TANJUNG SELOR – Program listrik gratis kembali digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Tahun ini, sebanyak 292 rumah dipastikan bakal mendapat bantuan dari program yang digelar tiap tahun tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si melalui Kabid Ketenagalistrikan, Adbul Muis diruang kerjanya, Selasa (17/6).

“Melalui APBD provinsi Kaltara pemasangan listrik gratis akan diberikan kepada masyarakat di 292 Rumah. Saat ini sedang dilakukan proses penetapan oleh SK Gubernur, ini tinggal tanda tangan Kepala Dinas dan ke Biro lalu masuk ke Gubernur,” kata Abdul Muis.

Abdul Muis menyebutkan estimasi proses pengajuan ini paling cepat akhir bulan Juli, begitu terbit Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara dan penetapan langsung dikerjakan, dikarenakan harus melalui proses lelang dulu.

“Jadi SK kita tetapkan baru lelang kerja, diperkirakan sekitar pertengahan atau akhir bulan Juli sudah kerja sudah kerja karena lelang,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mengatakan program bantuan pemasangan listrik gratis ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan ini sudah dilakukan verifikasi. “Jadi data usulan masuk dari kabupaten / kota, kemudian kita verifikasi di lapangan, dicek satu persatu kelayakan baru kita tetapkan SK,” ujarnya.

Bebernya pada pemasangan fasilitas listrik ini masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu mendapat listrik sebesar 4 Ampere atau 900 VA 900 watt 4 Ampere, dengan 3 titik lampu, 1 titik stop kontak dan satu grounding menggunakan token.

Ia memastikan setelah terbit SK Gubernur Kaltara, pihaknya akan langsung melakukan proses lelang yang diperkirakan paling lambat akhir bulan Juli 2025. “Proses berjalan ini kita desak 3 bulan paling cepat 2 bulan, kerja pemasangan cepat proses administrasi agak lama,” imbuhnya.

Dikatakannya juga, pada tahun ini usulan dari kabupaten / kota pada program pemasangan listrik mengalami penurunan sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 1.000 rumah.

Pemprov Kaltara berkomitmen membantu masyarakat tidak mampu khususnya dibidang kelistrikan seperti pemasangan listrik gratis, kedua apabila ada yang belum tersalur jaringan mohon diusulkan supaya kita bisa memetakan untuk perencanaan selanjutnya.

“Dan kami tidak pernah menolak usulan – usulan, dan kami akan segera tindaklanjuti,” tambahnya.

Abdul Muis menegaskan Dinas ESDM Kaltara akan terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten / kota, hingga ke desa – desa, khususnya ketenagalistrikan akan dibantu sesuai kewenangan provinsi.

“Yang jelas diusulkan bantuan pemasangan listrik tersebut, maka akan kami respon,” pungkasnya. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat merespons kondisi darurat yang terjadi di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, dengan membentuk Tim Kaji Cepat untuk menanggulangi dampak keterisolasian akses jalan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Amriampa, S.Sos, M.Si., mengatakan tim ini akan memfokuskan kajian pada tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran dalam upaya membuka kembali akses transportasi darat yang tertutup akibat bencana.

“Ini persoalan utama yang kami laporkan kepada Pak Gubernur. Penanganan jalan akan dilakukan dalam dua tahap, pertama kondisi darurat, dan berikutnya pembangunan permanen,” ujar Andi saat dikonfirmasi belum lama ini.

Pembentukan tim ini merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., bersama sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.

Menurut Andi, dalam rapat tersebut, sejumlah titik yang menjadi penyebab terputusnya jalur Krayan Selatan ke Krayan Induk menjadi perhatian utama.

“Provinsi juga mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat di Krayan hingga 6 Juli 2025,” katanya.

Ia menambahkan, status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku di Kabupaten Malinau dan Nunukan telah berakhir pada 8 Juni 2025. Namun, secara faktual, di Krayan kondisi masih belum pulih sepenuhnya.

“Oleh karena itu, tanggap darurat difokuskan di Krayan saja. Di Malinau sudah tidak diperpanjang dan pos penanganan banjir di Nunukan juga sudah ditutup,” jelasnya.

Tim provinsi, lanjut Andi, dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat. Hasil kajian ini akan menjadi dasar perhitungan anggaran serta pengeluaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Nanti BPBD dan DPUPR akan meninjau langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Penanganan teknis terhadap kerusakan jalan, terutama pada segmen 1 dan 2, telah diajukan oleh DPUPR Kaltara melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam waktu dekat, penanganan fisik akan segera dilaksanakan.

“Langkah-langkah teknis akan dilakukan berdasarkan hasil dari tim kaji cepat. Dinas PUPR akan menindaklanjuti untuk perbaikan situasi di lapangan,” imbuh Andi.

Sementara itu, sesuai arahan Pj Sekprov, tim seharusnya sudah diberangkatkan ke Krayan. Namun, hingga kini masih dilakukan koordinasi teknis terkait ketersediaan penerbangan.

“Untuk sementara, Pemkab Nunukan masih menangani perbaikan akses jalan kabupaten. Sementara provinsi fokus pada jalan provinsi, khususnya di segmen 1 dan 2,” paparnya.

Andi juga mengungkapkan, DPUPR telah menyusun skenario penanganan jangka menengah, termasuk pemetaan wilayah rawan longsor dan upaya pembukaan akses baru, seperti meratakan lereng atau gunung.

Adapun dari sisi pendanaan, Andi menyebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara memiliki anggaran penanganan bencana sebesar Rp 10 miliar untuk satu tahun anggaran. Penanganan di Krayan masuk dalam semester pertama tahun ini.

“Tujuan utama adalah membuka isolasi wilayah. Untuk tahap darurat, yang penting jalan bisa dilalui dulu oleh masyarakat. Untuk pembangunan permanen bisa dialokasikan dalam APBD murni maupun melalui bantuan pemerintah pusat,” pungkasnya. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sinergi lintas negara melalui keikutsertaannya dalam Sidang ke-26 (7) Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) Kaltara–Sabah Tahun 2024 yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Gedung Gadis II, Rabu, (18/6).

Pada forum penting ini, GStaf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP., yang mengikuti rangkaian kegiatan secara daring (virtual) maupun luring (tatap muka).

Kegiatan monitoring dan evaluasi hasil persidangan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil pertemuan teknis yang digelar pada 16–19 Juli 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, serta hasil sidang ke-39 KK/JKK Sosek Malindo tingkat pusat pada 4–7 Desember 2024 di Banda Aceh.

Forum ini membahas tiga bidang strategis, yaitu sosial-budaya, ekonomi-perdagangan, dan keamanan-pengelolaan perbatasan. Dalam bidang sosial dan budaya, disepakati peningkatan partisipasi dalam kegiatan kebudayaan seperti Festival Kebudayaan Antarbangsa Tawau, serta saling mengundang untuk berbagai festival budaya di Kaltara dan Sabah. Di bidang pendidikan, kedua pihak sepakat mendorong kerja sama pendidikan vokasional serta perhatian khusus terhadap pendidikan anak pekerja migran.

Di bidang ekonomi, Kaltara dan Sabah menjajaki kerja sama pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan lada, serta teknologi perkebunan kelapa sawit. Kaltara juga menyampaikan usulan pembentukan kelompok kerja usahawan lintas negara dan mengusulkan kawasan Kalimantan sebagai destinasi baru pariwisata bersama Brunei dan Tawi-Tawi.

Pembahasan juga difokuskan pada konektivitas wilayah, termasuk usulan reaktivasi rute penerbangan Tarakan–Tawau, penambahan jumlah kapal feri Tarakan–Tawau, serta pengoperasian penuh PLBN Labang dan ICQS Bantul. Kaltara mendorong percepatan pembukaan titik exit-entry Sei Menggaris (Indonesia)–Serudong (Malaysia) melalui forum Joint Technical Committee (JTC) BCA.

Persoalan banjir Sungai Sembakung–Pansiangan juga menjadi agenda utama. Kedua belah pihak sepakat membentuk Joint Technical Committee untuk mengkaji solusi teknis, termasuk pembangunan sistem peringatan dini banjir. Pertemuan lanjutan telah dilakukan secara daring pada 15 November 2024, dan studi teknis akan dimulai pada 2025 setelah persetujuan anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa poin yang menjadi fokus tindak lanjut pada Sidang ke-27 (8) tahun 2025 antara lain:
Pengaktifan kembali rute penerbangan Tarakan–Tawau, Koordinasi lintas kementerian terkait penanggulangan banjir lintas negara, Kepastian titik exit-entry Sei Menggaris–Serudong, Operasionalisasi PLBN Sebatik yang telah diresmikan pada 2 Oktober 2024.

Forum Sosek Malindo menjadi ruang diplomasi pembangunan yang penting bagi Kalimantan Utara dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya Sabah, dan mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan yang aman, maju, dan sejahtera.

Hadir dalam rapat tersebut, Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setda Kaltara,Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., Staf Ahli bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setda Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos, MT.,Kepala OPD, Kepala Biro, Polda Kaltara.(dkisp)