Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Media Siber Daerah Rame-Rame Tolak “Berkah Presiden Jokowi” KPCPEN Kominfo.

Published

on

Pengurus SMSI Daerah di Indonesia

JAKARTA – Dugaan ketidak-adilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut “berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.

Direktur Radar Mandalika dan Radarmandalika.id HM Syukur dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/7/2021) mengatakan, Kementerian Kominfo, sebagai etalase komunikasi Republik Indonesia, semestinya sangat tahu, peran media.

“Kami yakin, bahwa kebijakan presiden terhadap kerjasama dengan media di program  KPCPEN tidak akan mungkin diskriminatif, sehingga ada kesenjangan seperti bumi dan langit. Jika sampai media rame-rame nenolak berkah presiden yang disodorkan Kementerian Kominfo, berarti ada yang salah dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Syukur.

Penanggung Jawab Papuatimes, Hans juga mengecam cara-cara diskriminasi yang dipraktikkan dalam pelaksanaan program KCPPEN.

“Kami sudah terbiasa dengan diskriminasi oleh pemerintah pusat, tetapi kami di Papua tidak pernah bayangkan, hal ini terjadi terhadap media. Kementerian Kominfo seharusnya membangun citra positif negeri ini,” ujar Hans.

Hans menolak kerjasama KPCPEN dari Kementerian Kominfo karena ini bukan membangun ekonomi nasional, tetapi terkesan pelecehan terhadap media.

“Kami tidak yakin program Bapak Jokowi diskriminatif dan seburuk seperti ini. Jika program Bapak Jokowi kepada media seperti ini, kami dari Papua lebih baik menolak dan tidak menerima program ini,” tandas Hans.

Ketua SMSI Sulawesi Selatan, Rasid sebelumnya mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak,” kata Rasid.

Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, didapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten.

“Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami,” sebutnya.

Senada dengan pimpinan perusahaan media siber lainnya, Direktur Saibumi.com Donny Irawan salah satu media di Lampung menolak berkah Jokowi ini dan mempertanyakan penanganan KPCPEN di Kementerian Kominfo ini.

“Saya enggak ngerti, Kementerian Kominfo merupakan etalase komunikasi Republik Indonesia. Jika pola komunikasi yang dibangun Kementerian Kominfo seperti ini, sepertinya ada yang enggak beres” ujar Donny.

“Apa benar kebijakan presiden dalam pelaksanaan KPCPEN dengan media ada diskriminasi bagai bumi dan langit” ungkap Donny.

Menurut dia, Kemkominfo sebagai ujung tombak dari pemerintah saat ini, tidak boleh seenaknya melepas anggaran ke Agency dengan sangat liberal.

Ketua  SMSI Jawa Barat Andy menyayangkan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo tersebut.  “Ini keterlaluan. Saya sayangkan hal ini terjadi, semestinya bijaksanalah. Muncul pertanyaan kami di daerah, jika masyarakat persnya saja dibuat begini, bagaimana masyarakat yang buta huruf dan buta informasi?” Kata Andy.

Pertanyaan lainnya, tambah Andy, muncul masalah seperti di Kominfo ini karena konsep presiden yang tidak komprehensif atau pelaksana KPCPEN oleh Menteri Kominfo yang tidak cakap atau memang orang-orang di kominfo yang bermasalah?

“Bayangkan. Anggaran 1,6 miliar yang sudah sangat kecil diperuntukkan bagi enam puluh anggota SMSI di daerah dan dibagi dengan nilai tiga juta rupiah sampai dengan Rp 12 juta per media. Dan,  tiga juta rupiah itu untuk 20 kali tayang artikel dan 5 kali naik banner. Sisanya kemana? Ini Agencynya yang salah hitung, atau cash backnya yang terlalu besar?” tandas Andy.

Gugus Suryaman pengusaha pers siber dari Sultra juga menyampaikan kekecewaannya. “Kami diwajibkan menyerahkan Analytics tools (google analytics) dan CMS. Emangnya kominfo tidak ngerti, bahwa CMS itu jantung media kami. Alih-alih membantu media di masa pandemi, ini justru terkesan ‘menyandra’ media kami,” ujar Gugus.

Penjab Waspada Aceh Aldin berpendapat, Diseminasi KPCPEN di Kemkominfo patut diapresiasi sebagai wujud pelaksanaan pemberian insentif untuk media di tengah ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media akibat pandemi.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah,. Ini jelas merusak citra Bapak Jokowi” ujar Ketua SMSI Aceh ini.

Mestinya Punya Strategi dan Terukur

Pengamat Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Medrial Alamsyah menilai Indonesia bisa mengalami krisis kemanusiaan, jika pemerintah dalam hal KPCPEN serius mengatasi dua krisis yang sedang berlangsung, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

“Adanya protes media daerah dalam kegiatan diseminasi bukan saja menunjukkan tidak ada sense of crisis di tingkat pelaksana tim KPCPEN, tetapi juga lebih dari itu, terindikasi masih adanya  pelaksana yang melakukan kejahatan rutin birokrasi seperti korupsi dan manipulasi,” ujar Medrial Alamsyah.

Selanjutnya Medrial juga mengatakan seharusnya tim KPCPEN mengerjakan semua aspek dan detail dari pekerjaan dengan serius, punya strategi yang jelas dan terukur.

Menanggapi reaksi para pengusaha pers siber dari berbagai daerah mengenai pelaksanaan KPCPEN di Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat M Nasir mengatakan, pihak Kementerian Kominfo sebaiknya menelusuri di mana letak ketidak-adilan itu terjadi.

“Saya kira semua ini bisa ditelusuri oleh Kemkominfo, sehingga bisa diluruskan kembali.  Semua harus jujur dalam mengemban amanah, dan tidak diskriminatif,” kata Nasir.

Menurut Nasir, surat resmi sudah dikirim ke Kementerian Kominfo mengenai masalah ini, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo.

“Hingga kini surat yang dilayangkan SMSI belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo. Untuk menelusuri permasalah yang disampaikan SMSI, Ketua Umum SMSI Firdaus sudah minta konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, namun   hingga kini belum ada jawaban” tutur Nasir. (***)

Editor : Sahri Anggota SMSI Provinsi Kalimantan Utara.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sorot Peristiwa

Pj Gubernur Bertandang Ke Rumah Dinas Sekprov Kaltim, Silaturahmi Idul Fitri 1445 H

Published

on

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni saat menyambut kedatangan Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik beserta keluarga.

SAMARINDA – Kebahagiaan tersendiri bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menerima kedatangan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, beserta istri Yulia Zubir dan kedua anaknya di dikediaman rumah dinasnya Jalan M Yamin Samarinda untuk merayakan Idulfitri 1445 Hijriyah, Kamis, (11/4/2024).

Dengan wajah gembira Sekda Sri Wahyuni menyambut tamu yang datang, bukan hanya Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik saja, juga banyak pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum yang menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi.

Para tamu dimanjakan dengan berbagai suguhan menu, seperti siomay, empek-empek, bistik daging, ayam goreng, sup ayam dengan minuman es teler dan es kopyor, selain minuman hangat lainnya.

Dihari yang penuh bahagia ini, dengan memakai baju muslim berwarna cream Sekda Sri Wahyuni tampak akrab berbincang dengan para tamu.

Silaturahmi ke rumah Sekda Provinsi Kaltim, dimanfaatkan Akmal Malik melihat langsung tanaman melon dan sayuran di green house rumah jabatan Sekda Provinsi Kaltim. “Ini sanga

Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik saat tinjau Green House tanaman melon dan sayur di rumah jabatan Sekdaprov Kaltim.

t bagus, kedepan mohon dilanjutkan lagi, ditanami lagi macam-macam sayuran dan saya sangat mendukung sekali,” kata Akmal.

Mendampingi kunjungan Pj. Gubernur Akmal Malik ke green house tanaman melon dan sayuran tampak selain tuan rumah Sri Wahyuni juga tampak hadir mantan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Abu Helmi dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.(*)

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Pj. Gubernur Kaltim: Tingkatkan tali silaturahmi di Hari Idul Fitri jaga kondusifitas Kaltim

Published

on

Pj. Gubernur Akmal Malik saat menyampaikan keterangan pers.

SAMARINDA – Ajakan untuk menjaga suasana aman dan kondusif di Bumi Kalimantan Timur kembali digaungkan Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam suasana Idul Fitri 1445 H /2024 M.

Hal tersebut diungkapkan Akhmal Malik saat melakukan safari lebaran ke Tenggarong, Kutai Kartanegara, Rabu (10/4/2024) mengunjungi Panti Asuhan Ar Rayan di bilangan Jalan KH Ahmad Muksin Gang Kubur, Kelurahan Melayu, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur.

“Mari kita tingkatkan tali silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri ini dan terus menjaga suasana aman dan kondusif di Bumi Kalimantan Timur yang kita cintai ini,” kata Akmal Malik.

Sebelum berkunjung ke Tenggarong, Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama warga masyarakat Samarinda melaksanakan sholat idul Fitri 1445 H di Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center Kaltim, Rabu pagi, 10 April 2024.

Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik beserta keluarga saat bersilaturahmi di Kedaton disambut Sultan Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin.

“Hari ini kita semua, kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia berjumpa dengan hari kemenangan, hari raya Idulfitri 1445 Hijriah,” kata Akhmal Malik saat memberikan sambutan sebelum sholat idul Fitri dimulai.

Sebelum berkunjung ke Tenggarong melaksanakan safari lebaran Idul Fitri 1445, Pj. Gubernur Akhmal Malik mengunjungi sejumlah panti asuhan di Kota Tepian Samarinda, dan langsung melanjutkan safari lebaran ke Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Panti Asuhan Ar Rayan yang terletak di bilangan Jalan KH Ahmad Muksin Gang Kubur, Kelurahan Melayu, Tenggarong yang menjadi tujuan kunjungan Akmal Malik didampingi istri dan anak di Kota Raja.

Setelah bersilaturahmi dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di panti asuhan Ar Rayan, Akmal Malik kemudian mengunjungi Kedaton Kutai Kartanegara.

Sesampainya di Kedaton, Pj Gubernur Akmal Malik beserta keluarga disambut Sultan Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin beserta istri dan keluarga. Silaturahmi dibalut suasana hangat dilanjutkan dengan makan siang bersama di kediaman Sultan Kutai Kartanegara ini.

Akmal Malik mengungkapkan rasa syukur karena sudah bisa bersilaturahmi di suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Akmal mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk terus meningkatkan tali silaturahmi antara sesama umat.

Akmal mengatakan, kondisi panti asuhan menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah. Karena tugas yayasan ini adalah menampung anak-anak yang kurang beruntung, sementara negara juga punya tanggungjawab memberikan kehidupan yang layak kepada warganya.

Akmal Malik, dengan tulus, berusaha memberikan bantuan dengan tangan sendiri. Ia menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab negara dan masyarakat. Kaltim, sebagai daerah yang kaya, harus menjaga dan merawat warganya.

“Saya sangat sedih melihat kondisinya, dan belum bisa memberikan apa-apa, tetapi InsyaAllah Pemprov Kaltim akan membantu. Bagi saya, negara dan pemerintah harus turun tangan membantu secara permanen, jangan hanya sekedar bulanan,” kata Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan perhatian lebih pada anak-anak yang memerlukan dukungan,” tanbahnya.

Panti asuhan yang dikunjungi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pada lebaran pertama kalinya. Di Kaltim, sejak dilantik sebagai Pj. Gubernur Kaltim (2/10/2023), antara lain:

1. Yayasan Panti Asuhan Yatim Berkah Syariah (Rumah Tahfidz Uwais Al-Qomi) di jl.Patimura no.07 RT. 004 Kel. Masjid Samarinda Seberang

2. Panti Asuhan Aisyiyah Siti Khodijah

3. Panti Asuhan Forum Jalinan Persaudaraan Kalimantan (FJDK) jl.AW. Syahrani Perum Pondok Alam Indah Blok I no. 02 RT. 02 Samarinda

4. Yayasan Panti Asuhan Rahmatullah Jl. Sukorejo no.27 RT.39 Kel. Lempake. Samarinda Utara

5. Panti Asuhan Kasih Bunda Utari jl.Padat karya no. 92 RT. 08 Bengkuring, Samarinda

6. Panti Asuhan Aisyiyah Siti Khodijah jl. Merdeka no. 27 RT. 85 Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda

7. Panti Asuhan Aisyiyah Al-Walidaturrah jl. Siradj Salman RT. 27 Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu

8. Panti Asuhan Ar Rayyan, JI. KH. Muksin Gg. Kubur No. 19 RT.03 Kel. Melayu Tenggarong.

9. Kedaton Silaturahmi Bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.(*)

Continue Reading

Sorot Peristiwa

IKN Sepi, 10 Ribu Pekerja Lagi Mudik

Published

on

Pesawat Hercules yang membawa pekerja IKN.

Catatan Rizal Effendi.

SAYA mendapat undangan halalbihalal dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Acaranya berlangsung di kantor sementara OIKN, kompleks Pantai Mentari, Batakan, Balikpapan Timur tepat pada hari Idulfitri, Rabu (10/4) ba’da dzuhur.

Undangannya ditandatangani oleh Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Dia adalah doktor ilmu hukum, yang sebelumnya akademisi yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat.

Bambang lagi diwawancarai wartawan.

Suasana halalbihalal berlangsung menarik. Di tepi Pantai Batakan. Kepala OIKN Bambang Susantono dan istri, Lusie Indrawati bersama tim manajemen lainnya menyambut langsung undangan yang datang.

Saya boleh dibilang datang yang pertama. Selain Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan istri. Yang menyambut langsung Sekretaris OIKN. “Selamat datang Pak Rizal, terima kasih berkenan datang,” kata Achmad Jaka Santos.

Kami sempat terlibat perbincangan tentang perkembangan kota Balikpapan terkait kehadiran IKN.
Saya juga sempat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin. Dia mantan pejabat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Situasi kawasan KIPP yang sangat lengang karena ditinggal mudik.

Saya surprise juga bertemu Indra, eks PNS Dispora Balikpapan yang hijrah ke IKN.
Undangan disuguhi aneka makanan ringan dan berat. Ada lontong sayur, salah satu kesukaan saya. Menu utama saya adalah soto banjar. Saya suka sekali.

Seusai salat Idulfitri di parkir Sport Center Balikpapan Baru, saya langsung melahap soto di tempat ibu saya di Bangun Reksa.

Halalbihalal adalah tradisi khas umat Islam di Indonesia. Acara bermaaf-maafan setelah menjalani ibadah Ramadan. Acara semacam ini mulai dilaksanakan secara resmi di tahun 1948 oleh Presiden Soekarno setelah mendapat petunjuk dari ulama NU KH Abdul Wahab Hasbullah.

Kepala OIKN Bambang Susantono dan istri bersama saya dan Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan istri.

Tujuannya untuk mempertemukan partai politik dan pemimpin bangsa waktu itu untuk bersilaturahmi.
Ada yang bilang istilah halalbihalal juga sudah muncul pada tahun 1935, ketika pedagang martabak di Taman Sriwedari Solo memberi nama martabaknya sebagai “Martabak Halalbihalal.”

Versi lain menyebutkan tradisi halalbihalal sudah dikenal sejak tahun 1725, pada zaman Mangkunegara I, yaitu Pangeran Sambernyawa, Raja Mangkunegara I untuk menghemat waktu menjalankan tradisi maaf-maafan di waktu Lebaran atau pasca-Lebaran.
Sebelum menggelar halalbihalal, Bambang melaksanakan salat Idul fitri di Masjid Darussalam, Sepaku.

Lalu bersilaturahmi dengan warga setempat. Tahun depan, Kepala Otorita dan warga IKN sudah bisa salat Id di lokasi IKN. Saat ini tengah dibangun Masjid Negara IKN yang megah, hasil rancangan Nyoman Nuarta. Seniman Bali yang juga merancang Istana Garuda.

Masjid unik berkubah mirip sorban itu, dibangun di atas tanah seluas 3,2 hektare dengan menghabiskan biaya sekitar Rp940 miliar. Dapat menampung sekitar 61 ribu jamaah. Pelaksana proyek adalah PT Hutama Karya (Persero) melalui kerjasama operasi (KSO) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Maket Masjid Negara IKN yang lagi dibangun.

PULANG MUDIK

Sementara itu suasana di lokasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dilaporkan sepi. Tak ada kegiatan pekerja konstruksi karena 10 ribu pekerjanya pulang mudik ke kampung halamannya masing-masing sejak 4 April lalu. Ada yang ke Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Pekerja konstruksi IKN meninggalkan lokasi IKN Sepaku PPU.

Terasa sekali suasana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sangat lengang. Yang ada cuma petugas keamanan saja. Tak ada gumpalan debu yang beterbangan. Ratusan crane atau derek jangkung yang ada di sana seperti menjadi menara mati karena stop dioperasikan.

“Ya mereka lagi pulang mudik. Nanti minggu depan sudah kembali ke lokasi. Karena kita lagi memasuki puncak pekerjaan menjelang peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti,” kata Bambang Susantono.

Dia menyapa ramah ketika bertemu. Saya kaget dia masih ingat, padahal saya baru sekali bertemu ketika Upacara Kemerdekaan di IKN, 17 Agustus 2023. “Apa kabar, Pak Rizal, kapan-kapan kita bertemu untuk berbagi informasi,” ujar Bambang, yang juga sempat diwawancarai puluhan awak media.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah bertekad melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan di lokasi IKN. Ada 6.800 orang yang diundang. Tapi saya dengar masih direvisi lagi. Sebagian besar undangannya dari Jakarta. Selain juga para duta besar dari negara sahabat dan pimpinan lembaga internasional.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Jumat (5/4) lalu secara resmi melepas kegiatan “Mudik Bareng Pekerja Konstruksi IKN.”

Mereka ada yang menggunakan armada laut, penerbangan komersial, tetapi juga ada yang diangkut dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU.

“Senang banget, Mas, bisa pulang bertemu keluarga di hari Lebaran. Soalnya sudah hampir setahun saya bekerja di lokasi IKN belum pernah pulang,” kata Soeharto, salah seorang pekerja konstruksi asal Surabaya.

Menurut Iwan, semua pekerja di IKN baik yang ada di jajaran penyedia jasa, manajemen konstruksi dan pekerja konstruksi dari berbagai perusahaan yang terlibat merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian PUPR.

“Karena itu kami memberikan dukungan agar perjalanan mereka lancar untuk berkumpul keluarga,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Anggoro Putro, ada 4.598 orang yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi rumah susun (rusun) untuk ASN, Polri, BIN dan TNI.

Selain itu ada yang bekerja di konstruksi Istana Negara, jalan dan fasilitas umum lainnya serta pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

“Presiden Jokowi berencana untuk pindah sebelum 16 Agustus. Tergantung kondisi terakhir nanti,” jelas Plt Direktur Regional II Bappenas, M Roudo,
dalam keterangan terpisah.
Anggoro mengungkapkan, dari ribuan pekerja yang pulang mudik itu, ada 1.258 orang menggunakan pesawat Hercules. Selebihnya menggunakan pesawat komersial dan terbanyak menggunakan moda transportasi kapal laut.

Menurut Kepala Kantor KSOP Kelas I Balikpapan Kapten Bharto Ari Raharjo, ada 6.000-an pekerja konstruksi IKN diberangkatkan melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan. Tujuan mereka ada yang ke Surabaya, Jatim dan ada juga ke Parepare, Sulawesi Selatan.

“Ada teman mengirimi saya pantun Lebaran. Jalan-jalan ke IKN Sepaku. Hari Lebaran pakai baju baru. Kalau ada salah dan khilaf dari aku. Mohon maaf di hari Idul Fitri yang penuh suci dan haru. Tapi jangan lupa THR-nya Bapak-Ibu”.(*)

*) Rizal Effendi
Wartawan Senior Kaltim
Wali Kota Balikpapan 2011-2021.

Continue Reading

Trending