Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Pelaku Usaha UMKM di Bulungan Butuh Suntikan Modal

Published

on

Hj Ainun Faridah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Selain butuh permodalan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berharap prodak home industri mereka bisa diterima disejumlah mini market dan swalayan yang ada.

Keinginan itu, terungkap saat berlangsung nya agenda Reses, Hj Ainun Faridah, anggota DPRD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor beberapa waktu yang lalu.

“Acara reses saya juga didampingi oleh beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi, diantaranya kepala Disperindagkop UMKM, Hartono dan Kepala Dinas Perikanan, H Syahrulllah Mursalin MP, ” kata Hj Ainun Faridah, kepada media ini, kemarin.

Menurutnya, rata-rata pelaku usaha UMKM menginginkan ada bantuan permodalan dari pemerintah. Serta peluanh prodak mereka bisa dipasarkan disejumlah pusat penjualan barang yang ada di Tanjung Selor dan sekitarnya.

Memang lanjutnya, untuk prodak home industry ini terkendala masalah kemasan saja. Oleh sebab itu kedepan perlu ada pembinaan dan pelatihan kepada mereka bagaimana membuat kemasan yang baik dan mempunyai nilai dan ciri khas khusus.

Walau mereka pelaku usaha home industri ini sudah mengantongi ijin resmi dari BPOM dns sertifikasi halal. Namun masih terkendala dibidang model kemasan.

Warga Tanjung Rumbia butuh alat Nelayan.

Sementara itu, di Kampung Tanjung Rumbia, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Hj Ainun Faridah mengaku, sempat menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan.

“Reses di Tanjung Rumbia saya didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta tiga orang Kabid nya, ” ujar Hj Ainun Faridah.

Selain membutuhkan pembinaan dari pemerintah, para nelayan ini juga berharap ada bantuan armada dan alat tangkap.

“Semua aspirasi kita tampung nantinya akan dimasuk kan dalam pokok-pokok pikiran dewan, guna disampaikan kepada pemerintah melalui OPD yang membidangi, ” tutur Hj Ainun Faridah. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara

Published

on

HM Fandi SH M AP (kanan) Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.

Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (baju hitam).

— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).

Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY

Published

on

Poto bersama usai pertemuan.

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.

Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.

Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.

Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.

Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.

Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.

Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.

Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending