MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, bergerak cepat merespons musibah yang menimpa seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara yang diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual di Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral, Gubernur Zainal langsung mengunjungi korban untuk memastikan kondisi kesehatannya, sekaligus memberikan perhatian terhadap penanganan psikologis pasca kejadian.
Dalam keterangannya, Zainal mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa warganya tersebut. Ia menyebut informasi mengenai kasus itu telah ramai diperbincangkan di media sosial, namun meminta semua pihak, khususnya media, untuk mengedepankan perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis korban.
“Informasi yang beredar saat ini menyebutkan ada masyarakat asal Kalimantan Utara yang menjadi korban dugaan penyekapan dan kekerasan seksual. Namun saya meminta kepada rekan-rekan media agar tidak mengekspos korban secara berlebihan. Yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana upaya bersama untuk menemukan dan menangkap pelaku,” ujarnya.
Menurut Zainal, kondisi psikologis korban menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani agar trauma yang dialami tidak semakin berat.
“Kasihan korban secara psikologis. Ini yang harus segera kita tangani. Kami meminta pendampingan dari psikolog agar korban mendapatkan penanganan yang tepat untuk memulihkan traumanya,” katanya.
Gubernur Kaltara juga meminta dukungan dari aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sulawesi Selatan, agar proses penyelidikan dilakukan secara maksimal hingga pelaku berhasil diungkap dan ditangkap.
Ia turut mengajak masyarakat Sulawesi Selatan untuk membantu aparat apabila memiliki informasi yang dapat mempercepat pengungkapan kasus tersebut.
“Kami memohon bantuan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Kami juga berharap masyarakat dapat bersama-sama membantu aparat dalam upaya menangkap pelaku,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memastikan korban memperoleh pendampingan yang dibutuhkan, baik secara hukum maupun psikologi. (*)
