Connect with us

Berita Kaltara

Dishut Kaltara Segera Launching Program Online Bernama SOBAT – PS

Published

on

Infografis.

– Untuk memudahkan petani mengusulkan bantuan dan potensi yang ada bisa diakses masyarakat secara luas.

TANJUNG SELOR – Aplikasi berbasis responsive yang diberinama “SOBAT PS” akronim dari SISTEM INFORMASI BANTUAN PERHUTANAN SOSIAL, kini hadir di Provinsi Kalimantan Utara. Sistem ini nantinya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pengajuan usulan bantuan. Mulai dari akses informasi jenis bantuan, serta proses verifikasi usulan hinggg pengumuman penetapan penerima bantuan yang juga dilakukan secara online.

Selain manfaat untuk masyarakat, sistem ini juga sangat membantu Dinas Kehutanan dalam melakukan verifikasi administrasi usulan, menjadi sarana monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial. Karena petani sendiri harus menyampaikan pemanfaatan dan produksi dari bantuan secara berkala, serta sekaligus menjadi sarana dalam penyusunan data base kelompok perhutanan sosial dimaksud secara digital.

Demikian pula bagi pendamping kelompok/penyuluh juga memudahkan mereka dalam melakukan pendampingan kelompok dan penyampaian laporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Utara, Ir Syarifuddin MMA, Selasa 8/12/2021 menyatakan dukungan nya terhadap pembangunan SOBAT-PS  tersebut. Dimana menurut dia, tujuan perhutanan sosial jelas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar bagi-bagi bantuan.

“Saya melihat dengan sistem ini kita dapat melakukan monitoring perkembangan kelompok masyarakat, mulai dari hasil penerimaan bantuan bisa menjadi lebih berkembang dan kelompok yang tidak ada progress kemajuannya, sehingga kita dapat mencari akar permasalahan untuk menemukan solusi kedepannya, supaya tujuan dari perhutanan sosial dapat terwujud. Oleh karena itu sangat berharap agar SOBAT-PS segera dilaunching dan diimplementasikan, ” ungkap syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Nur Laila yang juga selaku innovator SOBAT-PS menuturkan, bahwa saat ini sistem tersebut masih dalam tahap proses pengembangan dan uji coba, semoga tahun depan sudah bisa launching.

Program ini fungsi sistemnya komplit, sifat komunikasi untuk program bantuanya juga dua arah. Dimulai dari kelompok mengajukan proposal via sistem, selanjutnya diverifikasi secara administratif oleh Dinas Kehutanan. Apabila dalam proposal terdapat kekurangan nya maka akan dinotice oleh admin agar usulan bisa segera dilengkapi.

“Semua dilakukan secara online. Masyarakat dan pendamping kelompok/penyuluh tidak perlu lagi mengirim proposal secara manual ke kantor Dinas Kehutanan, jadi lebih efektif dan efisien, karena mengingat lokasi kelompok perhutanan sosial tersebar di wilayah propinsi Kalimantan Utara sementara jumlah pendamping kelompok petaninya sangat terbatas, “ ujar Nurlaila.

Jadi tambahnya, pada sistem ini ada data-data tentang jumlah, luasan, sebaran kelompok perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan utara serta info dan sebaran bantuan dapat langsung diakses oleh public.

Diketahui SOBAT – PS tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelayanan publik terutama menghadapi era revolusi 5.0 dan sebagai salah satu bentuk implementasi E-Government pada Dinas Kehutanan Provinsi khususnya dalam penyelenggaraan pemberian bantuan perhutanan sosial ke masyarakat sekitar dan di dalam Kawasan hutan. *

Sumber  : Press Reales

Editor     : Sahri.

 

 

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending