PEMPROV KALTARA
Lebih Dekat Dengan Pj Gubernur Kaltara Teguh Setyobudi
TANJUNG SELOR – Teguh Seyabudi dilahirkan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1967, dia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara pasangan Bpk. Drs. H. Kardoyo {almarhum} dan Ibu Hj. Sulastri {almarhumah}.
Dari kecil dia dibesarkan di lingkungan pendidikan karena kedua orang tuanya adalah guru. Pendidikan dari TK sampai dengan SMA ditempuh di kota kelahirannya Purwokerto.
Sejak SD sampai dengan SMA, dia selalu menjadi bintang di sekolahnya karena selalu berada dalam rangking 1 sd 3.
Namun dia bukan hanya berprestasi di dunia akademis, tapi juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler baik di Pramuka, OSIS maupun Badan Perwakilan Murid.
Pada tahun 1981 dia menjadi salah satu siswa SMP yang menjadi perwakilan kabupatennya untuk mengikuti Jambore Nasional Pramuka di Cibubur Jakarta.
Selepas lulus SMA pada tahun 1986 di Purwokerto, dia melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi dn diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Di perguruan tinggi, sosok Teguh Setyabudi juga terus bersinar, dia bukan hanya pintar dan cerdas dalam dunia akademis yang bisa dilihat dari Indeks Prestasi {IP} yang diraihnya tetapi juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler, baik di Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintah (KOMAP FISIPOL UGM) maupun di Senat Mahasiswa Fisipol UGM.
Pada tahun 1987 sd 1988 dia menjadi salah satu Ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM. Pengalaman dalam dunia akademis maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler menjadikannya berpengalaman dalam kegiatan organisasi dan mudah menyesuaikan dalam berbagai pergaulan.
Untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa S-1 FISIPOL UGM dia menyusun Skripsi dengan judul yang menarik yaitu “Perkembangan Peran dan Fungsi DPRRI periode 1967 sampai dengan 1987”.
Substansi skripsi tersebut bahkan dituangkan dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat dalam Harian KOMPAS pada tahun 1992. Pada tahun 1991, Teguh Setyabudi lulus dan meraih gelar S-1 dengan predikat lulusan terbaik Fisipol UGM.
Lulusan terbaik UGM
Pada tahun 1991, dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik Fisipol UGM, dia diterima menjadi karyawan di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri melalui program khusus, dimana pada saat itu mahasiswa Fisipol UGM yang lulusan terbaik langsung diterima sebagai karyawan di Badan Diklat Depdagri namun belum berstatus sebagai pegawai negeri.
Sebagai staf baru di Depdagri, dia tidak perlu lama menyesuaikan diri dengan dunia birokrasi. Selain bekerja, dia juga aktif menulis, bahkan saat masih sangat baru sebagai karyawan di akhir, dia sempat menulis artikel dan dimuat di koran KOMPAS suatu harian terkemuka di tanah air.
Pada bulan Januari 1993, secara resmi Teguh Setyabudi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil {PNS} dan megawali kariernya sebagai PNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Begitu jadi PNS, berbagai kegiatan diklat, baik Diklat Teknis, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Fungsional banyak diikuti, dan itu menjadikannya dia semakin matang.
Berbagai seminar, workshop,dan lokakarya juga diikuti. Oleh karena itu, selain melaksanakan tugas di kantor, dia juga sering menjadi instruktur diklat, mengajar berbagai diklat di berbagai daerah.
Pengalaman mengajar di berbagai daerah, menjadikan dirinya juga kenal persis berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1996, seluruh Propinsi di Indonesia yang saat itu masih berjumlah 27 Propinsi sudah dikunjungi.
Dan untuk saat ini 34 Propinsi di Indonesia sudah dikunjungi semua tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dikunjungi beberapa kali. Bahkan, ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia juga sudah didatangii, sehingga pengetahuan dan wawasan tentang berbagai daerah di Indonesia juga sudah dikuasai.
Pada tahun 1997, Teguh Setyabudi berhasil studi S-2nya dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari IKIP Negeri Jakarta (Universitas Negeri Jakarta).
Background pendidikan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan tersebut menjadikan Teguh Setyabudi yang bertugas di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri memiliki kompetensi yang pas, yakni S-1 di bidang Ilmu Pemerintahan dan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan.
Dalam hal pengembangan karier, dari tingkatan staf sampai dengan jabatan eselon III dijalani di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
Pada tahun 2010 pada usianya 43 tahun dia dipromosikan ke dalam jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri.
Dalam masa tugasnya sebagai Kepala Biro Umum Kemendagri, dengan dukungan pimpinan Kemendagri dia ubah wajah Kantor Pusat Kemendagri yang berada di Jalan Merdeka Utara sampai dengan Jalan Veteran yang tadinya relatif kusam dan relatif semrawut menjadi Kemendagri yang berwajah modern, rapi, bersih, segar dan nyaman sebagaimana yang terihat sampai dengan saat ini.
Setelah 3.5 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri, pada akhir tahun 2013, Teguh Setyabudi mendapat mutasi dan menduduki jabatan sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
Pada saat menduduk jabatan inilah, dia mendapat pengalaman yang betul-betul riil terkait berbagai implementasi kebijakan dan isue isue politik khususnya yang terkait penataan daerah dan otonomi khusus di daerah.
Pada tahun 2015, saat dibuka open recruitment (seleksi terbuka) untuk beberapa Jabatan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi ikut mendaftar sebagai calon Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM}.
Kepala BPSDM
Setelah melalui rangkaian seleksi, dia menduduki 3 [tiga] besar terbaik, pada Februari 2016, dia dilantik sebagai Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
Dia dilantik sebagai pejabat eselon I pada saat usia masih relatif muda yaitu menjelang 49 tahun.
Sebagai Kepala BPSDM Kemenenterian Dalam Negeri, dia melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal.
Dengan dukungan dan arahan dari Menteri Dalam Negeri, di era dia sebagai Kepala BPSDM banyak kebjakan yang telah dikeluarkan.
Fokus garapan yang diprioritaskan antara lain adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negera [ASN] Pemerintahan Dalam Negeri di dalamnya masuk seluruh ASN daerah harus mampu memahami dan menguasai kompetensi pemerintahan.
Dan dalam berbagai kebijakan yang diambil mencerminkan keinginannya untuk menerapkan kebijakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan semata-mata mendasarkan diri pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] semata.
Dalam kaitan itu pula, berbagai kebijakan pengembangan ASN Pemerintahan Dalam Negeri yang ditempuh juga mengacu dan menyuarakan tentang Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan.
Selanjutnya pada tahun 2018 mendapat amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 19 Februari 2018 Teguh Setyabudi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.
Tugas sebagai penjabat gubernur yang mencakup pengawalan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi 1 Pilkada Gubernur/Wagub, 2 Pilkada Bupati/Wabup, dan 1 Pilkada Walikota/Walkot bisa dilaksnakan dengan baik.
Pada menjelang pilkada Sultra Tahun 2018 yang dikuatirkan akan rawan konflik ternyata bisa berlangsung dengan lancar, aman, damai dan sukses.
Demikian juga dengan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selama menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 17 daerah bahkan dia kunjungi semua, baik yang harus lewat darat, laut maupun udara.
Pada 5 September 2018 dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang definitif, Teguh Setyabudi mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Gubernur disana.
Dengan demikian penugasan sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara merupakan amanah yang kedua kalinya untuk memimpin pemerintahan di tingkat provinsi pada masa pilkada.
Oleh karena itu diharapkan dengan pengalamannya di birokrasi pemerintahan yang sudah 27 tahun, dan pengalamannya yang juga pernah menjadi Penjabat Gubernur di masa Pilkada, diharapkan Teguh Setyabudi akan sukses pula dalam mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur di Kalimantan Utara.
Pada tahun 2020 Teguh Setyabudi berhasil menyelesaiakn studi S-3nya dan memperoleh gelar Doktor Imu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan predikat cum-laude.
Disertasi yang disusun juga sangat menarik, yakni tentang pilkada langsung yang berjudul “Analisis Dinamika Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur – Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara”.
Isi disertasi tersebut merupakan hasil penelitian dan pengalaman langsung Teguh Setyabudi pada saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang berhasil mengawal penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Tenggara tahun 2018 dengan sukses.
Dalam kehidupan pribadi, Teguh Setyabudi yang menikah dengan Ika Octaviana seorang PNS di Kemendagri pada tanggal 2 Desember 1994, saat ini mereka sudah dikaruniani 2 orang anak, laki-laki dan perempuan.
Anak pertama laki-laki bernama Muhammad Rafiadi Setyapratama lahir pada tanggal 2 Januari 1996, dia lulus dari sekolah pienerbangan BIFA dan sekarang sudah menjadi Pilot pada maskapai Garuda Indonesia dan bertugas membawa pesawat Boeing 737 seri 800 NG.
Sedangkan anak kedua perempuan bernama Rahma Tyas Ayu Fairuztika lahir pada tanggal 8 Agustus 1998, lulusan dari Lasalle College of Arts Singapore dengan mengambil program studi Desain Grafis dan saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta multi nasional di Jakarta.
Hal lain yang dapat dilihat dari sosok Teguh Setyabudi yaitu sosoknya yang energik, mobile, easy going, tampil rapi dan ceria serta kelihatan lebih muda dari usianya.
Dalam keseharian di lingkungan kantor dia selalu tampil low profile, tidak jaim, tidak protokoler dan senang bergaul dengan berbagai kalangan tanpa membeda bedakan jabatan, umur dan latar belakang lainnya.
Oleh karena itu, bergaul dan berkomunikasi dengan Teguh Setyabudi relatif sangat menyenangkan.
Hobi yang digeluti juga menarik, dia suka mengendarai jeep dan disaat longgar waktunya suka main offroad, nggowes (bersepeda), traveling ke berbagai tempat yang cukup menantang dan kalau di rumah di saat libur dia juga hobi memasak.
Selain hobi itu, dia juga senang berorganisasi, pada tahun 2013 sd 2016 selain di struktural dia juga Ketua Pengurus Koperasi Praja Mukti Kemendagri, salah satu koperasi terbesar untuk lingkup Kementerian di tingkat pusat.
Selain itu dia juga aktif dalam beberapa kegiatan khusus lainnya seperti Koordinator Offroad, menjadi Pembina Tim Basketball Kemendagri dan berbagai kegiatan lainnya. * Sumber Humasprov.

PEMPROV KALTARA
Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
PEMPROV KALTARA
Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).
-
Bulungan1 week ago
PWNU Kaltara Apresiasi Program Bupati Bulungan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Puncak Arus Mudik Diprediksi Mulai 28 Maret, Kapolri Dirikan 2.835 Posko Pengamanan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Polri Lakukan Mutasi 1.255 Personel, 10 Kapolda Berganti, dan 10 Polwan Jadi Kapolres
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Kapolri Paparkan Persiapan dan Kesiapan Pengamanan Lebaran 2025 ke Menko Polkam