Connect with us

Berita Nasional

Siapa Sosok Yang Pantas Jadi Kepala Otorita IKN ?

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Utara..

– Berharap ada figur orang asli Kalimantan yang duduk di kepengurusan Otorita tersebut

JAKARTA – Siapa kelak Kepala Otorita Ibukota Negara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disarankan sebaiknya harus orang asli Kalimantan.

“Tetapi jika ditanya apakah perlu orang Kalimantan asli dalam kepengurusan itu, menurut saya harus, ” kata Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA (Dedy Sitorus) anggota Komisi VI DPR RI, dapil Kaltara kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, Jumat, 28/1/2022.

Dengan begitu lanjutnya, Badan Otorita tersebut akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan, aspirasi dan nuansa kebudayaan Kalimantan serta komunikasi dengan masyarakat lebih mudah dilakukan.

Kendati demikian tambah Deddy, Keputusan tentang siapa kepala Otorita itu juga sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Terkait Siapa yang akan ditunjuk tentu akan melalui proses pendalaman terhadap berbagai aspek, terutama kompetensi, kredibilitas, rekam jejak, leadership, management, pengalaman mengelola organisasi yang kompleks dan penuh tekanan.

“Jadi kualitas pribadi baik skill maupun knowledge tentulah mutlak. Disamping itu tentu pula yang bersangkutan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu membangun sinergi dengan semua stakeholder, ” imbuhnya.

Artinya untuk penentuan siapa yg menjadi ketua IKN tentu harus memperhatikan syarat-syarat mendasar itu, bukan melihat asal usulnya. Apakah harus orang Kalimantan Asli, tentu tidak, karena semua warga negara berhak mendapat penugasan itu. Apakah ada orang Kalimantan Asli yang mampu, menurut saya tentu saja ada tetapi itu tentu harus melalui proses yg sama dengan kandidat lainnya..

Menurut Deddy Sitorus lagi, ada banyak orang yang punya kompetensi untuk itu, sebut saja A Teras Narang (eks Gubernur Kalimantan Tengah) dan Kornelis (eks Gubernur Kalimantan Barat).
Figur ini tentunya layak dipertimbangkan. Atau misalnya sosok Marthin Billa yang dua periode jadi Bupati dan sekarang menjadi Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara dan Presiden MADN

“Menurut saya figur Marthen Billa juga sangat layak untuk diperhitungkan, ” pungkas Deddy Sitorus. *

Reporter/Editor : Sahri

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Rakyat Tetap Menunggu Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Direalisasikan

Published

on

Banner (Infografis).

– Terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih.

Esensi demokrasi pada dasarnya adalah menciptakan local choice dan local voice, yakni memunculkan artikulasi suara rakyat secara langsung dengan tujuan memberi kesempatan terbentuknya kekuasaan dari bawah bukan dari elit politik.

Memaknai esensi demokrasi melalui sistem pilkada dengan cara dipilih secara langsung merupakan sebuah proses politik yang harusnya menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa dalam demokrasi terdapat makna yang seimbang antara substansi dan prosedural.

Pilkada bukan sekedar prosesi atau ritus politik tetapi menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat. Dimana masyarakat harus belajar tentang keterkaitan antara proses politik (Election choice) dan kebijakan publik (policy choice).

Proses politik adalah pilkada sedangkan kebijakan publik adalah janji politik (Visi dan Misi) kandidat terpilih.
Proses politik sudah dilalui, tinggal bagaimana kebijakan publik berupa janji politik (visi misi) harus diwujudkan dan diimplementasikan sehingga publik merasakan langsung manfaat keterpilihannya sebagai Kepala Daerah.

Terlepas dari latar belakang seorang Kepala Daerah berasal dari birokrat, pengusaha atau politisi yang penting memiliki integritas untuk menepati visi misi sebagai janji politik, sebab ingkar janji dalam politik bukan fenomena khas Indonesia.

Dalam terminologi agama, janji seseorang adalah cerminan moralitas dari definisi diri seseorang dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga dalam terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih. Dalam etika politik demokrasi, janji politik (visi misi) adalah yang seharusnya sungguh-sungguh dipegang untuk direalisasikan menjadi kenyataan.

Mana kala janji diabaikan akibatnya demokrasi perwakilan mengalami disconnect electoral, yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dan yang diwakilinya. Esensinya adalah menjadi seorang pemimpin publik harus memiliki empati politik berupa kesediaan dan kerelaan untuk mewakafkan diri dan jiwanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkannya diperlukan pemimpin yang mumpuni dan berintegritas sehingga mampu memperbaiki sistem dan budaya secara bersamaan. Memperbaiki sistem tanpa perbaikan budaya kerja membuat orang bersiasat, budaya kerja tanpa dukungan sistem yang baik sulit terwujud sinergi kolaboratif.

Sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih sudah waktunya untuk keluar dari jebakan proses politik dengan segera menjalankan bentuk komitmen, konsistensi dan integritas yang menjadi janji politik (visi misi), atau sudah saatnya melaksanakan substansi politik itu sendiri berupa kebijakan publik. Seorang Kepala Daerah pemenang pilkada segera menempatkan dirinya sebagai core sistem pemerintahan baru dengan segudang rencana, setumpuk ide cemerlang dan berjibaku dengan waktu mewujudkan janji-janji politik (visi misi), tanpa mencari-cari alasan menjadi seorang apatis, perubahan menjadi hal yang complicated dan sulit.

Pasca Pilkada, sudah seharusnya kepala daerah terpilih memasuki ruangan semacam black box berupa visi, misi dan program termasuk tidak melupakan masalah alokasi dan distribusi sumber daya publik agar berkonversi ke dalam aksi lapangan sebagai momen pembuktian segala janji dilunasi atau sebaliknya hanya tinggal janji, manakala pembuktian diabaikan tidak menutup kemungkinan akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral.

Menjadi pemimpin publik (kepala daerah / wakil kepala daerah) secara sederhana sangat simpel yakni jadilah pemimpin yang amanah dan terpercaya, tunaikan apa yang sudah dijanjikan, karena itulah jalan untuk memperoleh kemuliaan di hadapan masyarakat dan Allah SWT. *

Oleh : Dody Irsad Sudirman Dekan Fisipol Universitas Kaltara.

Continue Reading

Politik

Acara Halal Bihalal Jadi Ajang Penguatan Politik DPC Gerindra Bulungan

Published

on

H Habaib Achmad Djufrie SE MM Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu 25/5/2022 jadi ajang silaturahmi antar pengurus dan masyarakat.

Kaum perempuan DPC Gerindra Bulungan.

Acara tersebut digelar dimarkas partai Gerindra di jalan F Tendean Tanjung Selor.

Ditengah acara, Ketua DPC Gerindra Bulungan, Habaib Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini mengatakan saat diwawancara, halal bihalal ini dilaksanakan tak lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi, “dan ini lumrah dilaksanakan sesudah kita merayakan hari raya idul Fitri 1 Syawal 1443 H, ” ujarnya.

Ditanya harapan pada Pileg 2024 mendatang, Habaib mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan atau dukungan politiknya kepada partai Gerindra besutan Letjend Purnawirawan H Prabowo Subianto tersebut.

“Partai Gerindra sudah terbukti dan teruji, bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan hak-hak politik masyarakat. ” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya optimis tahun 2024 mendatang akan memperoleh kursi lebih dari yang sekarang.

“Minimal untuk kabupaten 5 kursi, di DPRD Provinsi tetap dan DPR RI satu kursi, ” pungkas H Habaib Achmad Djufri dengan nada optimis. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Nasional

Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Tokoh Adat, Penajam Paser Utara, 14 Maret 2022

Published

on

*Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena. Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

Continue Reading

Trending