Connect with us

Berita Bulungan

Kabupaten Layak Anak Harus Diwujudkan secara Nyata

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menegaskan, predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) harus secara nyata diwujudkan di lapangan yaitu dalam memenuhi hak-hak serta melindungi anak. Bupati menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati pada Kamis (12/5).

“Kita tidak hanya sekedar mengejar nilai atau predikat KLA tapi harus benar-benar mengimplementasikannya di lapangan dengan memenuhi hak-hak anak serta melindungi anak,” pesan Bupati. Rakor digelar dalam rangka persiapan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan KLA serta Forum Anak Daerah di Kabupaten Bulungan, terkait Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang akan dilaksanakan oleh Tim VLH pusat.

Kegiatan juga menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi KLA tahun 2022 oleh Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) Republik Indonesia, di mana Kabupaten Bulungan mendapatkan nilai evaluasi mandiri KLA sebesar 703,50 sedangkan nilai verifikasi administrasi KLA sebesar 453,30.

Seperti diketahui, evaluasi penilaian KLA adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 telah mengikuti evaluasi penilaian KLA yang dilaksanakan pemerintah melalui Kemen PPA RI dan meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama. kemudian setelah tertunda selama 1 tahun akibat pandemi, pada tahun 2021, Kabupaten Bulungan kembali meraih predikat KLA tingkat Pratama.

Diharapkan ke depannya, Kabupaten Bulungan dapat terus meningkat ke predikat Madya, Nindya hingga Utama, karena definisi KLA adalah sebuah sistem yang dibangun untuk menjamin semua anak terpenuhi hak-haknya dan terlindungi.

“Implementasi KLA juga tidak bicara satu atau dua tahun tetapi secara menyeluruh dan berkelanjutan serta perlu dievaluasi secara berkala,” tandas Bupati. Dilanjutkan, evaluasi KLA untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholders anak di daerah, yang ditunjukkan dalam bentuk regulasi, program, dan kegiatan pembangunan dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta melihat sejauh mana setiap daerah bermitra dan bersinergi dengan pilar-pilarnya seperti lembaga masyarakat, media, perguruan tinggi, dan semua stakeholders di daerah.

“Kegiatan ini penting bagi kita semua, dalam upaya kita melakukan evaluasi secara bersama, mendorong untuk memperkuat sisi mana yang kurang dan sisi mana yang harus dipertahankan serta ditingkatkan,” pesannya. *

Sumber : Diskominfo.

Editor.   : Sahri.

DPRD Bulungan

Pemkab Bulungan Didesak Tuntaskan Soal Tumpang Tindih Lahan Warga Dengan HGU Perusahaan Sawit

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

– Warga desa Mangkupadi Tanjung Palas Timur saat ini mengaku  kesulitan tempat bercocok tanam dan berkebun.

TANJUNG SELOR – Terkait dugaan tumpang tindih lahan beberapa pemegang ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan warga desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, DPRD Bulungan minta pemerintah segera turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan nya

“Memang secara de fakto maupun de jure para pemilik perusahaan ini sudah mengantongi ijin HGU, hanya saja sesuai prosedur awal sama sekali belum pernah diselesaikan dengan masyakat, ” kata Syarifuddin anggota DPRD Bulungan kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 18/5/2022.

Akibat nya lahan yang ada disebut jadi tumpang tindih. Dimana pihak perusahaan mengatakan beberapa tempat warga bercocok tanam dan berkebun dikatakan berada dalam areal HGU milik mereka (perusahaan, red).

“Salah satu perusahaan tersebut ada lah PT BCAP’, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ” ujar Syarifuddin.

Sekarang lanjut legislator dari Partai Perindo tersebut menambahkan, kondisi warga saat ini sudah tak bisa lagi untuk bercocok tanam. Dikarenakan apabila ada warga yang tetap mengelola kebun yang disebut berada di areal HGU tersebut akan diberi sangsi oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang menjadi pertanyaan apakah pihak BCAP yang masuk kelahan yang bisa digarap oleh warga, atau warga yang masuk mengelola kebun dilahan milik PT BCAP semua belum jelas, ” imbuh Syarifuddin.

Disinilah kita bersama warga ingin kejelasan. Oleh sebab itu sebelum terjadi hal yang tidak diingin kan, diharapkan Pemkab Bulungan melalui instansi tekhnis yang membidangi serta pihak BPN untuk meninjau kelapangan supaya jelas dimana areal HGU dan yang mana lahan yang boleh digarap warga.

“Harapan kita kalau memang ada peninjauan lapangan, pihak pemerintah juga harus ada target, jangan sampai seperti selama ini warga hanya dijanji bahwa persoalan akan segera diselaikan tapi tak pernah ada kepastian nya ” tegas Syarifuddin lagi.

Alasan lain warga minta kejelasan soal lahan yang sudah ataupun belum digarap, juga berkaitan dengan kehadiran Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI).

“Semua nya harus clear and clean dengan masyarakat, itu setau saya, barulah HGU bisa terbit, jangan sampai karena masalah yang tidak tuntas nantinya bisa berimbas ke proyek KIPI jadi terhambat, ” kata Syarifuddin.

Apalagi lahan yang disebut tumpang tindih itu sama sekali belum ada pelepasan dari masyarakat, tapi itu tetap diakui oleh pihak perusahaan sebagai areal HGU mereka.

Adapun luasan lahan tersebut, tambah Syarifuddin,  lebih kurang 1000 an H. Dimana warga setempat sudah ada yang bertanam kelapa sawit secara perorangan disana, bahkan diantaranya sudah ada yang bersertifikat, juga ada lahan perumahan tempat tinggal serta lahan sekolah dan perkampungan.

“Oleh sebab itu kita mendesak semua masalah harus diselesaikan secepatnya, dan ada kerjasama antara warga, pihak perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama agar ada kejelasan menyangkut nasib mereka (warga. Red), ” tandasnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Bulungan

Dewan Terima LKPJ Bupati, Sampaikan Beberapa Saran

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si (kiri) menyerahkan dokumen LKPj kepada ketua DPRD Kilat Bilung A Md..

TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil pada Selasa malam (17/5). DPRD juga memberikan rekomendasi berupa catatan, pendapat dan saran atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tahun 2021.

Ketua DPRD Bulungan, Kilat, A.Md dalam rekomendasi tertulis DPRD menyampaikan apresiasi peningkatan kegiatan di bidang pendidikan. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus yang pembangunannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di antaranya kegiatan rehabilitas bangunan sekolah SMP Negeri 3 Bunyu serta beberapa bangunan lainnya di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Bulungan.

“Pemkab juga perlu menyikapi instruksi dari Kemenpan RB terkait status Tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang mulai diberlakukan pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” pesannya. Dilanjutkan, pembangunan infrastruktur bangunan dan jalan di tahun 2021 mengalami peningkatan dan perlu terus ditingkatkan.

Lalu untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, Pemkab diminta untuk semaksimal mungkin lebih awal di dalam proses penetapan Perda pelaksanaan ABPD, minimal pada bulan Maret harus sudah dilaksanakan proses pengadaan barang jasa, guna percepatan penyerapan APBD.

Selain itu, Pemkab diminta untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi tim pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang peringatan hari – hari besar keagamaan, guna menghindari terjadi inflasi yang sangat tinggi.

Pemkab juga diminta mengkoordinasikan ke pihak terkait, dalam mewujudkan program perkebunan plasma, ganti rugi lahan warga termasuk di lokasi KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning – Mangkupadi. Beberapa rekomendasi lainnya juga disampaikan DPRD Bulungan.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas catatan rekomendasi DPRD terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu dan tugas umum Pemkab selama tahun anggaran 2021.

“Penyampaian rekomendasi ini sangat penting dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulungan ke depan,” tandasnya. Dijelaskan, pada 2021 cukup banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terbaru, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan ketiga kalinya secara berturut sejak 2019, Pemkab Bulungan berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP dari BPK.

“Dengan penilaian BPK tersebut, tentunya menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Bulungan untuk lebih meningkatkan kinerja di setiap bidang,” tegasnya.

Diakui, dalam banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Pemkab Bulungan pun memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. *

Sumber : Diskominfo.

ditor.     : Sahri.

Continue Reading

Bulungan

Dibangun sejak 2012, Gereja Katolik di Silva Rahayu Akhirnya Diresmikan

Published

on

Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala SE MM.

TANJUNG SELOR – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menghadiri peresmian Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus Asisi di Desa Silva Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah pada Rabu (18/5). Wabup menyampaikan selamat kepada seluruh panitia pembangunan gereja dan para donatur sehingga proses pembangunan yang telah dimulai sejak 2012 akhirnya dapat selesai dan digunakan umat Katolik

“Semoga dengan berdirinya gereja ini akan membawa berkat iman bagi seluruh umat Katolik di Desa Silva Rahayu,” ucap Wabup. Dijelaskan, gereja sebagai bangunan rohani tidak hanya dipandang sebagai bangunan infrastruktur, tapi juga sebagai upaya membangun umat menjadi pribadi yang utuh, berkualitas dalam iman dan mampu mengabdikan diri.

“Tidak hanya diperuntukkan bagi kaum komunal namun bagi seluruh kehidupan umat beragama tanpa terkecuali,” tandasnya. Wabup berharap, seluruh umat Katolik tidak hanya fokus dan peduli pada capaian secara komunal saja, tetapi turut menyatukan tekad, semangat kebersamaan serta iman untuk bersama membangun daerah.

Wabup berpesan kepada semua pihak agar mampu menjaga ketenangan dan kejernihan dalam bertindak dan berpikir, sehingga tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang menghasut masyarakat. Terutama terkait agama yang begitu sangat sensitif serta mampu mengatasi dan memandang persoalan hidup dengan bijaksana. Tujuannya agar kerukunan, kedamaian dan hidup berdampingan di Kabupaten Bulungan dapat terus terjaga dan terpelihara dengan baik.

“Yang tidak kalah penting, saya berpesan kepada seluruh umat dan masyarakat Desa Silva Rahayu agar anak-anak kita tetap sekolah,” ujarnya. Wabup berharap para orangtua dapat terus mendorong dan mendukung pendidikan anak. Tujuannya agar generasi saat ini dapat berkompetisi di masa yang akan datang.

“Saat ini tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah, karena bangunan sekolah sudah banyak dan ada di dekat kita,” pesan Wabup. *

Sumber : Diskominfo.

Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Trending