Connect with us

Berita Nasional

Ketua KONI Tinjau Kesiapan Atlet Selam Kaltara di PON XX Papua

Published

on

Ketua KONI Kaltara HM Nasir SE tengah berbincang dengan atlet selam yang berlaga di PON XX Papua.

– Disebut Agung Supriyanto bisa berpeluang meraih medali 

MIMIKA – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H M Nasir SE, ditengah kesibukan nya diperhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua berkesempatan menyambangi atlet Cabang Olahraga (Cabor) Selam, Selasa 5/10/2021 malam.

“Saya datang untuk menyemangati saudara Agung Supriyanto dan managernya Puji Padmono, ” kata Kstua KONI Kalatara HM Nasir SE kepada kontributor Jurnal Kaltara, Anto, di Mimika, Papua.

Menurut H Nasir, atlet selam Kaltara sesuai jadwal akan bertanding pada tanggal 13 Oktober mendatang, dikelas 5 point’ course dan m course.

Dijelaskan nya, potensi atlet selam ini untuk meraih medali sangat.besar.

Dikesempatan itu Ketua KONI, juga menanyakan hambatan dan kendala apa saja yang dialami atlet selam ini.

“Syukur Alhamdulillah selama di Papua tim atlet selam lancar-lancar saja, * kata HM Nasir.

Lawan terberat, hanya provinsi Jawa Timur. Itu lah yang mendasari Kaltara optimis bisa meraih medali dari Cabor Selam tersebut. *

Kontributor : Anto.
Editor.           : Sahri.

Politik

Rakyat Tetap Menunggu Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Direalisasikan

Published

on

Banner (Infografis).

– Terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih.

Esensi demokrasi pada dasarnya adalah menciptakan local choice dan local voice, yakni memunculkan artikulasi suara rakyat secara langsung dengan tujuan memberi kesempatan terbentuknya kekuasaan dari bawah bukan dari elit politik.

Memaknai esensi demokrasi melalui sistem pilkada dengan cara dipilih secara langsung merupakan sebuah proses politik yang harusnya menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa dalam demokrasi terdapat makna yang seimbang antara substansi dan prosedural.

Pilkada bukan sekedar prosesi atau ritus politik tetapi menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat. Dimana masyarakat harus belajar tentang keterkaitan antara proses politik (Election choice) dan kebijakan publik (policy choice).

Proses politik adalah pilkada sedangkan kebijakan publik adalah janji politik (Visi dan Misi) kandidat terpilih.
Proses politik sudah dilalui, tinggal bagaimana kebijakan publik berupa janji politik (visi misi) harus diwujudkan dan diimplementasikan sehingga publik merasakan langsung manfaat keterpilihannya sebagai Kepala Daerah.

Terlepas dari latar belakang seorang Kepala Daerah berasal dari birokrat, pengusaha atau politisi yang penting memiliki integritas untuk menepati visi misi sebagai janji politik, sebab ingkar janji dalam politik bukan fenomena khas Indonesia.

Dalam terminologi agama, janji seseorang adalah cerminan moralitas dari definisi diri seseorang dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga dalam terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih. Dalam etika politik demokrasi, janji politik (visi misi) adalah yang seharusnya sungguh-sungguh dipegang untuk direalisasikan menjadi kenyataan.

Mana kala janji diabaikan akibatnya demokrasi perwakilan mengalami disconnect electoral, yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dan yang diwakilinya. Esensinya adalah menjadi seorang pemimpin publik harus memiliki empati politik berupa kesediaan dan kerelaan untuk mewakafkan diri dan jiwanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkannya diperlukan pemimpin yang mumpuni dan berintegritas sehingga mampu memperbaiki sistem dan budaya secara bersamaan. Memperbaiki sistem tanpa perbaikan budaya kerja membuat orang bersiasat, budaya kerja tanpa dukungan sistem yang baik sulit terwujud sinergi kolaboratif.

Sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih sudah waktunya untuk keluar dari jebakan proses politik dengan segera menjalankan bentuk komitmen, konsistensi dan integritas yang menjadi janji politik (visi misi), atau sudah saatnya melaksanakan substansi politik itu sendiri berupa kebijakan publik. Seorang Kepala Daerah pemenang pilkada segera menempatkan dirinya sebagai core sistem pemerintahan baru dengan segudang rencana, setumpuk ide cemerlang dan berjibaku dengan waktu mewujudkan janji-janji politik (visi misi), tanpa mencari-cari alasan menjadi seorang apatis, perubahan menjadi hal yang complicated dan sulit.

Pasca Pilkada, sudah seharusnya kepala daerah terpilih memasuki ruangan semacam black box berupa visi, misi dan program termasuk tidak melupakan masalah alokasi dan distribusi sumber daya publik agar berkonversi ke dalam aksi lapangan sebagai momen pembuktian segala janji dilunasi atau sebaliknya hanya tinggal janji, manakala pembuktian diabaikan tidak menutup kemungkinan akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral.

Menjadi pemimpin publik (kepala daerah / wakil kepala daerah) secara sederhana sangat simpel yakni jadilah pemimpin yang amanah dan terpercaya, tunaikan apa yang sudah dijanjikan, karena itulah jalan untuk memperoleh kemuliaan di hadapan masyarakat dan Allah SWT. *

Oleh : Dody Irsad Sudirman Dekan Fisipol Universitas Kaltara.

Continue Reading

Politik

Acara Halal Bihalal Jadi Ajang Penguatan Politik DPC Gerindra Bulungan

Published

on

H Habaib Achmad Djufrie SE MM Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu 25/5/2022 jadi ajang silaturahmi antar pengurus dan masyarakat.

Kaum perempuan DPC Gerindra Bulungan.

Acara tersebut digelar dimarkas partai Gerindra di jalan F Tendean Tanjung Selor.

Ditengah acara, Ketua DPC Gerindra Bulungan, Habaib Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini mengatakan saat diwawancara, halal bihalal ini dilaksanakan tak lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi, “dan ini lumrah dilaksanakan sesudah kita merayakan hari raya idul Fitri 1 Syawal 1443 H, ” ujarnya.

Ditanya harapan pada Pileg 2024 mendatang, Habaib mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan atau dukungan politiknya kepada partai Gerindra besutan Letjend Purnawirawan H Prabowo Subianto tersebut.

“Partai Gerindra sudah terbukti dan teruji, bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan hak-hak politik masyarakat. ” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya optimis tahun 2024 mendatang akan memperoleh kursi lebih dari yang sekarang.

“Minimal untuk kabupaten 5 kursi, di DPRD Provinsi tetap dan DPR RI satu kursi, ” pungkas H Habaib Achmad Djufri dengan nada optimis. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Nasional

Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Tokoh Adat, Penajam Paser Utara, 14 Maret 2022

Published

on

*Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena. Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

Continue Reading

Trending