Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi IV DPRD Kaltara Sambangi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Published

on

Habib H Achmad Djufrie SE MM Ketua Komisi IV DPRD Kaltara (kanan).

BERAU – Komisi IV DPRD Kaltara melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam rangka koordinasi terkait penanganan covid-19.

Kunjungan kerja komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Ahmad Djufrie, H M Saleh P khar, Ruslan dan didampingi sekretaris dewan DPRD provinsi Kalimantan Utara H Mohammad Pandi SH MAP, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Berau serta disambut dengan hangat oleh kepala Dinas Kesehatan, Iswahyudin yang didampingi oleh sekretarisnya ibu Halijah di ruang rapat kepala dinas kesehatan, pada hari Kamis (21/01).

Dalam pertemuan tersebut ketua komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Djufrie sekaligus sebagai ketua rombongan menanyakan perihal terkait dengan status zona merah, dan bagaimana strategi Berau dengan pelayanan yang sangat baik dan mengedukasi terhadap masyarakat.

Kepala dinas kesehatan Iswahyudin menjelaskan “Pada dasarnya setiap bencana kembali lagi ke individu masing-masing, bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu bugar sehingga imun dalam tubuh kita mampu menjaga dan melindungi kita dari penyakit yang intinya tetap harus kedepankan protokol kesehatan agar virus Covid -19 dapat dibendung atau memotong rantai penyebaran nya.

Dalam penanganan covid 19 Kabupaten Berau juga membentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten Berau, BPBD sebagai sekretaris dalam tim tersebut dan Dinkes sebagai anggota dalam pembinaan dan pelayanannya. Apabila Ada kasus kami akan kontak ke tim terpadu dalam pelayanan Tim kami akan menjemput dan melakukan penagana secara khusus dan sesui dengan SOP pasien yang terjangkit virus Corona (covid-19).

“Terimakasih kami ucapakan kepada anggota DPRD provinsi Kalimantan Utara yang sudah mau berkujung ke kantor kami, ini merupakan hal yang sangat positif dalam membangun hubungan yang lebih baik lagi kedepannya”. tutup Kadis Dinkes.

Ketua Komisi IV Ahmad Djufrie menyampaikan, bahwa tadi sudah di lakukan pertemuan bersama kepala dinas kesehatan kab. Berau untuk menggali informasi masalah virus covid-19 ini yang semakin meningkat dan sangat rawan terhadap masyarakat kita, sehingga kita terus belajar langkah – langkah apa yang harus kita tempuh dalam mengantisipasi penyebaran virus covid-19 ini khususnya di kalimantan utara.

“kita sdh mendapat masukan penanganan covid-19 ini pada intinya kita tetap harus kedepankan protokol kesehatan agar virus corona -19 dapat dibendung atau memotong rantai penyebarannya”. Ujarnya.

Disisi lain sekarang ini pemerintah kalimantan utara juga sudah menyiapkan vaksin covid-19 untuk warga, hanya saja belum tahu kapan akan dilakukan pemberian vaksin kepada masyarakat, nah ini merupakan hal yang sangat positif dan harus didukung, semoga pemberian vaksin ini kepada masyarakat dapat dilakukan secepat mungkin dilaksanakan sehingga adanya vaksin ini rantai penyebaran virus covid-19 ini bisa kita putus. *

 

Editor    : Sahri.

Sumber : Humas.

 

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending