Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi III, BPP, UP 3 Dan Dinas EDSM Bahas Soal Listrik Diperbatasan Kaltara

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Persoalan kelistrikan di Kalimantan Utara, mulai dibahas oleh Komjsi III DPRD, Badan Pengelola Perbatasan (BPP) dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pembahasan, Selasa, 29/6/2021 antara Komisi III DPRD, Badan Pengelola Perbatasan dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka menyamakan persepsi dan sinergitas menyangkut masalah kelistrikan secara kolektif kolegial, khususnya menyangkut persoalan itu diwilayah perbatasan Kaltara, ” kata Ketua Komisi III, Alberthus SM Baya ST, kepada meida ini usai rapat bersama digelar.

Artinya pada rapat tersebut, dapat menjadi bahan kajian didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga nanti ada pijakan semuanya terkait masalah kelistrikan dimaksud.

Mengingat selama ini lanjut Albert, begitu banyak masalah pokok soal kelistrikan yang selama ini ada diwilayah perbatasan-perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. Baik yang secara komunal maupun Hybrid dan listrik tenaga diesel.

Oleh sebab itu, Komisi III meminta kepada Badan Pengelola Perbatasan maupun Dinas ESDM dan UP 3 Kaltara, untuk membahas persoalan itu serta mencari jalan keluarnya. Agar masalah listrik yang terus menerus dikeluhkan warga bisa segera teratasi dengan baik.

“Kita meminta dokumen Soal itu seperti apa, supaya bisa dicari akar permasalahan nya, ” imbuh Alberthus SM Baya.

Misal nya nanti apakah menggunakan listrik tenaga diesel, PLTMH atau PLTS. Terpulang kepada hasil rekomendasi dan kajian yang dilakukan.

Nantinya baik pihak ESDM maupun PT PLN dalam dua hari kedepan menginventarisir. Dan hasil nya akan disampaikan ke DPRD.

Sebagai bahan masukan, bahwa usulan nya merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

“Apalagi hal kelistrikan ini masuk kedalam prioritas kepala daerah terpilih, sesuai visi dan misi membangun desa menata kota, ” kata Albert.

Maka semua hal-hal yang berkaitan dengan penerangan listrik di Kaltara segera bisa teratasi. *

Sumber : Humas
Editor    : Sahri.

DPRD Kaltara

Mengurai Persoalan Krisis Listrik di Perbatasan

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Listrik adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, baik yang bermukim diwilayah perkotaan, pedesaan maupun yang mendiami wilayah perbatasan sama-sama membutuhkan nya.

Sayangnya, saat ini warga dikecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tak bisa lagi menikmati penerangan listrik pada malam hari.

Keluhan dan keinginan masyarakat akan penerangan listrik itu, semuanya tak luput dari perhatian Komsisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Sejak beberapa bulan terakhir, komisi yang membidangi infrastruktur ini terus menginventarisir persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat, baik langsung maupun melalui surat tertulis.

Salah satunya adalah masukan soal krisis listrik yang dialami warga kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau dan sekitarnya, khususnya menyangkut rusak beratnya maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mengalami kerusakan disana.

Ditemui dikediaman nya, 2/8/2021 malam, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ALberthus SM Baya ST mengatakan, langkah awal yang dilakukan oleh komisi yang dipimpin nya adalah menggelar rapat kerja dengan pihak Dinas Eneergi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Penegelola Perbatasan (BPP) Provinsi Kalimantan Utara dan manajemen PT PLN Persero UP3 kaltara.

“Dalam Raker kita meminta kepada ketiga instansi tersebut untuk melakukan roadmap dan menginventarisir seluruh persoalan yang menyebabkan banyaknya PLTS maupun listrik tenaga diesel yang tidak berfungsi dengan baik diwilayah perbatasan, “ kata Albert sapaan akrabnya.

Artinya, kerusakan dimaksud harus dihitung jelas dan terperinci, termasuk biaya perbaikan dan pembangunan baru jika diperlukan.

Selanjutnya apabila semuanya sudah terangkum dalam bentuk dokumen, diharapkan pihak pemerintah bisa membentuk tim kerja, guna menindaklanjuti data kerusakan yang ada.

“ Dalam hal ini Komisi III juga sudah menghimbau kepada ESDM, BPP dan manajemen PT PLN untuk menghitung serta menginventarisir daerah mana saja yang menggunakan PLTS, PLD serta yang bisa dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sederhana sebegai energi lsitrik terbarukan, “ ungkap Alberthus SM Baya.

“Harapan kita pada tahun anggaran mendatang persoalan kelistrikan diperbatasan bisa teranggarkan di APBD, “ jelasnya.

Ia juga meyakini semua persoalan bisa segera teratasi dengan baik, mengingat persoalan kelistrikan adalah satu program prioritas dari sepuluh program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Satgas PPA Kaltara Minta Pemerintah Ektra Khusus Merawat Bumil Terpapar Covid – 19

Published

on

Hj Ainun Faridah.

TANJUNG SELOR – Diharapkan dimasa wabah Pandemi Covid – 19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, Pemerintah diminta proaktif membantu masyarakat dan memberi bantuan yang maksimal, terutama kepada para ibu hamil (bumil) dan balita yang terpapar virus tersebut.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas kementerian khusus Perlindungan Perempuan Dan Anak (Satgas PPA), Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Faridah, Rabu, 28/7/2021.

Hj Ainun Faridah, yang juga politisi Partai Golongan Karya ini menambahkan, kenapa ibu hamil dan balita baik yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) maupun yang dirawat di rumah sakit harus mendapat perhatian ekstra perawatan nya, karena mereka tentu sangat butuh nutrisi khusus yang tentu berbeda dengan orang normal atau dewasa.

“Kalau bisa pemerintah juga wajib membentuk tim khusus (relawan) yang terlatih dan bisa setiap saat menyambangi sekaligus merawat bumil dan balita yang terpapar Covid – 19, ” kata Hj Ainun Faridah.

Sekaligus pemerintah melalui tim Satgas Percepatan Penanganan Covid – 19, setiap hari bisa rutin mengupdate data jumlah berapa bumil dan balita yang terpapar dan sembuh.

Selain itu sambung Hj Ainun yang juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara ini menyarankan, untuk relawan yang dibentuk sebelum diterjunkan kelapangan wajibterlebih dahulu mendapat pelatihan.

“Saya kira masih banyak adik-adik kita yang alumni akademi keperawatan, kebidanan dan sarjana pendidikan bisa direkrut menjadi relawan, ” tuturnya.

Kenapa harus ada sarjana pendidikan, karena mereka bisa secara langsung memberi konseling kepada penderita yang terpapar Covid – 19, agar semangat sembuh lebih besar.

Tentu untuk membentuk tim relawan ini juga butuh biaya, nah disinilah pihak pemerintah harus memikirkan bagaimana bisa menganggarkan nya baik di APBD Provinsi maupun APBD kabupaten kota yang ada di Kaltara.

“Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mentaati anjuran pemerintah untuk terus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dan selalu menjadikan 5 M sebagai pola hidup ditengah Pandemi ini, ” imbuh Hj Ainun Faridah. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Komisi III DPRD Kaltara Pertanyakan Status Jalan Tanjung Selor Menuju Peso

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Diharapkan perbaikan dan peningkatan jalan dari Tanjung Selor menuju Kecamatan Peso dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, ditindaklanjuti oleh Balai Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR, namun sebelumnya harus diinventarisir di Dinas PU Perkim Provinsi bersama unsur terkait.

Hanya saja sampai saat ini status jalan dimaksud tidak jelas, kewenangan siapa yang mengurusi atau mengusulkan anggaran perbaikan nya.

“Kalau kita tanya Pemprov bahwa jalan itu masih milik Kabupaten Bulungan, demikian pula sebaliknya bila ditanya ke Kabupaten aset itu sudah diserahkan ke Provinsi, “ kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Jumat, 16/7/2021.

Menyoal Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kabupaten Kota di Kaltara, guna membantu perbaikan infrstruktur seperti atau peningkatan kerusakan jalan, Alberthus SM Baya menyarankan agar pihak-pihak di tingkat kabupaten dan kota harus proaktif mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

“kita lihat kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang, mereka sangat komitmen untuk membicarakan masalah Bankeu, silahkan saja diajukan kepihak Pemprov, “ ungkap Albert.

Dengan demikan nantinya ada ruang yang diberikan oleh Pemprov kepada Kabupaten Kota untuk bersinergi dalam hal pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.

“Apalagi beredasarkan visi misi mereka (Gubernur dan Wakil Gubernur) yaitu “membangun desa menata kota” ada komitmen yang kuat menata infrstruktur yang dimulai dari Kabupaten dan Kota tersebut. *

Reporter : Sahri.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi