PEMPROV KALTARA
Pengendalian Inflasi Jadi Prioritas Pemerintah

TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara baru saja merilis data indikator ekonomi terbaru yang mencakup inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), dan perkembangan sektor transportasi dan pariwisata serta Ekspor dan Impor.
Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., mengungkapkan Provinsi Kalimantan Utara mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,59 persen pada Agustus 2024. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Nunukan, mencapai 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,24.
Di sisi lain, Tanjung Selor mencatat inflasi terendah, yakni 0,64 persen dengan IHK 104,54. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau (2,48 persen), disusul oleh kelompok pakaian dan alas kaki (2,87 persen).
Burhanuddin mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi harus tetap menjadi prioritas, terutama di sektor pangan dan energi. “Meski inflasi terkendali, kenaikan harga pangan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Burhan yang merujuk data BPS Provinsi Kaltara.
Selanjutnya adalah kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024, yang mencapai 113,36, naik 0,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang mencatatkan NTP tertinggi sebesar 180,19, menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi petani di sektor ini.
“Peningkatan NTP menjadi sinyal positif, terutama bagi para petani di sektor perkebunan. Namun, pemerintah tetap harus mendukung mereka dengan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar,”terangnya.
Sementara, sektor perdagangan luar negeri tetap menunjukkan hasil yang positif dengan ekspor pada Agustus 2024 mencapai US$ 136,62 juta, sedangkan impor sebesar US$ 80,21 juta. Hal ini menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 56,40 juta.
“Surplus perdagangan adalah pencapaian yang perlu diapresiasi, namun kita tidak boleh berpuas diri. Pemerintah harus terus mendorong ekspor komoditas unggulan dan mencari pasar baru untuk produk-produk lokal,” terangnya.
Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang harus diambil dalam menanggapi data ekonomi Agustus dan September 2024.
Pertama, penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi dengan memperbaiki infrastruktur dan layanan transportasi udara serta laut guna memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Selanjutnya, promosi wisata internasional perlu dikembangkan secara agresif, disertai kolaborasi dengan pelaku industri untuk menarik lebih banyak wisatawan, serta perbaikan infrastruktur pariwisata untuk mendukung kenyamanan pengunjung.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kinerja ekspor menjadi fokus dengan memperkuat rantai pasok komoditas unggulan seperti perkebunan dan perikanan, serta mendorong inovasi dalam produksi dan kualitas produk ekspor untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Pengendalian inflasi dan harga pangan juga harus dilakukan dengan mengawasi harga pangan dan energi secara ketat untuk menjaga stabilitas inflasi, terutama di wilayah yang rentan terhadap kenaikan harga.
Dukungan kepada petani dan nelayan melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi, pasar, dan kebijakan harga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya di sektor perkebunan dan perikanan.
“Jika langkah-langkah ini diterapkan secara efektif, Kalimantan Utara diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kuat,”terangnya.
Burhanuddin menutup arahannya dengan optimisme bahwa jika langkah-langkah strategis ini dijalankan dengan baik, Kalimantan Utara akan mampu mengatasi tantangan ekonomi yang ada dan menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih kuat di masa mendatang.(dkisp)

PEMPROV KALTARA
Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
PEMPROV KALTARA
Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).
-
POLDA KALTARA4 days ago
Polda Kaltara Laksanakan Tes uji kesamaptaan Jasmani Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP ) Angkatan 54 T.A 2025
-
POLDA KALTARA6 days ago
Ini Arahan Kapolda Kaltara Pada saat Pimpin Apel Pagi diawal Bulan Februari 2025
-
POLDA KALTARA3 days ago
Polri Ungkap Laboratorium Clandestine Narkoba Terbesar di Jawa Barat, 5 Juta Jiwa Diselamatkan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Patroli Mobile Ditlantas Polda Kaltara, Jamin Libur Panjang yang Kondusif