Connect with us

Berita Kaltara

Tantangan Lahirkan Inovasi, Gubernur Launching 4 Aplikasi Bidang Pendidikan

Published

on

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara meluncurkan Aplikasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kepengawasan (PKP) angkatan VII Pemprov Kaltara dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan di Bulungan Room Hotel Tarakan Plaza, Minggu (5/12).

 

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang sekaligus membuka dan meluncurkan aplikasi berbasis web tersebut sekaligus menyerahkan bantuan biaya pendidikan bagi korban kebakaran di belakang Hotel Ramayana RT. 03 Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan. Serta turut dihadiri Kepala Disdikbud Provinsi Kaltara, Kepala Cabang Disdikbud wilayah Kota Tarakan, Kepala Dinas LHK Provinsi Kaltara, Pengawas SMA/SMK/SLB se Kota Tarakan, dan Rektor Universitas Patri Artha.

Dalam laporannya, Kepala Disdikbud Provinsi Kaltara, Teguh Hendri Susanto mengatakan ada empat aplikasi yang akan diluncurkan yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Tidak hanya melibatkan Disdikbud Kaltara saja, namun ada aplikasi-aplikasi lain lahir dari sekolah menengah yang ada di Kota Tarakan.

“Ada aplikasi SIMPEL KAJILA dari Disdikbud Kaltara, aplikasi Si-PESUD CERDAS dari Cabang Disdikbud Kaltara wilayah Kota Tarakan, aplikasi SIPAS DANIK dari SMAN 1 Tarakan, dan aplikasi SIMA SMAGA dari SMKN 3 Tarakan,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menjelaskan gerakan inovasi daerah merupakan salah satu gerakan yang dicanangkan pemerintah provinsi untuk mendukung percepatan visi ‘terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju, dan Sejahtera’. Ia mengingatkan untuk selalu menjaga semangat ber inovasi.

“Karena inovasi adalah salah satu kunci peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat,” jelas Gubernur yang baru-baru ini menerima penghargaan bidang inovasi di ajang nasional.

“Perlu saya ingatkan juga bahwa meskipun suatu sistem / prosedur pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditingkatkan,” tambahnya.

Karena menurut Gubernur Zainal esensi dari inovasi itu adalah selalu berupaya mencari solusi yang lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber dana untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas. Terlebih dengan adanya perkembangan teknologi di era industri 4.0 ini.

“Saya pernah sampaikan waktu di iNews tv dan saya menerima penghargaan siPELANDUKILAT itu inovasi di bidang kependudukan bahwa dimana kita bertugas dimana kita ditugaskan banyak kesulitan banyak hambatan disitu akan muncul inovasi. Dibanding kita bertugas ditempat yang biasa-biasa saja tidak ada tantangan dan kendala. Saya yakin lebih banyak melahirkan inovasi ditempat kita bertugas yang banyak tantangannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan dikegiatan ini, atas nama Pemprov Kaltara, Gubernur Zainal akan menyerahkan bantuan kepada terdampak dari musibah kebakaran di Kelurahan Sebengkok beberapa waktu lalu.

“Bantuan ini merupakan wujud empati, solidaritas dan kebersamaan kita sebagai sebuah kelurga, sudah sewajarnya bila ada anggota keluarga yang tertimpa musibah anggota keluarga lain dengan ikhlas memberi bantuan,” pungkasnya.

Bantuan biaya pendidikan ini disalurkan kepada 12 orang korban kebakaran, 11 orang siswa dan 1 orang pegawai tidak tetap. Bantuan ini merupakan sumbangan dari stakeholder pendidikan di wilayah Kota Tarakan dan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Jumlah nominalnya sebesar Tiga Juta Rupiah dan tambahan dari Gubernur Zainal sebesar Lima Ratus Ribu Rupiah. (el.r/dkisp.kaltara)

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending