi Pilot pada maskapai Garuda Indonesia dan bertugas membawa pesawat Boeing 737 seri 800 NG.

Sedangkan anak kedua perempuan bernama Rahma Tyas Ayu Fairuztika lahir pada tanggal 8 Agustus 1998, lulusan dari Lasalle College of Arts Singapore dengan mengambil program studi Desain Grafis dan saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta multi nasional di Jakarta.

Hal lain yang dapat dilihat dari sosok Teguh Setyabudi yaitu sosoknya yang energik, mobile, easy going, tampil rapi dan ceria serta kelihatan lebih muda dari usianya.

Dalam keseharian di lingkungan kantor dia selalu tampil low profile, tidak jaim, tidak protokoler dan senang bergaul dengan berbagai kalangan tanpa membeda bedakan jabatan, umur dan latar belakang lainnya.

Oleh karena itu, bergaul dan berkomunikasi dengan Teguh Setyabudi relatif sangat menyenangkan.

Hobi yang digeluti juga menarik, dia suka mengendarai jeep dan disaat longgar waktunya suka main offroad, nggowes (bersepeda), traveling ke berbagai tempat yang cukup menantang dan kalau di rumah di saat libur dia juga hobi memasak.

Selain hobi itu, dia juga senang berorganisasi, pada tahun 2013 sd 2016 selain di struktural dia juga Ketua Pengurus Koperasi Praja Mukti Kemendagri, salah satu koperasi terbesar untuk lingkup Kementerian di tingkat pusat.

Selain itu dia juga aktif dalam beberapa kegiatan khusus lainnya seperti Koordinator Offroad, menjadi Pembina Tim Basketball Kemendagri dan berbagai kegiatan lainnya. * Sumber Humasprov.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Perusahaan di Kaltara Dihimbau Tingkatkan Keselamatan Kerja

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

MALINAU – Sebanyak 15 perusahaan mendapatkan penghargaan Zero Accident Award 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr (HC) H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum pada apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Lapangan Apel PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Senin (5/2).

Penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap perusahaan yang menerapkan K3 di lingkungan kerja. Di mana 15 perusahaan tersebut berhasil mempertahankan jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja selama 3 tahun berturut sehak tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Zainal membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menggaris bawahi tema “Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha”.

Gubernur menyampaikan pembangunan ekosistem yang unggul selain regulasi yang baik juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.

“Kunci penting dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik,”jelas Gubernur.

Menurutnya keberhasilan Program K3 akan menekan kerugian, meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia yang sangat membantu dalam menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan daya saing nasional di era global.

Oleh karena itu Gubernur berpesan kepada seluruh tenaga kerja agar dapat terus meningkatkan budaya K3 khususnya di tempat kerja, sebagai bentuk konstribusi dalam menjaga aset dan mendukung keberlansungan usaha.

“Kami mengajak dan mendorong pengurus perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten sesuai perundangan yang berlaku sehingga budaya K3 melekat setiap individu dalam mewujudkan peningkatan produktivitas kerja,”kata Gubernur.

Dalam apel tersebut Gubernur Zainal didampingi direksi PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, Helmy Paramaditya menyerahkan secara simbolis kWh listrik gratis kepada 24 Kepala Keluarga Kecamatan Malinau Selatan, dan iuran BPJS Kesehatan 1 tahun kepada 95 orang masyarakat desa Long Loreh, Desa Langab, Desa Nunuk Tanah Kibang dan Desa Sengayan.

Selain itu juga Gubernur menyerahkan simbolis santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris Almarhum Samsudin Linmas Pemda Malinau dan pekerja PT. Buana Raya Duta.* dkisp/jk.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara Usulkan 1.503 Formasi CASN 2024 ke BKN

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

TANJUNG SELOR — Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum telah menyetujui usulan formasi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Usulan tersebut akan segera diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi mengungkapkan, Gubernur Kaltara telah menyetujui total usulan formasi untuk Pengadaan CASN 2024. Rinciannya, kata dia, yakni sebanyak 1.403 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 65 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dia menjelaskan, setelah mendapat persetujuan gubernur, pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke BKN hari ini. Kemudian proses selanjutnya yakni menunggu persetujuan pusat serta jadwal tahapan seleksi.

“Jadwal seleksi nantinya akan dikeluarkan oleh BKN, termasuk untuk juknis pelaksanaan. Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” jelasnya.

Disetujuinya usulan tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dalam menyelesaikan masalah honorer dan tenaga kerja kontrak. Semuanya diupayakan bisa terseleksi dan terangkat menjadi PPPK sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Apalagi usulan untuk posisi tersebut tak hanya sebatas tenaga kesehatan dan guru saja. “Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya saja penilaian kinerja selama ini,” dia mengimbuh.

Gubernur Kaltara, kata dia, juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur kaltara sejumlah 1.403 PPPK.

Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2022 sebanyak 251 orang, dan tahun 2023 sebanyak 254 orang yang semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“PPPK ini selain program Pemerintah Pusat juga menjadi prioritas Gubernur sejak awal. Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih Kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf.

Dilansir dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 direncanakan akan digelar dan apabila memungkinakan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun yang tahap pertamanya akan dilaksanakan pada Mei mendatang.* dkisp/jk.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Gubernur Kaltara Salurkan Bantuan Beras ke Warga Kurang Mampu

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum. menyerahkan bantuan beras kewarga kurang mampu.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meluncurkan sekaligus menyalurkan bantuan pangan beras tahun 2024. Penyerahan itu sendiri dilakukan di Halaman Kantor Pos Tanjung Selor, Senin (29/1).

Bantuan tersebut juga mendapat respon positif oleh sejumlah penerima yang hadir pada saat itu. Salah satunya, Surjana, Warga Tanjung Buka SP 1. Ia bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan menjadi simbol keberhasilan program ini.

“Bersyukur atas bantuan yang diterima. Kami berharap agar kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi sekali-kali, tetapi dapat terus berlanjut, membawa harapan dan keringanan dalam beban ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Surjana mewakili ratusan warga penerima manfaat yang hadir mengungkapkan agar penyaluran bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Acara ini tidak hanya menjadi sarana distribusi bantuan, melainkan juga ajang pembuktian bahwa pemerintah daerah benar-benar hadir dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,”jelasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal Paliwang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan nyata sembari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian lokal.

Gubernur menambahkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak asasi manusia. Menghadapi risiko permasalahan seperti kenaikan jumlah penduduk dan masalah kemiskinan, pemerintah berkomitmen melalui Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

“Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan penyaluran CPP untuk mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan situasi darurat,”jelasnya.

Gubernur menerangkan hasil dari alokasi bantuan pangan beras tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan 1.818,72 ton beras untuk 30.312 keluarga penerima manfaat (KPM). Di mana tiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni 2024.

Penerima bantuan adalah masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi di berbagai kabupaten/kota.

Gubernur mengajak masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Dia juga mengimbau jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk ikut menjaga stabilitas harga pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, Para Asisten, Staf ahli, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Perwakilan Pemerintah Kab. Bulungan, Perwakilan dari Korem 092/Maharajalila, Serta Penerima Bantuan.* dkisp/jk.

Continue Reading

Trending