Connect with us

Berita Nasional

PUKAT Kritisi Eksekusi Lahan BPN di Surabaya

Published

on

SURABAYA – Warga Jawa Timur, Kamis 3 Desember 2021 dihebohkan dengan adanya eksekusi tanah seluas 7.000 m2 yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 80 Surabaya. Bukan sembarang tanah, karena di dalamnya terdapat instansi ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara) untuk pendaftaran surat tanah oleh ATR/BPN Surabaya.

Ketua Umum Pusat Kajian dan Advokasi Tanah (PUKAT), M. Mufti Mubarok juga menyoroti kejadian tersebut. Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu dilihat dari berbagai aspek: _Pertama_, dari aspek sejarah, Loka Pamitran sebagai pemilik aset awal merupakan termasuk organisasi yang dibubarkan karena berafiliasi dengan Organisasi Mason yang dibubarkan Pemerintah. _Kedua_, dari aspek legal standing, organisasi yang telah dibubarkan, tidak mungkin dapat dihidupkan kembali dengan nama atau identitas yang sama. _Ketiga_, dari aspek perolehan aset/tanah, pihak BPN seharusnya membuat argumentatif secara hukum serta kronologisnya.

Mufti menambahkan, “Kasus tanah dapat menimpa siapa saja. Termasuk institusi yang selama ini mengurusi pertanahan”. Oleh karenanya Mufti sangat menyayangkan atas peristiwa ini. “Saat ini Arek Suroboyo juga sedang dihadapkan dengan problematik Surat Ijo”, pungkasnya.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang melakukan distribusi reforma agraria yang sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta hektare. *

Sumber : SMSI.

Editor.   : Sahri.

Nasional

KPUC Dilaporkan Deddy Sitorus Ke Meninves

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Utara..

  Bahlil Janji Pimpin Satgas ke Malinau.

JAKARTA – Dugaan pengerusakan lingkungan yang dilakukan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau mencuat di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Deddy Yevri Sitorus mendesak PT KPUC segera dievaluasi.

“Bapak bertugas menggenjot investasi. Tapi ketika investasi itu merugikan masyarakat siapa yang bertanggungjawab? Bila perlu jika investasi itu dijalankan tidak sesuai regulasi, saya sarankan Pak Menteri cabut saja izinnya,” tegas wakil rakyat Dapil Kaltara ini lantang.

Tanpa tedeng aling-aling, Deddy Sitorus langsung menyebut PT KPUC. Perusahaan tambang ini terbukti secara sengaja membuang limbah di Sungai Malinau. Selain itu, dua tanggul penampungan limbah KPUC jebol beberapa bulan lalu, hingga merugikan masyarakat.

Di forum itu, Deddy Sitorus juga menyampaikan sejumlah bukti lapangan kepada Bahlil. Dan hal ini diakuinya.

“Saya sudah membaca beritanya. Saya juga sudah melihat fotonya. Kalau kondisi lapangan dan fotonya sama, sebagai mantan pengusaha ini sesuatu yang tidak adil,” tegas Bahlil.

Jawaban Bahlil langsung disambar Deddy.

“Itu semua bisa di verifikasi. Makanya saya menyebutnya cendrung sebagai kejahatan lingkungan,” sergah Deddy.

Bahlil mengaku, setelah mendapat informasi dari Deddy Sitorus, Ia sendiri yang akan memimpin tim Satgas ke lokasi. Namun, karena padatnya agenda mantan Ketua Umum HIPMi ini berjanji akan meninjau lokasi dalam waktu dekat.

“Saya berjanji dalam forum ini akan memimpin langsung Satgas Investasi untuk meninjau lokasi. Saya akan melibatkan Wakapolri, dari Kejaksaan Agung, Kementerian KLHK dan ESDM. Paling lambat sebelum Oktober berakhir saya sudah kesana,” lanjut Bahlil.

Respon cepat Bahlil ini tentu saja disambut gembira Deddy Sitorus. Dia juga mengapresiasi Kementrian ESDM yang telah mengeluarkan menutup sementara operasional PT KPUC. Begitu juga dengan Polda Kaltara yang telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Yang kami tunggu hasil investigasi Gakum LHK. Apakah, terbukti pencemaran Sungai Malinau itu dilakukan KPUC. Saya khawatir kalau respon pemerintah lamban, warga akan ke Jakarta dan berkemah di depan Istana Negara. Jangan sampai negara kalah dari pemilik KPUC yang sepertinya tidak tersentuh hukum,” paparnya. * fb/jk.

Continue Reading

Politik

DPC PPP Bulungan Apresiasi Kinerja KPUD dan Bawaslu

Published

on

Imam Bukhori.

TANJUNG SELOR – Imam Bukhori, sebagai salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran KPUD Bulungan selaku penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang pada hari senin tgl 5/9-2022 pukul 13.00 wite telah melaksanakan klarifikasi terhadap indikasi kegandaan eksternal pengurus/anggota partai ppp.

“Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Bawaslu kabupaten Bulungan yang juga telah hadir serta menyaksikan proses klarifikasi tersebut sampai selesai, ” ujar Imam Bukhori kepada media ini, kemarin.

Alhamdulillah lanjutnya, DPC PPP Kabupaten Bulungan telah melaksanakan apa yang diminta oleh KPUD sesuai dengan surat yang dikirim pada tanggal 3 september 2022 dengan perihal undangan klarifikasi yang didalam surat itu isinya mencantumkan 6 orang pengurus/anggota partai ppp terindikasi kegandaan eksternal dengan parpol lain.

“kami telah menghadirkan ke enam pengurus/anggota yang terindikasi kegandaan eksternal untuk dilakukan klarifikasi yang dipimpin langsung oleh ketua kpud Bulungan Lili Suryani, ” imbuh Imam Bukhori.

Berdasarkan hasil klarifikasi, Imam Bukhori selaku salah satu pimpinan DPC PPP Bulungan meminta untuk ditindak lanjuti hasil klarifikasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Bulungan maupun Bawaslu bulungan sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.

“Sebagai mana kegiatan klarifikasi pada hari tersebut kami meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti fungsi dan kewenangan tentang pengawasan tahap pendaftaran dan verifikasi keabsahan partai peserta pemilu 2024, ” tegas Imam Bukhori.

Ditemui secara terpisah, Ketua KPUD Bulungan, Lili Suryani, Senin 12/9/2022 mengatakan, untuk kewenangan verifikasi administrasi partai politik (Parpol) merupakan wewenang KPU Republik Indonesia. Untuk KPU Daerah hanya mendapatkan instruksi dari KPU RI tersebut untuk pelimpahan nya.

“Sebenarnya untuk semua kewenangan dimaksud ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, cuma ada beberapa kewenangan dilimpahkan ke kabupaten kota masing-masing, ” ujarnya.

Menurutnya dari 40 an Parpol yang sudah mendaftar di pusat, hanya sekitar 24’partai, yang juga masuk ke kabupaten Bulungan masuk keanggotaan nya untuk diverifikasi administrasi.

“Pada verifikasi administrasi ada yang muncul kegandaan, dimana salah satu parpol dalam satu orang ada namanya juga tercantum dibeberapa parpol.

Kemudian mereka ini diwajibkan untuk memasukan surat pernyataan bahwa itu anggota mereka, dan tahapan nya seperti itu. Dan semua parpol juga memasuk kan yang ganda-ganda dimaksud. Jadi kalau sudah memasuk kan semua partai a dan partai b dua-dua nya memasuk kan klarifikasi pernyataan bahwa benar anggota mereka.

“Jadi harus diklarifikasi yang mana benar anggota mereka, ” tegas Lili Suryani lagi.

Disini lanjut nya, ia mengaku hanya menjelaskan secara umum bukan spesifik terhadap salah satu parpol. “Kita tidak bisa menyebut ada yang bermasalah karena semua masih dalam tahap klarifikasi dan ini semua sudah dilakukan semua parpol, jadi siapa yang mendatangkan dan mendalilkan dia yang harus membuktikan, artinya siapa yang mendatangkan dia menjadi bagian dari parpol tersebut dan yang tidak dia yang tidak memenuhi sarat (TMS) dan yang mendatangkan berarti memenuhi sarat (MS), ” tutup Lili Suryani.

Menyaksikan Verifikasi administrasi parpol oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Bulungan, Syaifudin, kepada media ini menjelaskan, menurutnya, pada
Prinsipnya, pengawas pemilu memastikan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan KPU sesuai prosedur dan ketentuan yg berlaku.

Serta dalam pelaksanaannya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilu. * jk.

Continue Reading

Nasional

Breaking News: Menteri ESDM Tutup PT KPUC

Published

on

Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

JAKARTA – Perjuangan Tim Peduli Sungai Malinau akhirnya membuahkan hasil. Siang tadi, Anggota DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan di laman Facebooknya surat keputusan Menteri ESDM. Apa isi surat tersebut?

“Saya baru saja menerima surat dari Kementerian ESDM. Isi surat ini jelas bahwa PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi,” tegas Deddy Sitorus.

Pernyataan Deddy Sitorus itu dilakukan di Jakarta. Tepatnya di salah satu ruang sidang dewan. Sambil memegang surat keputusan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa operasional PT KPUC dihentikan.

“Tertuang sebelah point yang menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mengentikan operasional PT KPUC sampai dilakukan pembenahan kolam penampung limbah,” jelasnya.

Tidak sampai disitu, Deddy Sitorus juga mendorong warga yang dirugikan karena ulah KPUC melakukan tuntutan ke pengadilan.

“Saya mendorong warga melakukan calss action, tuntutan perdata dan pidana atas kerugian yang ditimbulkan. Tidak hanya terhadap dua peristiwa jembolnya tanggul saja. Tapi juga kerugian yang terjadi sebelumnya,” lanjutnya.

Bagaimana dengan kasus pencemaran Sungai Malinau akibat pencemaran yang dilakukan KPUC? Anggota Komisi 6 DPR RI itu masih menunggu hasil investigasi Penegakkan Hukum (Gakum) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Tim Gakum masih bekerja. Keputusannya tidak lama lagi akan keluar. Kita tunggu saja,” paparnya.

Seperti diketahui pasca jebolnya tanggul pempungan limbah milik PT KPUC di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan 14 Agustus lalu, Menteri ESDM menurunkan tim. Tim tersebut bertemu dengan managemen PT KPUC di Malinau serta melakukan investigasi lapangan.

Belum selesai melakukan investigasi, kolam kedua Tuyak Hutan kembali jebol 16 Agustus. Dua peristiwa inilah yang dijadikan dasar mengeluarkan surat keputusan menghentikan operasional PT KPUC.

Sementara itu, pengentian operasi PT KPUC ini disambut gembira masyarakat Malinau Selatan. Salah satu pentolan Tim Peduli Sungai Malinau, Maralis mengaku gembira.

“Perjuangan kami akhirnya didengar pemerintah pusat. Selama ini yang kami perjuangkan bukan fitnah,” tegas Mantan Kepala Desa Tanjung Nanga ini gembira.

Meskipun salah satu tuntutan dipenuh, Maralis menambahkan bahwa perjuangan masyarakat belum selesai. Salah satunya persoalan ganti rugi dan pengembalian jalan pemerintah yang selama ini digunakan PT KPUC. *fb/jk.

Continue Reading

Trending