Connect with us

Berita Kaltara

Sekda Harapkan FKPPI Kaltara Jadi Ujung Tombak Hadapi Ancaman Non-Militer

Published

on

TANJUNG SELOR – Pelantikan Pengurus Daerah XXXIV Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Kalimantan Utara (Kaltara) Masa Bakti 2021-2026 pada Jumat (03/12/2021) bertempat di Indoor Markas Komando Resort Militer 092/Maharajalila yang turut dihadiri oleh Gubernur Zainal A. Paliwang yang diwakili Suriansyah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara Suriansyah.

Selain Suriansyah, di tempat yang sama juga hadir Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kaltara diwakili oleh Eri Dwi Haryanto selaku Dir. Pembinaan Masyarakat Komandan Besar, Brigjen. TNI Suratno sebagai Komandan Resort Militer (Danrem) 092 Maharajalila, serta dihadiri pula secara daring oleh Pontjo Sutowo selaku Ketua Umum Pengurus Pusat secara daring.

Dalam sambutannya, Pontjo Sutowo menyampaikan bahwa FKPPI harus mampu menjadi mitra dari TNI/Polri karena pergeseran ancaman militer ke non militer memerlukan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, FKPPI sebagai keluarga besar TNI/Polri sudah seyogjanya berada di garis terdepan dalam membina semangat kebangsaan itu.

“Maka dari itu TNI/Polri bergerak di luar kuasa, tapi perkembangan ini belum ditunjang dengan instuisi yang memadai. Banyak persoalan bersama tapi tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab, maka dari itu kita perlu melihat secara umum bahwa suatu negara dibela oleh warganya,” ujar Pontjo.

Melihat hal ini, Brigjen. TNI Suratno mengungkapkan bahwa FKPPI layak tampil sebagai teladan di masyarakat Kaltara untuk memberikan inspirasi bagi kaum muda. Selain itu, penting pula berperan aktif sebagai entitas bela negara, agen perubahan, pegiat ekonomi, serta kotrol sosial.

“Hal ini dirasa perlu karena keberadaan sebuah wadah perkumpulan keluarga besar FKPPI di Kaltara ini mampu memberikan kontribusi terhadap kekuatan moral, sosial, dan ekonomi. Semoga amanah yang diberi dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab dan semangat pengabdian,” bebernya.

Tidak ketinggalan, Suriansyah juga memberikan pengakuan yang sama. Ia berharap pelantikan ini dapat mempererat hubungan sesama serta menjadikan FKPPI sebagai wadah dalam merumuskan kembali peran serta fungsi sebagai putra-putri TNI/Polri secara lebih adaptif agar dapat terus bersinergi dengan pemerintah di Lingkungan Provinsi Kaltara.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama menjadikan FKPPI sebagai wadah generasi muda dalam mencetak putra-putri TNI/Polri yang berintelektual dan berintegritas serta kuat dan militan yang selalui setia kepada nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” ujar Suriansyah saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Zainal.

“Saya minta agar saudara dapat konsisten dan istiqomah dalam menjaga serta membumikan ideologi pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, menjadi garda terdepan dalam menangkal disintegritas bangsa, radikalisme, dan terorisme. Selain itu, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan senantiasa profesional di bidang pekerjaan dan pengabdiannya masing-masing,” pungkasnya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, di hadapan para tamu undangan ia mengaku sangat meyakini KPPI bahwa dapat menjadi ujung tombak yang memiliki jiwa nasionalisme, bertanggungjawab, cerdas, berani, dan kompetitif. (yur/saq/dkispkaltara)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending