Upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan Rapat Kegiatan Sosialisai dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Zainal A. Paliwang melalui Ferdy Manurun Tanduklangi selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Provinsi Kaltara pada acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Selasa (30/11).

“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi tersebut ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” ujar Ferdy.

Dalam paparannya, Ferdy menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.

“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” jelas Ferdy.

Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.

“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

“Namun, indeks demokrasi Indonesia khususnya Kaltara telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” tambahnya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Ferdy menyampaikan bahwa naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan.

“Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” pungkas Ferdy.(TR/dkispkaltara)

TARAKAN – Jawaban cerdas Dr H Irianto Lambrie yang berpasangan dengan H Irwan Sabri SE, dengan nomor urut 2 (dua) di Pemilihan Gubernur Kaltara 9 Desember mendatang, disampaikan saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan karyawan PT Mustika Aurora, terkait keluhan salah satu karyawan terkait kerusakan jalan lingkungan menuju pabrik tempat mereka berkerja.

Kendati perbaikan kerusakan itu bisa ditangani melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi disekitar jalan lingkungan yang rusak menuju pabrik, namun kedepan Irianto Lambrie juga menjanjiikan tetap memperhatikan kerusakan jalan yang dikeluhkan oleh para karyawan untuk prioritas diperbaiki sebagaimana mestinya.

“Seharusnya pihak perusahaan dapat lebih peka terhadap kondisi di lingkungan sekitar, ” ujarnya.

Soal perbaikan lanjutnya, tidak harus sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

“Untuk penerangan jalan itu tidak susah, apalagi ini kan di sekitar lingkungan perusahaan, dan Itu juga bagian dari perusahaan, yang dijamin oleh undang-undang tentang CSR,” imbuh Irianto Lambrie.

Meski jalan tersebut dalam kewenangan Pemerintah Kota Tarakan, perbaikan juga dapat dilakukan pihak swasta. Tentunya harus melewati persetujuan pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi.

“Jadi jalanan boleh dibangun oleh swasta, meskipun aset pemerintah. Yang penting ada perjanjiannya, nanti kesepakatannya disetujui oleh gubernur. Tidak masalah,” tuturnya.

Karena di dalam undang-undang negara, gubernur memegang kekuasaan tertinggi di dalam aset. Jadi yang diputuskan gubernur dijamin oleh undang-undang. Asal, keputusan itu benar sesuai aturan.

Oleh karena itu seorang kepala daerah dalam mempelajari undang-undang pemerintahan sesuatu hal yang penting. Karena sebagian besar masalah terjadi akibat masih adanya kepala daerah yang belum memahami undang-undang secara utuh.

Irianto juga berjanji, setelah cuti kampanye ia berencana akan kembali menemui pihak perusahaan Mustika Aurora untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait masalah tersebut. * Nina/adv.

TANJUNG SELOR – Relawan “Projomas Membangun Desa Menata Kota”, untuk pemenangan pasangan Bakal Calon Bupati Bulungan, H Djoko Susilo SH dan Bakal Calon Wakil Bupati Bulungan, Kosmas Kajan SS, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun mimpi-mimpi indah untuk Bulungan kedepan.

“Kita harus berani membangun mimpi-mimpi dalam harapan budaya yang baik dan tetap berprasangka baik, bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan ini. Di samping itu juga, menjadi tugas kita bersama untuk membangun kesejahteraan di masyarakat, ” terang Mulyadi Lawai SKM, salah satu relawan Projosmas saat berbincang dengan Antonius L, dari Jurnal Kaltara, kemarin.

Kenapa demikian lanjut Lawai, karena semuanya harus berawal dari mimpi, selanjutnya tinggal diaplikasikan dilapangan, barulah sebuah mimpi dan cita-cita itu bisa terwujud dengan baik.

Misalnya membangun sektor pertanian dan perkebunan untuk masyarakat. Bila ini bisa diwujudkan oleh pasangan Djoko – Kosmas maka giliran kesejahteraan untuk masyarakat segera bisa tercapai.

“Kita harus menyambut program Pemerintah Pusat terkait upaya peningkatan sumber pangan melalui prograam pembukaan persawahan skala besar yang akan terpusat di Bulungan, ” kata Lawai.

Untuk menunjang itu, perum Bulog juga sudah merencanakan pabrik pengolah beras skala besar didekat pelabuhan pesawan.

“Saya yakin bila Projomas mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka sinergitas dengan program pusat bisa berjalan mulus dan giliran nya mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh, ” ujar Lawai. * AL.