PEMPROV KALTARA
Per Oktober, Produksi Gabah Kaltara Mencapai 27.000 Ton
TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), terjadi pergeseran puncak panen padi pada 2020 dibandingkan 2019. Puncak panen padi pada 2020 terjadi pada Maret. Sementara puncak panen tahun lalu terjadi pada Februari, dan Provinsi Kalimantan Utara menyumbang gabah tembus sebanyak 27.000 Ton
Menurut Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Rohadi, kemarin, menyebutkan, bahwa realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2020 di Kaltara sebesar 8,24 ribu hektare atau naik 1.272 hektare (18,24 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 6,97 ribu hektare.
Sedang potensi panen sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 3,36 ribu hektare. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada 2020 mencapai 11,61 ribu hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 1.311 hektare (12,73 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 10,29 ribu hektare.
“Luas panen tertinggi pada 2020 diperkirakan atau berpotensi terjadi pada Desember, yaitu sebesar 2,54 ribu hektare. Adapun luas panen terendah terjadi pada November, yaitu sebesar 0,23 ribu hektare,” kata Rohadi.
Terhadap produksi padi di Kaltara, berdasarkan catatan BPS lanjut Rohadi, sepanjang Januari hingga September 2020 diperkirakan sekitar 27,18 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau naik sekitar 6.589 ton (32,00 persen) dibanding 2019 yang hanya sebesar 20,59 ribu ton GKG.
Sedang potensi produksi sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 13,04 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada 2020 diperkirakan mencapai 40,22 ribu ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 6.864 ton (20,58 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 33,36 ribu ton GKG.
Produksi padi di Kaltara sepanjang Januari hingga September 2020 diperkirakan sekitar 27,18 ribu ton GKG atau meningkat sekitar 6.589 ton (32,00 persen) dibandingkan 2019 sebesar 20,59 ribu ton GKG.
Potensi produksi sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 13,04 ribu ton GKG. Total potensi produksi padi pada 2020 diperkirakan mencapai 40,22 ribu ton GKG, alias naik 6.864 ton (20,58 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 33,36 ribu ton GKG.
Kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Sedang penurunan produksi padi pada 2020 terjadi di Kota Tarakan.
Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi sepanjang Januari hingga September 2020 setara dengan 16,03 ribu ton beras atau mengalami peningkatan sebesar 3.886 ton (32,00 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 12,14 ribu ton.
Potensi produksi beras sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 7.693 ton beras. Dengan demikian, potensi produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 23,72 ribu ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 4.048 ton (20,58 persen) dibandingkan dengan produksi beras 2019 yang sebesar 19,67 juta ton.
Produksi beras tertinggi pada 2020 diperkirakan terjadi pada Desember, yaitu 5,70 ribu ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada November, yaitu sebesar 0,52 ribu ton.
“Sama halnya dengan produksi pada 2020, produksi beras tertinggi pada 2019 terjadi pada Desember,” tutupnya. * Nina AF.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).