Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Mendesak Penataan Batas Antara Pemukiman dan HGU Perusahaan

Published

on

Rosana Binti Serang anggota DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Seiring dengan perkembangan zaman dan pertambahan penduduk di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tentu juga dibarengi dengan perluasan pemukiman, dan lahan perkebunan.

Bukan tidak mungkin sudah banyak, perumahan dan perkebunan “tumbuh” baik diareal Konservasi Budidaya Kehutanan (KBK), di lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), maupun diareal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan.

“Tidak hanya kebun dan perumahan warga, bahkan kemungkinan sudah ada rumah ibadah yang berdiri diareal KBK, HPH maupun HGU, “kata anggota DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Rosana Bin Serang kepada media ini, beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya.

Hal ini lah yang harus dipikirkan oleh pemerintah selaku pelaksana pembangunan didaerah. Bagaimana sejumlah perumahan warga, kebun dan rumah ibadah yang diduga masuk di areal HPH dan HGU maupun KBK dikeluarkan dari areal tersebut atau di inclapkan. Jangan sampai bila dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian akan menyulitkan masyarakat kita dikemudian hari.

Rosana Bin Serang juga menambahkan, terkait itu, pihaknya pernah menyampaikan kepada pemerintah daerah, bahkan juga disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Memang untuk penyelesaian nya harus ada koordinasi tingkat atas, maksudnya Bupati Bulungan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena itu tanah beliau sementara DPRD hanya mendukung saja, ” ujarnya.

Untuk lebih mantap lagi, OPD yang membidangi harus turun kelapangan, mengukur dan memastikan batas antara wilayah pemukiman, perkebunan warga. Bila titik koordinat nya sudah jelas, segera ada penyelesaian inclap dari perusahaan sebagai pemilik perijinan kepada masyarakat tersebut.

Contoh di kilometer 57 batas Bulungan – Berau, saat ini sudah banyak warga kita yang membuka perkebunan dan ladang disana. Bahkan juga sudah ada beberapa rumah ibadah yang berdiri. Hal ini tentu sangat mendesak untuk ditata dan didata Kemabli. Bila memang berada di areal HGU maupun HPH, Pemkab sudah harus bisa menyelesaikan itu.

“Tidak hanya di kilometer 57, hampir dibeberapa kecamatan yang ada perusahaan perkebunan juga harus diteliti kembali, pastikan pemukiman dan perkebunan warga sudah bebas dan tidak ada lagi yang berada didalam HGU, segera inclapkan, ” tutup Rosana Bin Serang. *jk/kjs.

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta ULP Pemkab Segera Melaksanakan Proses Tender

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Untuk percepatan dan tercapainya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 ini. Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, berharap Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera bisa memulai proses tender.

“Kita sudah hampir memasuki triwulan dua, seharusnya lah sudah proses tender mulai dilaksanakan, agar kegiatan bisa selesai tepat waktu, ” ujar H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 28/3/2024.

Selian itu tambahnya, bila seluruh kegiatan bisa terlaksana tepat waktu, berarti kita sudah terhindar dari Silva.

Menurut nya, sesuai hasil monitoring dewan, masih banyak kegiatan yang belum maksimal, baik proses lelang maupun kegiatan-kegiatan dilapangan.

Yang tidak kalah penting harap Hamka, seluruh kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menyinggung komitmen Pemkab untuk menuntaskan pembangunan RS Pratama Bunyu, H Hamka menuturkan dirinya sangat sependapat sekali, apa lagi keberadaan sebuah rumah sakit merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat.

Artinya dalam hal ini Pemkab tidak hanya semata terfokus pada penuntasan pembangunan RS Pratama saja. Yang tidak kalah penting bagaimana mempersiapkan SDM yang akan ditempat kan disana.

Mulai dari kesiapan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ahli gizi, tenaga perawat dan Bidan juga sudah mulai harus dipikirkan oleh pemerintah. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H, DPRD Bulungan Minta TPID Terus Melakukan Pemantauan

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

– Pemkab juga diminta segera gelar pasar murah di wilayah tertentu.

TANJUNG SELOR – H Hamka S IP Wakil ketua DPRD Bulungan, Kalimantan Utara, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melakukan pemantauan, agar lonjakan harga barang kebutuhan pokok menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H terkendali sesuai harapan.

“TPID Bulungan termasuk kategori baik di Kaltara, harapan kita juga agar inflasi terhadap harga sembako tetap stabil, ” kata H Hamka S IP kepada media ini, Rabu, 273/2024.

Artinya tidak hanya menjelang hari raya, akan tetapi pada hari-hari biasa harga juga tetap stabil, agar daya beli masyarakat kita tidak terganggu.

Lebih lanjut H Hamka berharap, ada operasi pasar yang rutin dilaksakan, termasuk harus menggelar pasar murah untuk rakyat di wilayah tertentu. Terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat untuk melaksanakan hari raya idul Fitri nanti.

“Jenis barang seperti minyak makan, telur, susu, syrup dan margarine serta gula pasir, bila memungkin kan beras juga ada pada pasar murah dimaksud, ” tegas H Hamka.

Intinya lanjut dia, masyarakat kita harus bergembira bersama keluarganya ketika merayakan hari kemenangan setelah menjalankan ibadah Puasa Ramadhan. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Minggu Depan DPRD Jadwalkan Kembali Sidang Paripurna LKPj Bupati Bulungan

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Di jadwalkan minggu depan dipastikan DPRD Bulungan akan kembali melaksanakan sidang penyampaian LKPj Bupati tahun 2023.

“Semua berproses sesuai ketentuan dan tahapan, ” terang H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 21/3/2023.

Oleh sebab itu lanjutnya, DPRD akan meminta data-data dari Pemkab guna dibahas lebih lanjut.

” Dimungkinkan DPRD juga akan turun kelapangan, mengecek seluruh keberhasilan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 kemarin.

“Semuanya akan di fokuskan dalam kerja pansus tentunya, ” tutup H Hamka. * jk/kjs.

Continue Reading
Advertisement

Trending