TANJUNG SELOR – Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso, Bulungan dinilai sangat lamban, pasal nya sampai saat ini belum tampak kemajuan pembangunan nya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Nikodimus, kepada media ini beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya..
Masyarakat juga kata Nikodimus, saat ini tambah dibuat bingung dengan kehadiran dua perusahaan disana, yaitu PT KHE dan Epselon, yang dua-duanya dikatakan akan mengerjakan PLTA tersebut.
Selain itu terkait rencana pembebasan lahan masyarakat, kedua perusahaan juga sama-sama ingin membebaskan. “Ini juga menambah kebingungan masyarakat lagi ” tukas Nikodimus.
Demikian pula harga pembebasan lahan yang ditawarkan menurut masyarakat sangat tidak sesuai. Sehingga membuat warga menjadi kasak kusuk, karena pemahaman mereka hanya pada lahan tersebut lah sumber penghidupan nya sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang.
“Baik untuk bercocok tanam dan berburu dilahan dimaksud lah yang menjadi sumber penghidupan warga itu, ” tutur Nikodimus.
Kedatangan investor ini juga membawa aturan yang tidak bisa dilanggar, aturan itu dipatuhi warga. Namun demikian hendaknya juga aturah tersebutharus memahami bahwa kehidupan masyarakat selama ini memang disana, atau diwilayah lahan dan hutan itu.
Apa lagi diisana ada ladang dan kebun warga, tempat berburu binatang, Artinya dilahan itu juga dari sejak dulu kala sampai sekarang merupakan sumber kehidupan mereka.
Harapan saya tegas Nikodimus, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai ketua Lembaga Adat kecamatan Peso, kalau memang pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun PLTA itu, tolong semua fasilitas untuk warga yang terdampak segera disiapkan, jadi masyarakat hanya tinggal menempati saja. Segala hak-hak masyarakat yang terdampak juga wajib diselesaikan dengan baik.
Apalagi diwilayah itu ada terdapat situs-situs bersejarah, seperti makam para leluhur ini juga harus di perhatikan. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi susah.
Memang tambahnya, ada tawaran berupa tali asih. Hanya saja warga menganggap itu nilai nya tak sesuai.
“Intinya hargailah juga hak-hak masyarakat, jangan sampai terabaikan, ” tutup Nikodimus. * jk.
