Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Soal Kasus Penistaan Agama, Paul Mauregar Lalong Dimaafkan

Published

on

Paul Mauregar Lalong (kanan), H Salafa Hepa Ketua FKUB Kaltara (kiri).

– Proses hukum tetap berjalan

TANJUNG SELOR – Terkait kasus permohonan maaf, Paul Mauregar Lalong (61 thn), kepada seluruh umat Muslim, soal penistaan agama yang diunggahnya di media sosial Facebook tahun 2019 silam, pihaknya sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Utara.

“Hari Senin, 3/5/2021 kemarin saya sudah menemui bapak H Salafa Hepa, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Utara untuk menyampaikan permohonan maaf, ” tegas Paul Mauregar Lalong, kepada media ini, 6/5/2021.

Dimana lanjut Paul, pada islah kemarin, pihak FKUB telah memberikan maaf yang tertuang lewat surat tertanggal, 23 Maret 2019, yang diberikan secara langsung kepadanya.

“Saya juga pantas menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa sukur yang setinggi-tingginya kepada pihak FKUB Kaltara, ” kata Paul.

Bersangkutan dengan permohonan maaf itu, Paul Mauregar Lalong juga mengaku, telah menyampaikan melalui dua media online, masing-masing di jurnal kaltara com dan kita teropong com, serta dalam bentuk video yang disampaikan melalui media sosial face book.

“Saya juga menyampaikan permohonan maaf melalui radio Kaltara FM, ” imbuh Paul Mauregar Lalong.

Karena nya harap Paul, melalui permohonan maaf yang sudah disampaikan melalui media secara terbuka itu, ia berharap sebagai tersangka penistaan agama hukuman atau vonis yang dijatuhkan kelak tidak terlalu berat. *

Reporter : Sahri.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sorot Peristiwa

Walhi Kaltim Sebut Izin Amdal Proyek PLTA Kayan Sulit Diakses

Published

on

Tugu 5 PLTA.

SAMARINDA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) proyek PLTA Kayan oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE) di Kecamatan Peso, Kalimantan Utara, karena tidak terpublikasi dan sulit diakses.

“Dokumen itu kami engga pernah lihat. Sudah 8 tahun KHE masih bingung gitu. Ini yang membuktikan tidak ada keseriusan perusahaan bicara soal keselamatan masyarakat. Ini yang harus ditekankan Gubernur Kaltara maupun Bupati Bulungan. Ya sudah ditinjau ulang saja, bila perlu distop,” ungkap Direktur Walhi Kaltim, Yohana Tiko saat dihubungi.

Proyek PLTA milik KHE ini sudah disiapkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti. Rencananya, proyek PLTA ini akan menghasilkan pasokan listrik 900 MW untuk tahap satu, 1.200 MW tahap dua, 1.800 MW untuk tahap tiga dan empat, kemudian tahap kelima 3.300 MW yang nantinya sebagian akan disuplai ke ibu kota negara (IKN) Kaltim.

“Sampai saat ini tidak bisa diakses Amdal dan KLHS. Itu ada izinnya enggak itu? Terpublis engga itu? Katanya KHE mau mulai melakukan aktivitas, tapi tidak ada kajian yang lengkap baik KLHS maupun Amdal. Dulu kami pernah meminta,” tambahnya.

Tiko mengatakan dampak proyek tersebut bakal memindahkan dua desa yakni long peleban dan long lejuh, yang dihuni sekitar 700 jiwa dan 5 desa di bawahnya yang akan dibangun dump kecil.

Karena dasar tersebut, Tiko meminta KHE sebagai pengelola harus mengikuti kaida persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau free, prior and informed consent (FPIC) yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

FPIC adalah hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya.

“Masyarakat setempat engga diberi ruang sehingga masyarakat kehilangan haknya menerima atau menolak tanpa paksaan. Ini kaya kita dipaksa terima sebuah megaproyek yang mitigasi dampaknya kita engga tahu. Setahu kami masyarakat di dua desa itu engga disampaikan, engga ditanyai pendapat mereka tentang PLTA itu. Kami minta gubernur dan bupati meninjau ulang atau bahkan stop saja proyek ini” tegas dia.

“PLTA KHE itu bakal menghasilkan listrik 9000 MW itu cukup besar loh. Apa dokumen kajiannya. Amdal dan KLHS mana? Itu bukan syarat adminitrasi saja. Harus di pastikan analisis dampak sosial dan lingkungan. Termasuk analisis resiko bencana,” sambung dia.

Direktur Operasional PT KHE Khaerony mengaku kurang memahami dokumen izin yang dimaksud Walhi karena yang mengurusi hal tersebut ada tim tersendiri. Namun, yang ia tahu semua proses sudah dilalui dalam pengurusan izin Amdal. Mulai dari pembahasan di komisi amdal, tim penilai hingga sosialisasi ke masyarakat sampai disahkan menjadi dokumen izin lingkungan.

Bahkan, kata dia, selama proses itu berlangsung pihaknya juga meminta saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat setempat.

“Jadi kalau dibilang sulit diakses, saya kurang paham ya. Karena untuk akses itu harus bagaimana, saya kurang paham,” kata dia.

“Namun, setelah disahkan jadi dokumen lingkungan, kalau saya tidak salah, apakah itu dokumen publik atau tidak. Tapi saat penilaian kami beri semua salinan ke tim penilai, masyarakat, pemda dan pihak terkait. Dokumen itu dicetak berapa rangkap dibagi di dinas-dinas, pemda,” sambung dia.

Spesifik soal relokasi dua desa tersebut, Roni menjelaskan telah disetujui oleh masyarakat di kedua desa tersebut.

“Kita dalam waktu dekat ini, awal September sosialisasi terkait master plan tempat baru (lokasi kedua desa dipindah)” terang dia. * njh.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Pengumuman Kehilangan Surat Berharga

Published

on

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Idul Adha 1443 H, PT PKN Qurban 9 Ekor Sapi dan 10 Kambing

Published

on

Penyerahan hewan qurban oleh Manager Comdev PT PKN Iwan Suryatno S Hut yang diterima secara simbolis oleh Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), pada hari raya Idul Adha 1434 H, yang perayaan nya bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 sumbang sejumlah hewan qurban, terdiri dari 9 ekor Sapi dan kambing sebanyak 10 ekor.

“Kemarin diserahkan secara simbolis oleh Manager Comdev kita bapak Iwan Suryatno S Hut, kepada bapak Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si, di Mesjid Agung Tanjung Selor, usai Sholat Jumat, 8/77/2022, ” kata M Yusuf B SP, Superintendent PT PKN, melalui pesan WhatsAPP nya kepada media ini, kemarin.

Hewan qurban itu diperuntuk kan kepada 18 desa dan 1 ekor untuk Mesjid Istiqomah Tanjung Selor. “Harapan kita melalui qurban ini dapat menjadi berkah bagi kita semua, ” kata Yusuf.

Semoga kita semua juga dapat mencontoh keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana ketaatan nya kepada Allah SWT. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending