Connect with us

Berita Kaltara

RSUD dr H Jusuf SK untuk Penanganan Pasien Jantung

Published

on

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

TARAKAN – Usai resmi merubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menjadi RSUD dr. H. Jusuf SK beberapa waktu lalu, kini Gubernur Zainal A. Paliwang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara RSUD dr H Jusuf SK dengan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita tentang jejaring rujukan pelayanan, pengembangan layanan dan sumber daya manusia (SDM) serta penelitian dibidang jantung dan pembuluh darah.

 

“Kami menyambut baik terselenggaranya program ini karena masyarakat Kaltara juga sudah sangat menunggu kegiatan pengobatan jantung, oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari kementerian terhadap rumah sakit ini. Mudah-mudahan bisa segera terbangun dan operasionalnya berjalan, saya yakin negara tetangga pun akan datang berobat di sini,” ujar Gubernur Zainal.

“Jadi pasien tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain karena kita juga sudah siap, tapi sambil berjalannya pembangunan kita akan mendidik beberapa dokter ahli, perawat, maupun tenaga medis lainnya yang berhubungan dengan ilmu jantung ini. Semua harus berbarengan, begitu rumah sakitnya jadi SDM juga sudah siap,” sebut orang nomor satu di Kaltara tersebut.

Menurutnya, program terkait jejaring rujukan pelayanan melalui pengembangan pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diinisiasikan oleh Kementerian Kesehatan dengan kerja sama melalui Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita harus segera diwujudkan, hal ini karena penyakit jantung merupakan penyakit pembunuh nomor satu di dunia.

“Jadi tadi kita sudah berupaya dengan melakukan kerja sama bersama Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Kementerian Kesehatan juga sangat mendukung sehingga kita harap ini bisa segera terealisasikan,” harapnya.

Selain itu, dengan ditandatanganinya perjanjian ini akan dibangun infrastruktur yang memadai sebagai penunjang pelayanan kepada pasien penyakit jantung. Tentunya dibarengi SDM yang sudah siap dan mumpuni untuk pelayanan maksimal.

“Disini (RSUD, red) akan dibangun fasilitas bedah jantung, jadi pasien-pasien kita di Kaltara tidak perlu jauh-jauh ketempat lain karena disini sudah siap,” kata mantan Wakapolda Kaltara ini.

“Kita akan mendidik beberapa tenaga ahli, perawat dan dokter yang berhubungan dengan operasi jantung. Begitu selesai ini rumah sakit SDM sudah siap, jangan sampai runah sakit untuk pelayanan jantung sudah siap tenaga medisnya tidak siap malah alatnya akan rusak,” pungkasnya.

Di sisi lain, Liliek Marhaendro Susilo selalu perwakilan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tujuan kerja sama ini dilakukan adalah demi menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung.

“Saya sangat bangga dan bersuka cita sekali karena dapat bertemu dengan Bapak Gubernur, saya berpengalaman melakukan kerja sama ini dengan rumah sakit
yang berhubungan dengan ilmu jantung ini. Semua harus berbarengan, begitu rumah sakitnya jadi SDM juga sudah siap,” sebut orang nomor satu di Kaltara tersebut.

Menurutnya, program terkait jejaring rujukan pelayanan melalui pengembangan pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diinisiasikan oleh Kementerian Kesehatan dengan kerja sama melalui Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita harus segera diwujudkan, hal ini karena penyakit jantung merupakan penyakit pembunuh nomor satu di dunia.

“Jadi tadi kita sudah berupaya dengan melakukan kerja sama bersama Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Kementerian Kesehatan juga sangat mendukung sehingga kita harap ini bisa segera terealisasikan,” harapnya.

Selain itu, dengan ditandatanganinya perjanjian ini akan dibangun infrastruktur yang memadai sebagai penunjang pelayanan kepada pasien penyakit jantung. Tentunya dibarengi SDM yang sudah siap dan mumpuni untuk pelayanan maksimal.

“Disini (RSUD, red) akan dibangun fasilitas bedah jantung, jadi pasien-pasien kita di Kaltara tidak perlu jauh-jauh ketempat lain karena disini sudah siap,” kata mantan Wakapolda Kaltara ini.

“Kita akan mendidik beberapa tenaga ahli, perawat dan dokter yang berhubungan dengan operasi jantung. Begitu selesai ini rumah sakit SDM sudah siap, jangan sampai runah sakit untuk pelayanan jantung sudah siap tenaga medisnya tidak siap malah alatnya akan rusak,” pungkasnya.

Di sisi lain, Liliek Marhaendro Susilo selalu perwakilan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tujuan kerja sama ini dilakukan adalah demi menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung.

“Saya sangat bangga dan bersuka cita sekali karena dapat bertemu dengan Bapak Gubernur, saya berpengalaman melakukan kerja sama ini dengan rumah sakit lain di seluruh Indonesia. Dari situ saya melihat jika gubernurnya turut aktif, rumah sakit di wilayah tersebut juga akan cepat mengalami kemajuan,” bukanya.

Melihat adanya usaha lebih yang ditunjukkan oleh Gubernur Kaltara dalam memberi kualitas pelayanan yang baik, ia mengaku bahwa pihaknya akan membantu mendidik dokter spesialis jantung dan ners agar dapat membantu dalam intervensi kardiovaskular.

“Setelah intervensi kardiovaskular ini sudah dikatakan cukup, maka kita akan mulai melanjutkan bedah jantung kardiovaskular. Kalau intervensi kita mendidik dua profesi ini, maka akan menentukan pelayanan ke depannya karena ada keterkaitan keduanya,” beber Liliek.

Ia yakin bahwa dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keseriusan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK ini dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kaltara.

Sumber : dkisp.kaltara.

Editor    : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending