Kaltara
Gubernur bawa duplikat bendera pusaka ke kaltara
JurnalKaltara – Jelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menerima duplikat bendera pusaka dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyerahan duplikat bendera pusaka ini berlangsung di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024).
Gubernur Kaltara, DR. (H.C) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menerima langsung duplikat bendera pusaka tersebut. Penyerahan duplikat bendera pusaka dipimpin oleh Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri. Duplikat bendera pusaka secara simbolis juga diserahkan kepada Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Penyerahan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua BPIP Yudian Wahyudi, dan Wakil Ketua BPIP Rima Agristina kepada tujuh gubernur dan 14 penjabat gubernur lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.
Selain bendera pusaka, Gubernur juga akan membawa salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila ke Kaltara. Duplikat bendera pusaka dan salinan teks Proklamasi tersebut akan digunakan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Bumi Benuanta pada 17 Agustus 2024.
“Ini merupakan simbol penting bagi kita untuk menjaga dan menghormati sejarah serta semangat kemerdekaan Indonesia,” ujar Gubernur Zainal Paliwang.
Sebagai informasi, penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang menyatakan bahwa duplikat bendera pusaka digunakan selama 10 tahun.
Usai menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka, Gubernur menjumpai perwakilan purna Paskibraka dari Kaltara yang turut hadir dalam acara tersebut.
Gubernur memberikan motivasi dan ucapan selamat kepada para purna Paskibraka atas prestasi mereka yang telah menjadi perwakilan Kaltara serta mengharumkan nama daerah dalam perayaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun lalu.(*/jk)
Kaltara
Kejati Kaltara Mulai Melaksanakan Pelayanan di Bidang Penegakan Hukum
Amiek Mulandari : Masalah Kaltara yang dulu masih menjadi bagian dari Kejati Kaltim masih di inventarisir, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara resmi terbentuk dan pembentukan nya baru diresmikan beberapa hari lalu, dimana diketahui Kejati Kaltara ini sebelumnya merupakan bagian dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Diruang kerjanya, Kejati Kaltara Amiek Mulandari SH, MH, kepada media ini, 2/9/2024 mengatakan, pihak nya harus segera tancap gas melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum.
“Kalau dulu semuanya ke Samarinda (Kaltim, red), sekarang maka disini setelah ada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara maka kita melakukan pelayanan langsung di Kaltara, ” ujar Amiek.
Selain Kejati, ada 4 Kejaksaan Negeri (Kajari) yang ada di Kabupaten Kota, antara lain Kajari Malinau, Tarakan, Nunukan dan Kajari Bulungan. “Kabupaten kota kan ada 5 saat ini baru ada 4 Kajarinya, ” kata Amiek Mulandari.
Pekerjaan yang dulunya sempat ke Samarinda, maka selanjutnya akan diteruskan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
“Namun bagaimana ini berdiri dulu personilnya kita tata. Kalau untuk pejabat nya sudah ada sampai dengan eselon tiga, untuk eselon empat sedang disusun kemudian segera ada SK nya, ” ujarnya.
Ia juga menyebut harus melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten kota yang ada. Untuk menyerap aspirasi dns tau kondisi lapangan bagaimana di empat wilayah kejaksaan negeri.
Untuk Kabupaten Tana Tidung Amik Mulandari menjelaskan sudah dipersiapkan untuk Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari), kantor nya pun sudah disiapkan. Hanya saja untuk pembentukan nya masih dalam tahap kajian kapan Kajari Kabupaten Tana Tidung ini bisa terbentuk.
“Kajian dimaksud dari Kejaksaan Agung, termasuk untuk Kacabjari di Sebatik Kabupaten Nunukan, ” tegasnya.
Menyangkut kasus dari Kejari Kaltim yang dilimpah kan ke Kejati Kaltara, Amiek mengatakan masih di inventarisir. “Dalam hal ini kita harus bertemu dulu dengan Kejari Kaltim yang nanti penyerahan nya akan dibuat berita acara nya, ” tutup Amiek Mulandari. * jk.
DPRD Kaltara
Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
DPRD Kaltara
Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
-
Pilkada1 week ago
Malah Samarinda yang Kotak Kosong
-
Pilkada2 weeks ago
Syarifah Masitah Calon Bupati Wanita Pertama di Kabupaten Paser Sah Mendaftar di KPU
-
Ekonomi2 weeks ago
Capaian 5 Juta Jam Kerja Aman, PDC raih Penghargaan dari Kilang Pertamina Balikpapan
-
Kaltim2 weeks ago
Reopan Saragih, SH.MH, Jabat Kajari Kutai Timur, Dilantik bersama Pejabat Eselon III Kajari Kaltim