Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Media Siber Daerah Rame-Rame Tolak “Berkah Presiden Jokowi” KPCPEN Kominfo.

Published

on

Pengurus SMSI Daerah di Indonesia

JAKARTA – Dugaan ketidak-adilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut “berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.

Direktur Radar Mandalika dan Radarmandalika.id HM Syukur dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/7/2021) mengatakan, Kementerian Kominfo, sebagai etalase komunikasi Republik Indonesia, semestinya sangat tahu, peran media.

“Kami yakin, bahwa kebijakan presiden terhadap kerjasama dengan media di program  KPCPEN tidak akan mungkin diskriminatif, sehingga ada kesenjangan seperti bumi dan langit. Jika sampai media rame-rame nenolak berkah presiden yang disodorkan Kementerian Kominfo, berarti ada yang salah dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Syukur.

Penanggung Jawab Papuatimes, Hans juga mengecam cara-cara diskriminasi yang dipraktikkan dalam pelaksanaan program KCPPEN.

“Kami sudah terbiasa dengan diskriminasi oleh pemerintah pusat, tetapi kami di Papua tidak pernah bayangkan, hal ini terjadi terhadap media. Kementerian Kominfo seharusnya membangun citra positif negeri ini,” ujar Hans.

Hans menolak kerjasama KPCPEN dari Kementerian Kominfo karena ini bukan membangun ekonomi nasional, tetapi terkesan pelecehan terhadap media.

“Kami tidak yakin program Bapak Jokowi diskriminatif dan seburuk seperti ini. Jika program Bapak Jokowi kepada media seperti ini, kami dari Papua lebih baik menolak dan tidak menerima program ini,” tandas Hans.

Ketua SMSI Sulawesi Selatan, Rasid sebelumnya mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak,” kata Rasid.

Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, didapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten.

“Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami,” sebutnya.

Senada dengan pimpinan perusahaan media siber lainnya, Direktur Saibumi.com Donny Irawan salah satu media di Lampung menolak berkah Jokowi ini dan mempertanyakan penanganan KPCPEN di Kementerian Kominfo ini.

“Saya enggak ngerti, Kementerian Kominfo merupakan etalase komunikasi Republik Indonesia. Jika pola komunikasi yang dibangun Kementerian Kominfo seperti ini, sepertinya ada yang enggak beres” ujar Donny.

“Apa benar kebijakan presiden dalam pelaksanaan KPCPEN dengan media ada diskriminasi bagai bumi dan langit” ungkap Donny.

Menurut dia, Kemkominfo sebagai ujung tombak dari pemerintah saat ini, tidak boleh seenaknya melepas anggaran ke Agency dengan sangat liberal.

Ketua  SMSI Jawa Barat Andy menyayangkan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo tersebut.  “Ini keterlaluan. Saya sayangkan hal ini terjadi, semestinya bijaksanalah. Muncul pertanyaan kami di daerah, jika masyarakat persnya saja dibuat begini, bagaimana masyarakat yang buta huruf dan buta informasi?” Kata Andy.

Pertanyaan lainnya, tambah Andy, muncul masalah seperti di Kominfo ini karena konsep presiden yang tidak komprehensif atau pelaksana KPCPEN oleh Menteri Kominfo yang tidak cakap atau memang orang-orang di kominfo yang bermasalah?

“Bayangkan. Anggaran 1,6 miliar yang sudah sangat kecil diperuntukkan bagi enam puluh anggota SMSI di daerah dan dibagi dengan nilai tiga juta rupiah sampai dengan Rp 12 juta per media. Dan,  tiga juta rupiah itu untuk 20 kali tayang artikel dan 5 kali naik banner. Sisanya kemana? Ini Agencynya yang salah hitung, atau cash backnya yang terlalu besar?” tandas Andy.

Gugus Suryaman pengusaha pers siber dari Sultra juga menyampaikan kekecewaannya. “Kami diwajibkan menyerahkan Analytics tools (google analytics) dan CMS. Emangnya kominfo tidak ngerti, bahwa CMS itu jantung media kami. Alih-alih membantu media di masa pandemi, ini justru terkesan ‘menyandra’ media kami,” ujar Gugus.

Penjab Waspada Aceh Aldin berpendapat, Diseminasi KPCPEN di Kemkominfo patut diapresiasi sebagai wujud pelaksanaan pemberian insentif untuk media di tengah ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media akibat pandemi.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah,. Ini jelas merusak citra Bapak Jokowi” ujar Ketua SMSI Aceh ini.

Mestinya Punya Strategi dan Terukur

Pengamat Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Medrial Alamsyah menilai Indonesia bisa mengalami krisis kemanusiaan, jika pemerintah dalam hal KPCPEN serius mengatasi dua krisis yang sedang berlangsung, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

“Adanya protes media daerah dalam kegiatan diseminasi bukan saja menunjukkan tidak ada sense of crisis di tingkat pelaksana tim KPCPEN, tetapi juga lebih dari itu, terindikasi masih adanya  pelaksana yang melakukan kejahatan rutin birokrasi seperti korupsi dan manipulasi,” ujar Medrial Alamsyah.

Selanjutnya Medrial juga mengatakan seharusnya tim KPCPEN mengerjakan semua aspek dan detail dari pekerjaan dengan serius, punya strategi yang jelas dan terukur.

Menanggapi reaksi para pengusaha pers siber dari berbagai daerah mengenai pelaksanaan KPCPEN di Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat M Nasir mengatakan, pihak Kementerian Kominfo sebaiknya menelusuri di mana letak ketidak-adilan itu terjadi.

“Saya kira semua ini bisa ditelusuri oleh Kemkominfo, sehingga bisa diluruskan kembali.  Semua harus jujur dalam mengemban amanah, dan tidak diskriminatif,” kata Nasir.

Menurut Nasir, surat resmi sudah dikirim ke Kementerian Kominfo mengenai masalah ini, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo.

“Hingga kini surat yang dilayangkan SMSI belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo. Untuk menelusuri permasalah yang disampaikan SMSI, Ketua Umum SMSI Firdaus sudah minta konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, namun   hingga kini belum ada jawaban” tutur Nasir. (***)

Editor : Sahri Anggota SMSI Provinsi Kalimantan Utara.

 

Sorot Peristiwa

Idul Adha 1443 H, PT PKN Qurban 9 Ekor Sapi dan 10 Kambing

Published

on

Penyerahan hewan qurban oleh Manager Comdev PT PKN Iwan Suryatno S Hut yang diterima secara simbolis oleh Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), pada hari raya Idul Adha 1434 H, yang perayaan nya bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 sumbang sejumlah hewan qurban, terdiri dari 9 ekor Sapi dan kambing sebanyak 10 ekor.

“Kemarin diserahkan secara simbolis oleh Manager Comdev kita bapak Iwan Suryatno S Hut, kepada bapak Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si, di Mesjid Agung Tanjung Selor, usai Sholat Jumat, 8/77/2022, ” kata M Yusuf B SP, Superintendent PT PKN, melalui pesan WhatsAPP nya kepada media ini, kemarin.

Hewan qurban itu diperuntuk kan kepada 18 desa dan 1 ekor untuk Mesjid Istiqomah Tanjung Selor. “Harapan kita melalui qurban ini dapat menjadi berkah bagi kita semua, ” kata Yusuf.

Semoga kita semua juga dapat mencontoh keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana ketaatan nya kepada Allah SWT. * jk/kjs.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Pacu SDM Lokal Bulungan Kaltara, PT PKN Kembali Jalin MoU Dengan UNPAD Bandung

Published

on

Manajemen PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, Iwan Suryatno S Hut, Manager Comdev baju putih nomor tiga dari kanan.

– Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus ST diperkirakan hadir menyaksikan penandatanganan kerjasama.

TANJUNG SELOR – PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) salah satu perusahaan yang bergerak disektor pertambangan batu bara, sejak beberapa tahun terakhir terus konsen memacu sumber daya manusia (SDM) lokal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dimana sebelumnya PT PKN menjalin kerja sama atau MoU dengan fakultas kelautan dan perikanan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Provinsi Jawa Barat, kembali perusahaan ini melanjutkan kerjasama dengan Fakultas Pertanian jurusan Agro Pertanian.

“Untuk Fakultas Kelautan dan Perikanan ada 4 mahasiswa asal Bulungan yang terdata sebagai mahasiswa UNPAD, besok 6/7/2022 MoU kembali dilanjutkan dengan Fakultas Pertanian, pada fakultas ini kita diberikan slot sebanyak 10 Mahasiswa, ” kata Muhammad Yusuf B SP, Superintendent PT PKN, kepada media ini diruang kerjanya, Senin 4/7/2022 kemarin.

Ke 10 orang mahasiswa asal Bulungan ini nantinya setahun menjalani perkuliahan di UNPAD, tahun kedua mereka akan sambil kerja dilokasi perusahaan tertentu sesuai jurusan nya, disemester terakhir mereka kembali ke kampus untuk menyelesaikan studi.

“Besok pak Iwan Suryatno S Hut selalu manager Comdev PT PKN, pak Triya Suprajeni Direktur PT ENM, pada penandatangan MoU itu juga diharapkan dapat bertemu dengan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST karena beliau juga diharapkan dapat hadir untuk menyaksikan, ” kata M Yusuf.

Selain itu tambah M Yusuf, PT PKN juga ada kerjasama dengan Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, “mudah-mudahan anak-anak yang angkatan 2018 di Unikaltar bisa menyelesaikan studi nya, ” ujarnya.

Kalau dengan Universitas Borneo Tarakan, kerjasama dimulai sejak tahun 2021, ada beberapa anak yang difasilitasi kuliah disana. Juga kerjasama dengan Politani Samarinda.

“Di Bandung selain dengan UNPAD, PT PKN juga menjalin kerjasama dengan Universitas Maranhata, Poltek TEDC, Poltek Piksi Ganesha, termasuk kerjasama dengan Poltek Elektronik Negeri Surabaya, disini ada 6 orang anak Bulungan yang sudah menjadi mahasiswanya, ” ungkap M Yusuf.e

Termasuk kerjasama dengan Poltek Energi dan Pertambangan dibawah kementerian ESDM. Dimana tahun 2022 ini PT PKN juga menjalin kerja sama, dan mendapat kuota 10 mahasiswa, dari 10 orang tersebut yang baru terisi hanya 8 mahasiswa, semuanya juga dari Bulungan.

Untuk sistem pembiayaan, ada yang murni beasiswa dari perusahaan dan ada juga yang murni melalui kerjasama, artinya beasiswa dari PKN dan dari pihak kampus memberikan keringanan perkuliahan.

“Guna untuk kemudahan bagi mahasiswa kita juga ada juga sinergitas dengan program KIP kuliah, jadi ada sinergi yang baik disitu, ” imbuh M Yusuf.

Akan tetapi untuk tambahan kebutuhan transportasi, tambahan biaya tinggal kemudian tambahan biaya hidup semuanya difasilitasi oleh pihak perusahaan.

Program beasiswa tersebut sudah lama dilakukan dan itu diawali kerjasama dengan ITB, untuk jenjang Diploma Satu (D1), jurusan survei dan pemetaan.

Kendati demikian untuk lebih terstrukturnya sejak tahun 2018 program beasiswa ini mulai lebih digalakan. “Fokus pada tahun 2022 ini saja ada lebih 100 anak Bulungan yang kita kirim.kuliah diberbagai perguruan tinggi di Indonesia, ” tukas M Yusuf lagi.

Dimana lanjutnya, beberapa proses penjaringan calon mahasiswa masih berlangsung. Harapan nya kelak setelah mereka selesai kuliah kembali membangun Bulungan.

“Saat ini juga masih ada 3 orang mahasiswa kita yang masih kuliah dinegara China, hanya saja karena keterbatasan akses dampak dari Pandemi Covid 19, pengiriman mahasiswa kenegeri tirai bambu tersebut masih ditunda sampai Pandemi bisa teratasi dengan baiik, ” tambah Yusuf.

Untuk peluang, PT PKN hanya mempritaskan anak-anak yang bermukim diring satu perusahaan atau di 4 site. Seperti, Kelubir, Sekatak Bengara, Apung, Sajau dan Ardimulyo.

Dimana kita beroperasi dan daerah terdampak itulah yang menjadi prioritas utama. Namun tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang vendor nya bisa diperluas lagi.

“Yang tidak kalah penting untuk tahun ini ada 56 anak SMK dan SMA yang mendapat program beasiswa prestasi dari perusahaan dan ini berlangsung sejak tahun 2009 kemarin, ” kata M Yusuf. * jk/kjs.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Seperempat Abad Kehadiran Batik Bultiya di Provinsi Kalimantan Utara

Published

on

Hj Sri Mulyanti SE MM (tengah).Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusri Bintang Darmawati SE M Si (kanan) DNA Hj Ainun Farida pencetus batik Bultiya (kiri).

– Mulai pejabat daerah hingga tokoh nasional pernah memakai batik produksi galeri batik Bultiya Farida.

TANJUNG SELOR – Siapa yang tidak kenal motif batik Bultiya (Bulungan, Tidung dan Dayak), tidak lah berlebihan kemunculan.motif batik ini lebih kurang seperempat abad menjadi cikal bakal produksi batik di Provinsi Kalimantan Utara.

Fahri Hamzah (tengah) mengenakan batik Bultiya produksi Galeri Bultiya Farida kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Mengenang perjalanan batik Bultiya hingga dikenal luas tak terlepas dari peranan Hj Ainun Farida sang pencetus, dengan mengambil motif ukiran khas keraton kesultanan Bulungan yang dipadukan dengan ukiran khas Tidung dan Dayak, maka jadilah motif batik Bultiya yang dikenal luas hingga sekarang.

Sri Handayani Syarwani siteri Bupati Bulungan tengah serius membatik di Galeri Batik Bultiya Farida.

Menurut Hj Sri Muliyanti SE MM, sang penerus produksi batik Bultiya kepada media ini, Rabu 29/6/2022 mengatakan, Bultiya Arti Motif: Kata “Bultiya” merupakan singkatan nama tiga suku besar di Kalimantan Utara, yakni suku Bulungan, Tidung, dan Dayak. Motif ini diciptakan oleh Ridwansyah, seorang seniman dari Kabupaten Bulungan. Ia menciptakan motif ini untuk menghargai dan membantu memperkuat hubungan serasi antar suku di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Motif batik Busek kunyit.

“Adapun yang menyematkan nama bultiya adalah bupati bulungan H.Budiman Arifin beliau ingin agar suku yang ada di Bulungan ini menjadi sebuah satu kesatuan rumpun yang aman damai menjadi satu nafas, oleh karena itu dalam motif bultiya ini mengakomodir suku ssli tersebut, ” ujarnya.

Alhamdulillah, sekarang sudah banyak tokoh nasional yang mengenal batik Bultiya, bahkan seorang Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Periode 2015 – 2020 pernah memakai batik tersebut saat berkunjung ke Kalimantan Utara beberapa waktu yang lalu.

Motif klasik.

Demikian pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si, sempat memperkenalkan batik Bultiya tersebut.

“Yang tidak kalah dan sangat membanggakan ibu Bupati Bulungan, Nyonya Sri Nur Handayani saat berkunjung ke sanggar batik Bultiya sempat ikut membatik. “Terima kasih ibu Bupati yang sudah turut memperkenalkan batik Bultiya, ” kata Hj Yanti sapaan akrab nya.

Bagi siapa saja yang berkunjung ke Kalimantan Utara, rasanya belum cukup kalau tidak membeli suvenir batik Bultiya sebagai oleh-oleh. Bahkan disaat acara tertentu kerap menjadi cendramata.

“Belum memakai batik Bultiya, berarti belum lengkap sebagai orang Bulungan Provinsi Kalimantan Utara”. * jk.

Continue Reading

Trending