— Relawan mmbil formulir di Demokrat dan PDI-P.

TANA TIDUNG – Relawan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara (Kaltara), Hendrik resmi mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah di sekretariat DPC PDI Perjuangan Tana Tidung, Rabu 16 April.

Perwakilan relawan Hendrik, Natalius Jhon mengatakan, pengambilan formulir itu menunjukan komitmen serta keseriusan Hendrik untuk kembali maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tana Tidung yang dihelat pada 27 November mendatang.

“Ini bentuk keseriusan pak Hendrik untuk menjalin komunikasi dengan Parpol (Partai Politik) di Tana Tidung, salah satunya PDI-P,” kata Natalius.

“Selain sebagai Petahana (Wakil Bupati), pak Hendrik juga seorang ketua partai di DPC Hanura sehingga perlu jalin koalisi dengan Parpol lainnya,” lanjutnya.

Dijelaskannya, relawan bersama tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi massa di Tana Tidung telah mendaftarkan Hendrik di DPC Partai Demokrat.

“Sebelumnya, di hari yang sama relawan telah mendaftarkan pak Hendrik ke Partai Demokrat (DPC). Kita optimis akan dapat dukungan dari parpol lainnya untuk mengusung beliau mengikuti kontestasi pilkada nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Hendrik menyambut baik dukungan dari relawan yang menginginkan dirinya kembali bertarung di Pilkada November 2024.

“Saya ucapkan terima kasih kepada relawan, tentu ini kita seriusi apalagi dukungan dan kepercayaan masyarakat cukup kuat memberi kepercayaan kepada saya untuk kembali maju dalam kontestasi pilkada nanti,” pungkasnya.(*)

TANJUNG SELOR – Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bulungan membuka pendaftaran bakal calon (Bacalon) yang dipersiapkan untuk kontestasi Politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bulungan Tahun 2024.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bulungan, Muhammad Idris mengatakan, penjaringan dibuka sejak 17 April hingga 1 Mei 2024 tersebut, untuk mencari Bacalon Wakil Bupati Bulungan periode 2024-2029.

“Mulai Hari ini (17 April) DPD Golkar Bulungan, hanya membuka pendaftaran atau penjaringan Wakil Bupati. Untuk masyarakat  jika ingin mendaftarkan diri, dipersilakan datang ke desk Pilkada di kantor DPD Golkar Bulungan di Jalan Kolonel Soetdji, Tanjung Selor,” kata Muhammad Idris yang juga menjabat ketua tim penjaringan calon kepala daerah Partai Golkar Bulungan, Selasa (16/4/2024).

“Untuk pengambilan formulir dimulai sejak 17 hingga 22 April. Pengembalian formulir dan verifikasi kelengkapan persyaratan dimulai pada 27 April sampai 1 Mei 2024,” lanjutnya.

Idris menjelaskan, pendaftaran Bacalon Wabup dibuka untuk menindak lanjuti surat perintah dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor : Sprin-007/DPD/GOLKAR-KALTARA/IV/2024 tentang Penjaringan Calon Kepala Daerah di seluruh kabupaten dan kota di kaltara.

“Atas dasar itulah, Partai Golkar Kabupaten Bulungan dengan cepat merespon dan mengadakan rapat internal untuk melakukan pengesahan tim penjaringan,” jelasnya.

Idris menegaskan, terkait calon Bupati Bulungan pihaknya telah memutuskan untuk kembali mengusung Syarwani yang saat ini menjabat Bupati Bulungan atau Petahana.

“Syarwani sebagai kader terbaik Partai Golkar yang juga menjabat ketua DPD Golkar Kaltara. Beliau mendapat dukungan penuh dari seluruh kader melalui surat dukungan pengurus Partai Golkar di 10 Kecamatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil penjaringan Bacalon akan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk di tetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulungan Periode 2024-2029.

“Kita ditingkat DPD II hanya membuka dan melaksanakan penjaringan dan selanjutnya meneruskan ke DPD dan DPP,” pungkasnya.(*)

TANJUNG SELOR – Pengurus DPD Partai Gerindra Kalimantan Utara sampai tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), diketahui sampai saat ini belum menentukan sikap soal figur yang akan mendapat restu dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara 2024.

Kader Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer mengungkapkan, persoalan restu merupakan hak prerogatif Ketua DPD dan Ketua Umum di tingkat DPP. Di luar daripada itu, dia menilai tidak ada yang berhak berbicara perihal tersebut.

“Soal Pilgub Kaltara, yang punya hak berbicara persoalan restu, usung mengusung dan dukung mendukung, adalah Ketua DPD untuk di daerah, bukan yang lain,” kata Immanuel, kepada Wartawan, Senin 1/4/2024.

Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, jajaran DPD Gerindra Kaltara, sampai saat ini belum menentukan sikap soal figur yang akan diusung dalam Pilgub Kaltara 2024. Termasuk juga mengenai peta koalisi yang akan dibangun.

“Terkait koalisi partai dengan A, B dan C atau partai manapun, juga belum disampaikan oleh teman teman di tingkat DPD Kaltara, ” jelasnya.

Berkaitan dengan itu, Immanuel berharap kader di luar unsur Ketua DPD lebih dewasa dalam memberi pernyataan di media. Sikap tersebut menjadi suatu hal yang bijak dan etis untuk diterapkan.

“Saya berharap di luar dari Ketua DPD itu tidak berbicara sampai ke koalisi dan lainnya, karena yang punya kewenangan untuk itu Ketua DPD, tidak boleh mendahului. Partai Gerindra punya aturan, apabila tidak direkomendasikan oleh DPD, maka DPP pastinya tidak akan memberikan rekomendasi kepada calon, harusnya juga calon juga sadar dan jangan main nyelonong aja, harus beretika dong” paparnya.

Immanuel mengingatkan agar semua Kader Partai Gerindra tegak lurus terhadap seluruh keputusan DPD sampai DPP. Tidak boleh ada manuver yang dilakukan untuk kepentingan politis pribadi.

“Kader harus taat dan tegak lurus, tidak boleh mengambil langkah sendiri, apalagi memutuskan dan memberi pernyataan berdasarkan kepentingan pribadi, tidak boleh seperti itu,” pungkasnya. ***.