Berita DPRD Kaltara
Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Disosialisasikan
TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mulai di godok Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Salah isi pasal raperda tersebut, melarang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltara rangkap jabatan.
Hal itu, disampaikan anggota DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah saat sosialisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di rumahnya di Jalan Kusuma Bangsa Gunung Lingkas, belum lama ini.
Dalam sosperda yang mengundang lebih dari 200 orang itu, Syamsuddin menyampaikan bahwa sosialisasi raperda ini untuk meminta masukan masyarakat sebelum nanti dibahas lebih lanjut. Apalagi sekarang sudah masuk pembahasan bersama tenaga ahli.
“Beberapa hal yang mungkin nanti menjadi guidance untuk kita masukkan di draf raperda, salah satu diantaranya kita tetap berharap bahwa strukturnya itu tidak terlalu besar. Kita juga ingin dibuat disitu semua lengkap, sehingga perda ini tidak harus banyak memberikan rekomendasi peraturan Gubernur jadi agak berbeda dengan yang lain bisa langsung,” kata Syamsuddin.
Selama ini, banyak perda tidak bisa langsung jalan karena menuntut adanya Peraturan Gubernur (Pergub). Makanya perda ini diusahakan sekecil mungkin pergub nya jadi semuanya sudah ada di perda.
“Jadi memang khusus yang keolahragaan ini banyak juga yang teknis-teknis kita masukkan, itu nanti gambarannya. salah satu soal rangkap jabatan jadi pengurus KONI yang ada nanti tidak diharapkan menjadi pengurus cabor (Cabang Olahraga), dia harus memilih kalau ingin menjadi pengurus cabor jangan jadi pengurus KONI harus lepaskan cabornya,” ujar politisi PKS.
Ditegaskan Syamsuddin, jangan sampai karena rangkap jabatan, penanganan cabor profesional dan atlet potensial lepas atau pindah ke daerah lainnya. Hal itu nantinya akan disepakati dalam raperda, supaya lebih profesional dalam pengelolaan cabor dan KONI.
“Kita tidak mau itu hanya disambil lalu sambil jalan, satu orang megang dua sampai 3 cabor, kita mau sepakati di dalam rarperda ini supaya lebih profesional dalam pengelolaan cabor dan pengelolaan KONI,” tambahnya.
Tidak kalah pentingnya, dikatakan Syamsuddin adalah masalah pendanaan. Di KONI anggaran olahraga harus jelas. Diharapkan ada sistematika dari pemerintahan siapapun nanti kepala daerahnya.
“Kita berharap ada sistematika siapapun pemerintahannya, maka ada good political will artinya political will itu sudah masuk kedalam ranperda ini, berapa komitmen penganggaran kita untuk keolahragaan. Baik KONI, cabor maupun operasionalnya agar bisa jalan, sehingga siapapun kepemerintahannya ini on the track bisa jalan itu, termasuk sumber-sumber yang lain,” bebernya.
Menurutnya, sumber-sumber pendanaan yang lain itu, juga harus jelas. Supaya pengurus KONI tidak hanya mengharapkan sumbernya dari APBD, tetapi juga mencari sumber lainnya.
“Sehingga ada manuver yang harus dilakukan oleh pengurus-pengurus KONI dalam rangka untuk menjalankan. Ini menjadi hal yang penting karena ketika berbicara tentang Perda Keolahragaan, kita berbicara tentang masa depan yang menjadi hal yang mengharumkan, menghidupkan, membawa nama Kaltara kemudian membuat dinamika keolahragaan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Bukan hanya itu, dijelaskan Syamsuddin Perda Keolahragaan ini nantinya juga mengatur sarana dan fasilitas olahraga. Selain demi prestasi, untuk mendukung pola hidup sehat bagi masyarakat.
“Dinamika masyarakat dengan pola hidup sehat, itu salah satunya dengan olahraga. Kemudian sarana fasilitas juga menjadi hal yang penting, itu juga harus kita jawab melakukan perda ini,” terangnya.
Diharapkan Perda Keolahragaan yang digodok tidak normatif mengacu Undang-Undang, tetapi yang sifatnya kearifan lokal agar aroma Kaltara tercium.
“Itu kita masukkan disini, jadi tercium kuat aroma ke Kaltara an. Itu kita lihat di Raperda Keolahragaan. Itu harapan kita berbicara tentang Perda keolahragaan itu,” tuturnya.
Begitu juga imbal balik yang diberikan pemerintah kepada atlet yang berprestasi. Selain bonus, atlet berprestasi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
“Makanya kita juga berbicara tentang kira-kira ada gak masa depan atlet ini ketika dia jadi atlet berprestasi, itu menjawab kuatnya yang akan kita bangun untuk keolahragaan itu tergambar. Misalnya apakah dia bisa dapat kerja, apakah dia bisa dapat bonus, yang lain sifatnya dia kuat untuk bisa berprestasi di olahraga,” pesannya. * jk/fb/kjs.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Dukungan Isran di Unmul
6 Anggota PWI Bontang Ikuti Try Out SIWO PWI Kaltim di Kalsel
Relawan Daftarkan Ingkong Ala ke PDI-P, Sebagai Bakal Calon Wagub Kaltara
Otoritas Penerbangan Diminta Waspada, Letusan Gunung Ruang di Sulawesi Utara dapat Merusak Badan Pesawat
Tradisi Jual-Beli di Sungai yang Tak Lekang Ditelan Zaman
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Immanuel Ebenezer : DPD sampai DPP Gerindra Belum Tentukan Siapa Figur Yang di Usung Pilgub Kaltara
-
Ragam Kaltara3 days agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Pemkab Bulungan2 weeks agoDari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
-
Kaltim4 days agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Kalimantan Timur6 days agoCagub dengan Kekayaan Rp346 Miliar