Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Menelisik Perjalanan Dinas Mensos RI di Perbatasan Kaltara

Published

on

Ibu Risma Menteri Sosial RI (tengah).

– Krayan disebut akan segera memiliki paberik semen.

TANJUNG SELOR – Kita bersyukur bahwa melalui kunker ibu Risma Menteri Sosial Republik Indonesia di Krayan beberapa waktu lalu secara langsung bisa mengenali dan berinteraksi langsung dengan warga masyarakat daerah terpencil.

Dengan segala persoalan persoalan mereka, sehingga ibu menteri memberikan beberapa solusi untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, yang menurut kami sebagai sesuatu
solusi tersebut sangat luar biasa.

Perihal tersebut diungkapkan oleh Yacob Palung anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

“Baik sebagai masyarakat maupun kapasitas sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara saya sangat mengapresiasi ibu Risma yang sudah berkunjung ke daerah Krayan dan saya bisa berkesempatan mendampingi beliau keliling Tanah Krayan menggunakan helikopter, ” ujar Yacob.

Begini lanjutnya, untuk kunjungan kerja di wilayah Krayan ( 2/11/23) lalu, Ibu Risma dan Deddy Sitorus, itu merupkan perjalan Dinas KEMENSOS RI yang merupakan kapabilitas dan kapasitas sebuah program untuk menghadirkan Mensos RI di daerah 3T sebagaimana tupoksi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan.

Berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dan akan diakomodir. Misal, beras Adan krayan, garam gunung, kegiatan UKM di Krayan akan segera dibantu berikut usulan yang lainnya.

Yang luar biasa kedepan, dimana daerah Krayan akan memproduksi semen dan kemarin ibu menteri sendiri melihat potensi bahan baku untuk itu sudah ada di Long bawan kecamatan Krayan.

Selain itu secara langsung ibu menteri melaksanakan Ground Breaking SDN 007 Liang Butan Kec Krayan yang dirancang sendiri oleh beliau untuk ruang kelas belajar dan perkantoran sekolah Dasar, juga serimonial memberikan bantuan, 500 unit LPJUTS, Seragam baju dsn tas sekolah SD, SMP dan SMA untuk 5 kecamatan di Krayan, serta perangkat komputer diserahkan langsung dengan kepala sekolah begitu juga 5 perangkat WIFI jaringan gratis dipasangkan hari itu disaksikan langsung kekuatan sinyal online 4G.

“Sebagai anggota DPRD provinsi perwakilan dari daerah ini saya tentunya sangat bersukur dan berterima kasih kepada Ibu Menteri Sosial bersama anggota DPR RI Bapak Deddy Sitorus atas waktu dan berkesempatan bisa menijau kondisi daerah 3T diujung Negeri Republik Indonesia Tanah Krayan Kabupaten Nunukan. Provinsi Kalimantan Utara, ” tutup Yacob Palung. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Sampaikan Pandangan Umum Fraksi

Published

on

H Achmad Jufrie SE MM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan).

TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Ke – 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidanan II Tahun 2024, Rabu (19/06/24).

Pada Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Prov. Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM.,M.A.P dan Para Perwakilan OPD.

Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara diawali oleh Fraksi Partai PDI-P disampaikan oleh Yakup Palung, dilanjutkan Fraksi Hanura oleh Tamara Moriska, SH, kemudian Fraksi Gerindra oleh Yancong, S.Pi, Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Anto, Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh Hendri Tuwi, SE., M.Si, diakhiri penyampaian Fraksi Amanat Nasional Bintang Kebangsaan oleh Supaad Harianto, SE.

Mengawali pandangan umumnya Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kalimantan Utara yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga yang baru diraih untuk Tahun 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan harapan atas predikat tersebut tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menjadi lebih baik lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus terus dilakukan.

Kemudian beberapa poin penting dari penyampaian fraksi-fraksi menyoroti terkait bidang infrastruktur/ pembangunan daerah, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun keseluruhan fraksi memberikan pendapat secara umum bahwa seluruh fraksi menyetujui Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ini dan berharap agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi, untuk selanjutnya pihak pemerintah untuk memberikan jawaban dari Pandangan umum dimaksud yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2023

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (kanan).).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (11/06/24).

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST dan dihadiri Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, Kepala OPD dan berserta Jajarannya di Gedung Paripurna DPRD Prov. Kaltara.

Ketua DPRD Prov. Kaltara mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.” kata Albertus S. Marianus.

Selain hal tersebut, laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada rapat paripurna ini Kepala Daerah dalam hal ini diwakili oleh Sekda Dr. H. Suriansyah, M.AP menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2023 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, dimana untuk ke 10 (sepuluh) kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali dapat mempertahankan capaian tertinggi untuk penilaian laporan keuangan oleh BPK – RI yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini menjunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama Tahun 2023 dapat diselenggarakan secara lebih berkualitas melalui prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta transparan dan akuntabel.

Rapat ini ditutup dengan penyerahan Nota Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Apresiasi Raihan WTP Pemprov

Published

on

Acara penyerahan dokumen Opini WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara.

Dokumen Opini WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 diserahkan oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si., CSFA., CFrA. kepada Gubernur Kaltara Dr. (H.C) H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum didampingi Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si dan Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah pada Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin (04/06/24).

Penghargaan Opini WTP ini bisa diraih karena adanya sinergitas dan kerjasama antar stakeholder pada tiap instansi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

WTP yang diraih Pemprov Kaltara ini tidak hanya sekedar prestasi, namun juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending