Berita DPRD Kaltara
Komisi III DPRD Janji Segera Tinjau Proyek Jalan Perbatasan Kaltara
TANJUNG SELOR – Terkait dengan pembangunan ruas jalan diperbatasan, dan hasil laporan masyarakat terkait beberapa kendala terutama dalam hal pemeliharaan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Komisi III akan bersama-sama stake holder terkait akan turun kelapangan melihat kondisi yang ada.
“Setelah peninjauan lapangan baru kita bisa mengambil kesimpulan supaya laporan itu nanti disesuai kan dengan fakta yang ada, ” kata Fenry Alpius SE M Si, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantah Utara, diwawancarai media ini, di kantornya, Selasa 1/11/2022.
Oleh sebab itu kami dari DPRD lanjutnya, untuk sementara belum bisa mengambil kesimpulan, Sebelum turun kelapangan.
“Nanti secepatnya saya dengan teman-teman dari Komisi III akan mengkondisi kan rencana itu, ” ujar Fenry Alpius yang kerap disapa FA tersebut.
Sebelumnya, kepada media ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perbatasan 4 Kalimantan Utara, Puji Eko Agus Prasetyo ST, membantah isu yang mengatakan tak ada alat berat yang stand by untuk perawatan ruas jalan Malinau – Melasu – Long Semamu, di Kabupaten Malinau.
Hal itu disampaikan nya saat di konfirmasi media dikantornya di jalan Sengkawit Tanjung Selor, Bulungan, Senin malam, 31/10/2022 lalu.
“Kalau itu saya nyatakan tidak benar, karena di lapangan alat itu stand by dan masyarakat juga menikmati hasil pekerjaan itu, ” ujar Puji Eko Agus Prasetyo menjelaskan.
Menurutnya, ruas jalan dimaksud tetap fungsional sampai sekarang. “Kemarin saja teman-teman naik keatas dari Malinau sampai ke Semamu bahkan lebih keatas lagi hanya memakan waktu tempuh selama lima sampai enam jam saja, ” katanya tanpa merinci siapa teman dimaksud.
Ia juga menyebut, dilokasi jalan yang terus dilakukan perawatan curah hujan nya juga cukup tinggi. Yang mana setiap terjadi hujan tersebut dimungkinkan ada terjadi longsor, karena itu alat berat harus tetap stand by dilokasi.
“Jadi yang mana dikatakan tak ada alat itu sama sekali tidak benar, ” imbuhnya.
Di tambahkan nya untuk alat berat ada satu set di Malinau. Antara lain Grader, Bomag, Dum Truck, Eksavator dan Dozer, satu set lagi ada diatas.
“Karena waktu itu disiapkan lantaran jembatan masuknya waktu itu belum terhubung, ” tukasnya.
Perawatan yang dilakukan diruas jalan Malinau – Melasu – Long Semamu adalah menjaga jalan tetap fungsional, ” kita ada yang namanya grading operation, dan jika ada kondisi yang parah yang rusak segera kita tangani, dimana alat tadi yang disampaikan harus stand by dilapangan, ” ungkap Puji Eko Agus Prasetyo.
Untuk ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai penunjang operasi peralatan dilapangan, ia mengatakan disiapkan hanya satu titik, karena untuk melangsir BBM dari Malinau ke lokasi Melasu dan Semamu masih bisa terjangkau. “Untuk jarak keseluruhan yang dirawat mencapai 104 kilo meter, dari Malinau – Melasu – Semamu, ” imbuhnya.
Namun untuk jalan beraspal dari Malinau sampai desa Paking ada sepanjang 32 kilo meter, hanya saja masih ada terdapat spot-spot yang belum diaspal dan selebihnya masih berupa jalan tanah.
Berbicara jumlah sungai juga cukup bapak disepanjang ruas jalan tersebut, namun sungai terpanjang adalah sungai Melasu besar yang bentangan nya sekitar 80 meteran.
Pada tahun 2024 yang akan datang rencana aspal lanjutan sudah bisa mencapai Sungai Jempulon. Atau kira-kira sepanjang 41 kilometer dari arah Malinau,.untuk pengaspalan selanjutnya masih menunggu data dari bagian perencanaan.
“Karena itu, dukung kami dengan doa, apa yang disampaikan masyarakat itu jadi masukan buat kami untuk motivasi ke depan agar menjadi lebih baik lagi, ” katanya.
Sementara itu, kata dia, untuk perusahaan yang melaksanakan perawatan jalan , dengan nilai kontrak sebesar Rp 4 Miliar dikerjakan oleh CV Nur Abadi. * jk.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Kapolda Resmikan Bangunan dan Beberapa Fasilitas Dilingkungan Mapolda Kaltara
KIP: Keterbukaan Informasi Publik Bisa Mendukung Stabilitas Sektor Kamtibmas
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Ketua DPRD Bulungan Minta Proses Lelang Tender Proyek di Percepat
Kejati Kaltim Persiapkan Pelajar Sadar Hukum Sambut IKN
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi
-
Ragam Kaltara1 week agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan11 hours agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim1 week agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Kaltim7 days agoKadispora Kaltim Lepas Atlet SIWO PWI Kaltim Uji Tanding ke Banjarmasin Kalsel