Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Sistem Perdagangan Diperbatasan Krayan Harus Dievaluasi Kembali

Published

on

Jufri Budiman anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Gubernur, terkait perdagangan diwilayah perbatasan Krayan, kabupaten Nunukan, harus dievaluasi kembali. Karena menyangkut kebutuhan orang banyak dan sumber pendapatan warga perbatasan Krayan yang bersumber dari kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

“Kalau saya prinsifnya sama dengan apa yang sudah disampaikan saat rapat, ” tegas Jufri Budiman, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui sambungan telpon selularnya kepada media ini, 12/7/2022.

Sedangkan sekarang lanjutnya, mereka (warga) yang ingin mencari hidup saja atau ingin mengembangkan kegiatan mereka yang kemarin ada pembatasan . Akhirnya menimbulkan riak ditengah masyarakat, “kasihan kan saudara-saudara kita yang ada di Krayan, ” tegas Jufri Budiman.

Harapan nya melalui dinas terkait, dalam hal ini pemerintah harus segera  turun tangan, jangan lambat karena ini menyangkut kebutuhan banyak orang.

“Apa sih yang susah, tak ada yang susah apalagi untuk merubah sebuah Perda, ” imbuhnya.

Disini lanjut dia, kita juga harus melihat kebutuhan orang, Jadi ketika berdagang antar negara perlu diatur, tapi jangan dibatasin.

Jadi harus ada kebijakan sosial dan prioritas yang diberikan kepada masyarakat perbatasan.

Menyangkut wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, Jufri Budiman, memaparkan memang saat ini persoalan Krayan yang lebih mendesak untuk diselesaikan, tapi perlu diingat masih ada persoalan perbatasan lain di Kaltara secara menyeluruh harus disikap.

Oleh sebab itu, sesudah ini DPRD harus duduk bersama lagi untuk membahas wilayah perbatasan lain yang ada di Kalimantan Utara Kaltara itu.

“Kita minta carikan payung hukumnya nya, karena banyak kebutuhan akan sembilan bahan pokok yang juga datang dari Tawau Sabah Malaysia yang masuk Kaltara, terkait payung hukum itu disamping ada dukungan kepada pelaku usaha nantinya juga ada PAD yang bisa dipungut dari sektor itu, ” ujar Jufri Budiman.

Dengan demikian Pandapatan Daerah akan bertambah. inilah alasan harus duduk bersama tadi, Jangan hanya melihat sisi bisnisnya saja, tapi juga harus melihat apa yang bisa didapatkan oleh daerah dari sana.

“Ini kesempatan daerah supaya ketika bahan-bahan ini masuk bukan lagi merupakan barang yang ilegal tapi barang yang diatur dalam aturan pemerintah daerah secara khusus supaya akan mendapat kan hasil daerah itu yang diharapkan, ” tandasnya. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Menyambut HUT Proklamasi, Ini Pesan Hj Ainun Farida Untuk Kaum Perempuan Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, berharap pada momen detik-detik perayaan HUT Proklamasi RI ke 77 tahun menjadi ajang kaum perempuan di Kaltara untuk bangkit membangun daerah disegala bidang.

“Kita kaum perempuan di Kaltara wajib mewarisi semangat kepahlawan seperti semangatnya Cut Nyak Dhien, RA Kartini, Dewi Sartika, yang berjuang memerdekakan negeri ini dan memajukan kaum perempuan nya, ” kata Hj Ainun Farida, kepada media ini melalui telpon WhatsAPP, Sabtu 13/8/2022.

Namun tidak meninggalkan kodrat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, karena anak sebagai generasi penerus harus disiapkan sejak dini.

Ia juga menilai, saat ini kaum perempuan di Kaltara sudah lebih maju. Mereka tidak hanya menduduki beberapa jabatan di birokrat, bahkan sudah banyak perempuan Kaltara yang menjadi politisi di kursi Legislatif kabupaten dan kota.

“Harapan saya kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah di masa-masa yang akan datang, ” tutup Ainun Farida. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Hermanus Anggota DPRD Kaltara Gelar Kegiatan Wasbang di SMPN 1 Lumbis

Published

on

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan), M Idrus S Pd Kepala SMPN 1 Lumbis (kiri).

TANJUNG SELOR – Kepala Sekolah Menengah Pertaman Negeri 1 (SMPN 1) Mansalong, Kecamatan Lumbis, M Idrus S Pd, menyambut baik sekaligus mengapresiasi kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus S Sos, disekolah tersebut, Jumat 12/8/2022.

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sedang menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada siswa SMPN 1 Mansalong Kecamatan Lumbis.

“Terima kasih juga pantas kami sampaikan kepada bapak Hermanus S Sos, yang telah sudi mendengar dan merespon beberap usulan yang kami ajukan, ” terang M Idrus S Pd, melalui pesan WhatsAPP, beberapa saat yang lalu.

Diketahui, Hermanus S Sos, anggota telah melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (Wasbang) di SMPN 1 Mansalong, kecamatan Lumbis. DImana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bagi siswa-siswi sekolah tersebut.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hermanus S Sos atas kunjungan dan bantuan nya yang telah diberikan kepada SMPN 1 Lumbis, ” tutup M Idrus. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Bangunan Toko Indonesia di Krayan Diserahterimakan Kemasyarakat

Published

on

Yakob Palung Sh, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan..

TANJUNG SELOR – Program Jembara atau jembatan udara unstuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Untuk program angkutan Jembara yang merupakan program pemerintah pusat kalau tidak salah melebihi dari 100 ton pertahun, jumlah ini dinilai sudah cukup ” kata Yakob Palung SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Aneh nya kata dia, walau program nya sudah berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat masih bertanya kenapa harga sejumlah barang tersebut masih relatif mahal di Krayan. “Sampai-sampai harga gula pasir kalau memang itu barang subsidi paling tidak harganya harus sesuai harga perkiraan setempat yakni Rp 18.000/kilogram, tapi faktanya bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 40 ribu/kilogramnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar warga disana bisa menjangkau kabutuhan nya dengan harga yang murah.

“Solusinya untuk itu, Toko Indonesia yang sudah selesai dibangun oleh Pemprov Kaltara harus segera diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola bersama pemerintah setempat, ” kata Yakob Palung.

Mengingat bangunan Toko Indonesia tersebut sudah lama rampung terbangun, serta bangunannya terlihat mantap. Karenanya dIharapkan DInas PUPR Perkim dan DIsperindagkop segera menyerahkan bangunan nya untuk dikelola.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang Toko Indonesia itu belum dioperasikan, ” tambah Yakob Palung.

Kalau ini ditangani dengan baik, persoalan harga barang yang selalu berubah-ubah itu bisa tertangani dengan baik pula. Serta akan terkontrol oleh pemerintah, “Terakhir harapan saya untuk semua pemangku kepentingan bisa meningkatkan kontrol khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat, terutama menyangkut pendistribusian barang secara adil dan merata disetiap desa yang ada, ” pungkas Yakob Palung .*jk/kjs.

Continue Reading

Trending