TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si mengikuti rapat paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.

Agenda tersebut untuk menyampaikan prioritas dalam penyusunan anggaran dan kebijakan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2023 dan 2024.

Hadir dalam Rapat Paripurna, Staf Ahli, Para Asisten , Forkopimda Prov Kaltara, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, serta Jurnalis dari sejumlah media.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif sejak awal pemerintahan mereka. Gubernur juga menekankan pentingnya kerjasama ini dalam mencapai visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Gubernur menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan rencana tahunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Rapat paripurna ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan rencangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023, dan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024,” kata Gubernur di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Senin, (28/8).

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat paripurna ini adalah perhitungan inflasi di Provinsi Kaltara sejak tahun 2020. Gubernur menyampaikan bahwa inflasi di provinsi ini mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi mencapai 7,98 persen di Tanjung Selor pada tahun 2022.

“Meskipun ekonomi global masih menghadapi tantangan, diharapkan ada perbaikan pada tahun 2024. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen pada tahun tersebut,”ujarnya.

Selain itu, fokus utama pembangunan pada tahun 2024 adalah peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemprov Kaltara juga telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan untuk tahun 2024, termasuk pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan, pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional, serta peningkatan konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman. * dkisp/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Program bantuan pertanian terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya adalah dengan penyerahan alat bantu pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.

Alat pertanian itu mencakup 4 hand traktor dan 75 hand sprayer yang akan dibagikan kepada beberapa kelompok tani yang ada di Kaltara.

Kabid Sarana-Prasarana DPKP Kaltara, Ramdhani mengatakan saat ini bantuan alat tani yang dimaksudkan sudah berada di kantor DPKP Kaltara dan tinggal menunggu jadwal penyerahannya.

“Semua alatnya sudah ada di kantor kita, tinggal kita buatkan jadwal yang tepat untuk penyerahannya dan kemungkinan akhir bulan ini atau bulan Agustus nanti baru bisa kita serah terimakan kepada kelompok tani,” kata Ramdhani belum lama ini.

Bantuan peralatan tani ini diserahkan ke beberapa kelompok tani dan puluhan petani sebagai penerimanya. Sehingga bantuan ini diharapkan dapat menunjang produktivitas hasil pertanian di Kaltara.

“Untuk hand traktor ada 4 kelompok tani yang akan menerima dan untuk hand spayer akan kita berikan ke masing-masing petani dapat satu hand spayer,” ujarnya.

Selain bantuan alat pertanian, di tahun 2023 ini juga ada 3 program bantuan jalan usaha tani dari DPKP Kaltara, dua jalan usaha tani di Kabupaten Bulungan dan satu jalan usaha tani di Kabupaten Malinau.

Hadirnya Jalan usaha tani ini juga nantinya diharapkan mempermudah para petani dalam mengelokah hasil panen pertaniannya.

“Programnya sudah berjalan dan saat ini masih prores pengerjaan dan jika nanti sudah selesai maka akan kita resmikan bersama Gubernur Kaltara, DPRD Kaltara dan Pejabat Daerah setempat,” tambahnya.

“Di sini beberapa program yang saya sebutkan tadi, semuanya dijalankan dengan menggunakan APBD Daerah, sehingga kita juga ingin program ini benar-benar bermanfaat bagi para petani Kaltara,” tuntasnya. * dkisp/jk/kjs.

Upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan Rapat Kegiatan Sosialisai dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Zainal A. Paliwang melalui Ferdy Manurun Tanduklangi selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Provinsi Kaltara pada acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Selasa (30/11).

“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi tersebut ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” ujar Ferdy.

Dalam paparannya, Ferdy menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.

“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” jelas Ferdy.

Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.

“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

“Namun, indeks demokrasi Indonesia khususnya Kaltara telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” tambahnya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Ferdy menyampaikan bahwa naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan.

“Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” pungkas Ferdy.(TR/dkispkaltara)