Connect with us

Kaltara

Tingkatkan imunisasi melalui ipv2 menuju bebas-polio 2026

Published

on

JurnalKaltara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara menggelar workshop penyebaran informasi Inactivated Poliovirus Vaccine dosis kedua (IPV2) yang diperuntukkan untuk jurnalis dan lintas sektor tingkat provinsi, Senin (5/8)

Kepala Dinkes Usman, SKM, M.Kes mengatakan dalam sambuatnnya, pertemuan ini bertujuan menjalin kemitraan bersama para jurnalis, media, dan lintas sektor guna perluasan informasi mengenai informasi dan manfaat imunisasi IVP2.

“Kita sampaikan untuk mendapatkan dukungan agar masyarakat mau membawa anaknya ke posyandu atau ke tempat pelayanan imunisasi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio atau bebas polio pada tahun 2026. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini melalui kampanye imunisasi, penggantian vaksin dari Trivalent Oral Polio (TOP) menjadi Bivalent Oral Polio (BOP), dan di tahun 2024 ini akan dilaksanakan pekan imunisasi nasional polio menggunakan vaksin Novel Oral Polio (NOP).

“Negara kita itu beresiko terkena polio dan ada beberapa provinsi yang ditemukan kasus polio. Untuk mengantisapasi itu di lakukanlah pekan imuniasasi Novel Oral Polio tersebut,” ungkapnya.

“Untuk di Kaltara sendiri, belum ada kasus polio,”sambungnya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan rekomendasi SAGE WHO, Indonesia menyetujui dilaksanakan imunisasi IPV2 pada imunisasi rutin. “Jadwal IPV yang dianjurkan pada imunisasi rutin adalah usia 4 bulan. Untuk IPV dosis pertama diberikan bersamaan dengan vaksin DPT-HB-HIB3 dan OPV4. Sedangkan pemberian IPV2 diberikan pada usia 9 bulan bersamaan dengan imunisasi campak-rubela,” terangnya.

Untuk taregtnya, ia menargetkan minimal 95 persen anak di Kaltara sudah mendapatkan imuniasasi di usia 0-7 tahun. “Walaupun di lapanagn kita ada kendala, tp kita melakukan upaya jemput bola,” pungkasnya. (dkisp)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kaltara

Kejati Kaltara Mulai Melaksanakan Pelayanan di Bidang Penegakan Hukum

Published

on

By

Amiek Mulandari SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

Amiek Mulandari : Masalah Kaltara yang dulu masih menjadi bagian dari Kejati Kaltim masih di inventarisir, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara resmi terbentuk dan pembentukan nya baru diresmikan beberapa hari lalu, dimana diketahui Kejati Kaltara ini sebelumnya merupakan bagian dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Wawancara jurnal kaltara dengan Kejati Kaltara, Amik Mulandari, SH, MH.

Diruang kerjanya, Kejati Kaltara Amiek Mulandari SH, MH, kepada media ini, 2/9/2024 mengatakan, pihak nya harus segera tancap gas melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum.

“Kalau dulu semuanya ke Samarinda (Kaltim, red), sekarang maka disini setelah ada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara maka kita melakukan pelayanan langsung di Kaltara, ” ujar Amiek.

Selain Kejati, ada 4 Kejaksaan Negeri (Kajari) yang ada di Kabupaten Kota, antara lain Kajari Malinau, Tarakan, Nunukan dan Kajari Bulungan. “Kabupaten kota kan ada 5 saat ini baru ada 4 Kajarinya, ” kata Amiek Mulandari.

Pekerjaan yang dulunya sempat ke Samarinda, maka selanjutnya akan diteruskan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

“Namun bagaimana ini berdiri dulu personilnya kita tata. Kalau untuk pejabat nya sudah ada sampai dengan eselon tiga, untuk eselon empat sedang disusun kemudian segera ada SK nya, ” ujarnya.

Ia juga menyebut harus melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten kota yang ada. Untuk menyerap aspirasi dns tau kondisi lapangan bagaimana di empat wilayah kejaksaan negeri.

Untuk Kabupaten Tana Tidung Amik Mulandari menjelaskan sudah dipersiapkan untuk Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari), kantor nya pun sudah disiapkan. Hanya saja untuk pembentukan nya masih dalam tahap kajian kapan Kajari Kabupaten Tana Tidung ini bisa terbentuk.

“Kajian dimaksud dari Kejaksaan Agung, termasuk untuk Kacabjari di Sebatik Kabupaten Nunukan, ” tegasnya.

Menyangkut kasus dari Kejari Kaltim yang dilimpah kan ke Kejati Kaltara, Amiek mengatakan masih di inventarisir. “Dalam hal ini kita harus bertemu dulu dengan Kejari Kaltim yang nanti penyerahan nya akan dibuat berita acara nya, ” tutup Amiek Mulandari. * jk.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik

Published

on

Hj Ainun Farida ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik

“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.

Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.

“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.

Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.

“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.

Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024

Published

on

By

Tamara Moriska SH Anggota DPRD Kaltara Membacakan Teks Proklamasi RI di upacara detik-detik Proklamasi tahun 2024

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).

Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.

Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.

Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.

Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

Trending