TANJUNG SELOR – Dimasa jabatan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr Yansen TP M Si, diharapkan Forkompinda bisa lengkap di Kaltara.
“Saya berharap sebelum tahun 2024, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia serta Kejaksaan Tinggi sudah ada di Kalimantan Utara, ” ujar Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB,), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, kepada media ini melalui telpon selular, Kamis, 8/4/2021.
Tidak hanya itu, untuk memastikan soal pertanahan di Kaltara, Kanwil Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ( ATR BPN) juga sudah wajib ada.
“Termasuk Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ” jelas Datu Buyung Perkasa.
Bayangkan, sejak Kabupaten Bulungan berdiri, dan pusat pemerintahan berada di Tanjung Selor, hingga menjadi Provinsi Kalimantan Utara lebih kurang 8 tahun, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) saja belum ada, seandainya Kanwil Kemenkumham hadir diprovinsi ke 34 di Indonesia itu, pembangunan Lapas sudah bisa segera dilaksanakan.
“Masa setiap ada tahanan harus dikirim ke Tarakan dan Nunukan, padahal kedua nya dulu merupakan bagian kecamatan dari Kabupaten Bulungan, ” katanya.
Kalau Lapas Tarakan dan Nunukan oper Kapasitas, terpaksa warga Binaan dari Kalimantan Utara dititipkan di Rutan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Kalau masalah lahan pembangunan Tanjung Selor masih cukup luas, tak ada alasan kesulitan untuk membangun.
“Soal lahan itu alasan klasik yang hanya mengada-ada, tempat kita masih cukup luas, ” imbuh Datu Buyung Perkasa.
Jangan sampai silih berganti pemimpin daerah, Forkompinda di Kaltara sulit untuk dilengkapi
“Sekali lagi saya berharap dimasa Kepemimpinan bapak H Zainal Arifin Paliwang dan pak Yansen TP, semua Kanwil sudah berdiri di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, ” tutup Datu Buyung Perkasa. *
Reporter : Sahri.
