TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md., kembali mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas inflasi di daerah. Utamanya di Tanjung Selor yang menjadi lokasi penghitungan inflasi tersebut.

Secara umum, Kilat mengapresiasi angka inflasi yang tercatat selama momen Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi yang tercatat sebesar 2,23 persen, atau di bawah ambang batas yang diberlakukan pemerintah di angka 4 persen.

“Program dan kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan selama bulan puasa dan momen lebaran kemarin sudah baik, kita berharap ini berbanding lurus dengan harga yang diterima masyarakat,” kata Kilat (27/4/2024).

Lanjut dia, pemerintah memang perlu mengintervensi perihal potensi lonjakan inflasi di kelompok makanan. Selain beririsan langsung dengan kewenangan pemerintah, kelompok pengeluaran tersebut juga sangat bersentuhan dengan masyarakat.

“Adanya pasar murah dan pengecekan harga dan ketersediaan memang harus rutin dilakukan, sehingga ketika ada potensi kenaikan bisa segera diantisipasi,” ujarnya.

Untuk diketahui bersama, angka inflasi terakhir di Maret 2023 per kelompok pengeluaran yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,15 persen;

kelompok transportasi sebesar 1,63 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,35 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,45 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,98 persen. Kemudian, kelompok pengeluaran yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan indeks adalah kelompok pendidikan atau sebesar 0,00 persen. adv/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bulungan, Rio Ramadhanu, meminta pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 bisa terealisasi lebih cepat. Bercermin dari tahun ini, pelaksanaan pembangunan berjalan lamban karena kegiatan lelang dilakukan terlambat.

“Bercermin dari tahun ini dimana lelang dilakukan terlambat, menjadi faktor impak pembangunan kurang dirasakan masyarakat,” kata Rio (16/3).

Secara teknis, atensi ini juga sudah disampaikan secara resmi saat agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD 2024. Oleh sebab itu, dia berharap bisa diperhatikan seksama oleh pihak eksekutif.

Di samping itu, Pemkab Bulungan diminta benar benar merealisasikan pembangunan akses di sejumlah wilayah. Antara lain akses dari Desa Gunung Seriang menuju Desa Long Peso yang sangat perlu diperhatikan, termasuk juga kondisi jalan di sekitar Desa Long Peso.

“Akses menuju Long Peso, Long Buang dan Long Bia sangat mengkhawatirkan, perlu segera dibangunkan jembatan permanen. Jembatan yang ada saat ini menggunakan kayu rapuh dan licin, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan,” pungkasnya. (adv/jk/kjs).

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten di Ruang Tenguyun pada Senin (29/4).

TPKAD merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya untuk meningkatkan akses dan layanan keuangan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan Kaltara, Kabupaten Bulungan merupakan yang Pertama di Kaltara pembentukan TPAKD.

Ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam membangun kemitraan dan sinergitas dengan kementerian dan lembaga yang telah ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Diketahui, sedikitnya ada 4 program TPAKD yaitu Tabungan Anak dengan melaksanakan program Satu Rekening Satu Pelajar. Lalu Kredit Usaha Rakyat (KUR yang akan menguatkan infrastruktur dan akses keuangan melalui pengoptimalisasiannya. Kemudian Ekosistem Pariwisata dengan penyaluran kredit atau pembiayaan sektor prioritas pariwisata dengan fokus desa wisata. Serta Peningkatan Literasi Keuangan, melalui program sosialisasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat umum, pelajar dan UMKM.

Bupati berpesan agar TPKAD Bulungan yang diketuai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan agar segera menyusun dan melaksanakan program kerja. Dijelaskan, dengan adanya ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal produk dan layanan jasa keuangan. Termasuk melakukan kegiatan investasi untuk tujuan pendidikan dan kesehatan.

Dengan adanya keinginan untuk berinvestasi, dapat membuat masyarakat lebih menekan tingkat konsumsi sehingga akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pengurangan kesenjangan pendapatan. * bs/jk/kjs.