Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ini Dia Sidang Perdana DPRD Kaltara Awal Januari 2021

Published

on

Penandatangan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Utara buoan Januari 2021.

TANJUNG SELOR – Mengawali kegiatan pada Tahun 2021, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna Ke – I Masa Persidangan I Tahun 2021 Dengan agenda :

  1. Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2021
  2. Pengumuman Keputusan Perubahan Ke II Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat di gelar di ruang rapat paripurna lantai dua gedung sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara secara tatap muka dan virtual pada hari Rabu (06/01).

Dipimpin wakil ketua DPRD H. Andi Hamzah dan dihadiri Anggota DPRD juga melalui Virtual Meeting.

Dalam Sambutannya Hamzah Menyampaikan “Sesuai mekanisme yang tertuang dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Bab 12 Pasal 86 ayat (2) disebutkan bahwa Masa Sidang DPRD dibagi dalam 3 Masa Persidangan dalam 1 Tahun Anggaran. Adapun beberapa pencapaian hasil kerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara baik dalam fungsi Legislasi, Anggaran maupun Pengawasan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 kemarin cukup maksimal walaupun ada kendala yaitu masa Pandemi Covid-19”.

“Beberapa hasil dalam fungsi Legislasi yang dicapai tahun 2020 antara lain :

  1. Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
  2. Persetujuan Bersama Atas Ranperda 3 Ranperda yaitu Pengelolaan Rumah Susun, Perlindungan Perempuan dan Anak , serta Perlindungan dan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
  3. Persetujuan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan dalam Fungsi Anggaran antara lain :

  1. Persetujuan bersama atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
  2. Persetujuan Bersama Atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk Fungsi Pengawasan, hasilnya antara lain:

  1. Persetujuan bersama terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.

Lebih lanjut, Hamzah menyampaikan “selain itu telah disampaikan beberapa Keputusan Perubahan ke II (Dua) Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Rancangan Keputusan DPRD yang yang telah dibacakan oleh Sekretaris Dewan H. Mohammad Pandi dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Keputusan DPRD tentang Perubahan ke II (Dua) Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Utara oleh Pimpinan DPRD Prov. Kaltara”.

Kegiatan rapat paripurna ke – I masa persidangan I Tahun 2021 ditutup dengan melakukan pendatanganan oleh pimpinan DPRD. *

 

Editor    : Sahri.

Sumber : Humas.

 

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending