Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi III DPRD Kaltara Pertanyakan Status Jalan Tanjung Selor Menuju Peso

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Diharapkan perbaikan dan peningkatan jalan dari Tanjung Selor menuju Kecamatan Peso dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, ditindaklanjuti oleh Balai Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR, namun sebelumnya harus diinventarisir di Dinas PU Perkim Provinsi bersama unsur terkait.

Hanya saja sampai saat ini status jalan dimaksud tidak jelas, kewenangan siapa yang mengurusi atau mengusulkan anggaran perbaikan nya.

“Kalau kita tanya Pemprov bahwa jalan itu masih milik Kabupaten Bulungan, demikian pula sebaliknya bila ditanya ke Kabupaten aset itu sudah diserahkan ke Provinsi, “ kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Jumat, 16/7/2021.

Menyoal Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kabupaten Kota di Kaltara, guna membantu perbaikan infrstruktur seperti atau peningkatan kerusakan jalan, Alberthus SM Baya menyarankan agar pihak-pihak di tingkat kabupaten dan kota harus proaktif mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

“kita lihat kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang, mereka sangat komitmen untuk membicarakan masalah Bankeu, silahkan saja diajukan kepihak Pemprov, “ ungkap Albert.

Dengan demikan nantinya ada ruang yang diberikan oleh Pemprov kepada Kabupaten Kota untuk bersinergi dalam hal pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.

“Apalagi beredasarkan visi misi mereka (Gubernur dan Wakil Gubernur) yaitu “membangun desa menata kota” ada komitmen yang kuat menata infrstruktur yang dimulai dari Kabupaten dan Kota tersebut. *

Reporter : Sahri.

 

DPRD Kaltara

Mengurai Persoalan Krisis Listrik di Perbatasan

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Listrik adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, baik yang bermukim diwilayah perkotaan, pedesaan maupun yang mendiami wilayah perbatasan sama-sama membutuhkan nya.

Sayangnya, saat ini warga dikecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tak bisa lagi menikmati penerangan listrik pada malam hari.

Keluhan dan keinginan masyarakat akan penerangan listrik itu, semuanya tak luput dari perhatian Komsisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Sejak beberapa bulan terakhir, komisi yang membidangi infrastruktur ini terus menginventarisir persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat, baik langsung maupun melalui surat tertulis.

Salah satunya adalah masukan soal krisis listrik yang dialami warga kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau dan sekitarnya, khususnya menyangkut rusak beratnya maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mengalami kerusakan disana.

Ditemui dikediaman nya, 2/8/2021 malam, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ALberthus SM Baya ST mengatakan, langkah awal yang dilakukan oleh komisi yang dipimpin nya adalah menggelar rapat kerja dengan pihak Dinas Eneergi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Penegelola Perbatasan (BPP) Provinsi Kalimantan Utara dan manajemen PT PLN Persero UP3 kaltara.

“Dalam Raker kita meminta kepada ketiga instansi tersebut untuk melakukan roadmap dan menginventarisir seluruh persoalan yang menyebabkan banyaknya PLTS maupun listrik tenaga diesel yang tidak berfungsi dengan baik diwilayah perbatasan, “ kata Albert sapaan akrabnya.

Artinya, kerusakan dimaksud harus dihitung jelas dan terperinci, termasuk biaya perbaikan dan pembangunan baru jika diperlukan.

Selanjutnya apabila semuanya sudah terangkum dalam bentuk dokumen, diharapkan pihak pemerintah bisa membentuk tim kerja, guna menindaklanjuti data kerusakan yang ada.

“ Dalam hal ini Komisi III juga sudah menghimbau kepada ESDM, BPP dan manajemen PT PLN untuk menghitung serta menginventarisir daerah mana saja yang menggunakan PLTS, PLD serta yang bisa dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sederhana sebegai energi lsitrik terbarukan, “ ungkap Alberthus SM Baya.

“Harapan kita pada tahun anggaran mendatang persoalan kelistrikan diperbatasan bisa teranggarkan di APBD, “ jelasnya.

Ia juga meyakini semua persoalan bisa segera teratasi dengan baik, mengingat persoalan kelistrikan adalah satu program prioritas dari sepuluh program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Satgas PPA Kaltara Minta Pemerintah Ektra Khusus Merawat Bumil Terpapar Covid – 19

Published

on

Hj Ainun Faridah.

TANJUNG SELOR – Diharapkan dimasa wabah Pandemi Covid – 19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, Pemerintah diminta proaktif membantu masyarakat dan memberi bantuan yang maksimal, terutama kepada para ibu hamil (bumil) dan balita yang terpapar virus tersebut.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas kementerian khusus Perlindungan Perempuan Dan Anak (Satgas PPA), Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Faridah, Rabu, 28/7/2021.

Hj Ainun Faridah, yang juga politisi Partai Golongan Karya ini menambahkan, kenapa ibu hamil dan balita baik yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) maupun yang dirawat di rumah sakit harus mendapat perhatian ekstra perawatan nya, karena mereka tentu sangat butuh nutrisi khusus yang tentu berbeda dengan orang normal atau dewasa.

“Kalau bisa pemerintah juga wajib membentuk tim khusus (relawan) yang terlatih dan bisa setiap saat menyambangi sekaligus merawat bumil dan balita yang terpapar Covid – 19, ” kata Hj Ainun Faridah.

Sekaligus pemerintah melalui tim Satgas Percepatan Penanganan Covid – 19, setiap hari bisa rutin mengupdate data jumlah berapa bumil dan balita yang terpapar dan sembuh.

Selain itu sambung Hj Ainun yang juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara ini menyarankan, untuk relawan yang dibentuk sebelum diterjunkan kelapangan wajibterlebih dahulu mendapat pelatihan.

“Saya kira masih banyak adik-adik kita yang alumni akademi keperawatan, kebidanan dan sarjana pendidikan bisa direkrut menjadi relawan, ” tuturnya.

Kenapa harus ada sarjana pendidikan, karena mereka bisa secara langsung memberi konseling kepada penderita yang terpapar Covid – 19, agar semangat sembuh lebih besar.

Tentu untuk membentuk tim relawan ini juga butuh biaya, nah disinilah pihak pemerintah harus memikirkan bagaimana bisa menganggarkan nya baik di APBD Provinsi maupun APBD kabupaten kota yang ada di Kaltara.

“Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mentaati anjuran pemerintah untuk terus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dan selalu menjadikan 5 M sebagai pola hidup ditengah Pandemi ini, ” imbuh Hj Ainun Faridah. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta PPDB Dengan Sistem Zonasi Dikaji Ulang

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mendeskak sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dikaji kembali, khususnya untuk wilayah atau daerah terluar seperti di Kaltara.

“Sudah saat nya Pemerintah bersama DPRD mengkaji ulang sistem PPDB, karena dampak nya sudah sangat menutup kesempatan siswa dari luar daerah Tanjung Selor untuk mendapatkan sekolah yang bermutu dan memiliki kompetensi yang baik, ” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Selasa 11/7/2021.

Kenapa harus ada kajian, karena selama ini ada rasa ketidakadilan dengan sistem zonasi tersebut dan sangat merugikan masyarakat yang jauh dari pusat kota.

Contoh, seperti didaerah hulu, misalnya dari Kecamatan Peso, Salimbatu, Sekatak, Tanjung Palas Utara dan Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Kalau diwilayah perkotaan lanjut Albert sistem zonasi sekarang sangat cocok diterapkan, mengingat jangkauan anak maupun orang tua kesekolah sangat memungkinkan kan.

Kedua sistem ini untuk menghindari adanya timbul perkelahian antar murid.

Kenapa sistem zonasi itu hanya cocok diterapkan diperkotaan yang sudah maju. Karena rata-rata standar mutu setiap sekolah nya sudah merata.

Beda dengan sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Utara, khususnya bila ditinjau dari segi kelengkapan alat praktek maupun jumlah tenaga pendidik nya.

“Sudah ada apa tidak sertifikasi yang menyatakan standar SMA di pedalaman dengan SMAN 1 Tanjung Selor sama, tentu kenyataan nya sangat berbeda jauh, ” ucap Alberthus SM Baya dengan nada bertanya.

Kalau toh pemerintah tetap bersikukuh menerapkan sistem zonasi seperti sekarang, harapan nya paling tidak harus ada verifikasi mengkaji yang ditinjau dari sisi mutu dan kualitas seluruh sekolah yang harus sama, baru sistem tersebut bisa diterapkan.

Artinya ketetapan dari pemerintah pusat terkait zonasi tersebut perlu dikaji kembali di masing-masing wilayah, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat kondisi dan karakteristik setiap daerahnya sangat berbeda.

Sehingga perlu ada kajian khusus, atau ada model lain untuk opsi PPDB yang sudah diterapkan.

Karena alasannya setiap orang tua tentu menginginkan putera puteri nya masuk disekolah yang bagus dan memiliki kualitas yang baik.

“Jadi wajar kalau orang dari Peso, Sekatak, Tanah Kuning, Tanjung Palas Utara dan Salimabtu ingin anaknya bisa diterima sekolah di SMAN 1 dan SMK yang ada di Tanjung Selor, ” tegas Alberthus SM Baya.

Karena dengan adanya batasan Zonasi, maka terpaksa para siswa bersekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu lah yang jadi alasan mendasar bagaimana kualitas sekolah yang ada didesa harus sama dengan sekolah yang ada di ibukota.

“Ini lah juga yang jadi alasan sistem zonasi PPDB harus dikaji kembali, ” tutup Alberthus SM Baya ST. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi