Connect with us

DPRD Kaltara

Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Disosialisasikan

Published

on

Syamsudin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mulai di godok Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Salah isi pasal raperda tersebut, melarang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltara rangkap jabatan.

Hal itu, disampaikan anggota DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah saat sosialisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di rumahnya di Jalan Kusuma Bangsa Gunung Lingkas, belum lama ini.

Dalam sosperda yang mengundang lebih dari 200 orang itu, Syamsuddin menyampaikan bahwa sosialisasi raperda ini untuk meminta masukan masyarakat sebelum nanti dibahas lebih lanjut. Apalagi sekarang sudah masuk pembahasan bersama tenaga ahli.

“Beberapa hal yang mungkin nanti menjadi guidance untuk kita masukkan di draf raperda, salah satu diantaranya kita tetap berharap bahwa strukturnya itu tidak terlalu besar. Kita juga ingin dibuat disitu semua lengkap, sehingga perda ini tidak harus banyak memberikan rekomendasi peraturan Gubernur jadi agak berbeda dengan yang lain bisa langsung,” kata Syamsuddin.

Selama ini, banyak perda tidak bisa langsung jalan karena menuntut adanya Peraturan Gubernur (Pergub). Makanya perda ini diusahakan sekecil mungkin pergub nya jadi semuanya sudah ada di perda.

“Jadi memang khusus yang keolahragaan ini banyak juga yang teknis-teknis kita masukkan, itu nanti gambarannya. salah satu soal rangkap jabatan jadi pengurus KONI yang ada nanti tidak diharapkan menjadi pengurus cabor (Cabang Olahraga), dia harus memilih kalau ingin menjadi pengurus cabor jangan jadi pengurus KONI harus lepaskan cabornya,” ujar politisi PKS.

Ditegaskan Syamsuddin, jangan sampai karena rangkap jabatan, penanganan cabor profesional dan atlet potensial lepas atau pindah ke daerah lainnya. Hal itu nantinya akan disepakati dalam raperda, supaya lebih profesional dalam pengelolaan cabor dan KONI.

“Kita tidak mau itu hanya disambil lalu sambil jalan, satu orang megang dua sampai 3 cabor, kita mau sepakati di dalam rarperda ini supaya lebih profesional dalam pengelolaan cabor dan pengelolaan KONI,” tambahnya.

Tidak kalah pentingnya, dikatakan Syamsuddin adalah masalah pendanaan. Di KONI anggaran olahraga harus jelas. Diharapkan ada sistematika dari pemerintahan siapapun nanti kepala daerahnya.

“Kita berharap ada sistematika siapapun pemerintahannya, maka ada good political will artinya political will itu sudah masuk kedalam ranperda ini, berapa komitmen penganggaran kita untuk keolahragaan. Baik KONI, cabor maupun operasionalnya agar bisa jalan, sehingga siapapun kepemerintahannya ini on the track bisa jalan itu, termasuk sumber-sumber yang lain,” bebernya.

Menurutnya, sumber-sumber pendanaan yang lain itu, juga harus jelas. Supaya pengurus KONI tidak hanya mengharapkan sumbernya dari APBD, tetapi juga mencari sumber lainnya.

“Sehingga ada manuver yang harus dilakukan oleh pengurus-pengurus KONI dalam rangka untuk menjalankan. Ini menjadi hal yang penting karena ketika berbicara tentang Perda Keolahragaan, kita berbicara tentang masa depan yang menjadi hal yang mengharumkan, menghidupkan, membawa nama Kaltara kemudian membuat dinamika keolahragaan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Bukan hanya itu, dijelaskan Syamsuddin Perda Keolahragaan ini nantinya juga mengatur sarana dan fasilitas olahraga. Selain demi prestasi, untuk mendukung pola hidup sehat bagi masyarakat.

“Dinamika masyarakat dengan pola hidup sehat, itu salah satunya dengan olahraga. Kemudian sarana fasilitas juga menjadi hal yang penting, itu juga harus kita jawab melakukan perda ini,” terangnya.

Diharapkan Perda Keolahragaan yang digodok tidak normatif mengacu Undang-Undang, tetapi yang sifatnya kearifan lokal agar aroma Kaltara tercium.

“Itu kita masukkan disini, jadi tercium kuat aroma ke Kaltara an. Itu kita lihat di Raperda Keolahragaan. Itu harapan kita berbicara tentang Perda keolahragaan itu,” tuturnya.

Begitu juga imbal balik yang diberikan pemerintah kepada atlet yang berprestasi. Selain bonus, atlet berprestasi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

“Makanya kita juga berbicara tentang kira-kira ada gak masa depan atlet ini ketika dia jadi atlet berprestasi, itu menjawab kuatnya yang akan kita bangun untuk keolahragaan itu tergambar. Misalnya apakah dia bisa dapat kerja, apakah dia bisa dapat bonus, yang lain sifatnya dia kuat untuk bisa berprestasi di olahraga,” pesannya. * jk/fb/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik

Published

on

Hj Ainun Farida ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik

“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.

Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.

“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.

Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.

“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.

Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024

Published

on

By

Tamara Moriska SH Anggota DPRD Kaltara Membacakan Teks Proklamasi RI di upacara detik-detik Proklamasi tahun 2024

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).

Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.

Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.

Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.

Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Masa Bakti 2024 – 2029 Akan di Lantik 4 September

Published

on

By

HM Fandi SH M AP Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.

Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.

Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.

Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.

Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.

“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi