Connect with us

Berita Kaltara

Lokasi Pembangunan Pasar Kuliner Tanjung Palas Sudah Ditumbuhi Semak Belukar

Published

on

Penampakan lokasi rencana pembangunan pasar kuliner di Tanjung Palas Bulungan.

Disebut tahun anggaran 2020 diamggar kan sebesar Rp 4 Miliar, 2021 tak dilanjutkan bahkan sampai sekarang

TANJUNG SELOR – Masih ingat pembangunan pasar kuliner di Tanjung Palas yang dibangun oleh Pemprov Kaltara tahun anggaran 2020 lalu, ternyata tahun angaran 2021 pembangunan nya tak dilanjutkan, bahkan tahun anggaran 2022 tetap begitu-begitu saja, wajar saat ini dilokasi bangunan sudah tumbuh rumput liar.

Hasil pantauan lapangan media ini Minggu, 19/6/2022, hampir seluruh permukaan tanah urugan dilokasi bangunan sudah ditumbuhi semak belukar, bahkan bangunan direksi keet yang sudah terbangun disana mulai rusak, sebagian atapnya juga mulai hilang, demikian pula seng pagar yang ada sudah tak ada lagi ditempatnya semula dipasang.

Seperti pernah diberitakan media ini edisi April 11, 2021 lalu, Harapan warga Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, segera memiliki pasar kuliner pupus sudah, lantaran tak dilanjutkan anggaran pembangunan nya pada tahun anggaran 2021 ini oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, padahal pada tahun anggaran 2020 lalu telah dianggarkan sebesar lebih kurang Rp 4 Miliar.

Menurut sumber media ini di Disperindagkop Kaltara, untuk anggaran pembangunan hingga penyelesaian tahap akhir diplot sebesar Rp 11 Miliar. Hanya saja kabarnya usulan itu dicoret saat pembahasan anggaran sebelum ditetapkan dan disetujui bersama oleh TAPD dan Banggar Legislatif.

“Kalau ditanya apakah saya kecewa, tentu sangat kecewa besar, mengingat keberadaan pasar kuliner ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, “ kata Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan, Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, kepada media ini waktu itu.

Keinginan agar pasar Kuliner yang berlokasi dijalan poros trans Kaltara di Tanjung Palas ini terus saja disuarakan masyarakat. Misalnya pada agenda reses Hj Ainun Farida anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan nya.

“Kapan Pemprov Kaltara melanjutkan pembangunan pasar tersebut sudah lebih kurang dua tahunan tak ada kelanjutan nya hanya tetap sebagian pondasi saja yang terbangun, ” kata salah satu warga. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending