NUNUKAN – Selama 4 tahun lebih kepemimpinan Laura menjabat sebagai Bupati Nunukan, ia telah membuktikan banyaknya karya nyata yang telah ditorehkan, salah satunya optimalisasi di bidang pelayanan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

Nama Hj. Asmin Laura Hafid di kalangan masyarakat, tentulah tidak asing lagi sebelum dan saat menjabat Bupati Nunukan namanya sudah membumi di Tanah Nunukan maupun Kalimantan Utara, keikhlasannya menjalankan roda pemerintahan banyak menorehkan prestasi dan penghargaan bagi Kabupaten Nunukan.

Masyarakat yang mengapresiasi kinerja Laura ialah bapak Anton warga yang beralamatkan di jalan Sei Bilal Kelurahan Nunukan Barat Menurutnya, untuk figur menjadi calon bupati, Laura memiliki kemampuan yang bagus, banyak terebosan yang sudah dibuat oleh Laura selama masa kepemimpinannya.

“kinerja pelayanan ibu bupati itu sudah sangat baik, semua etnis bisa merasakannya ia merangkul, kadang acara meninggal saja tanpa diberitahu ibu datang sendiri untuk mengucapkan belawasungkawa secara langsung, namun kembali lagi ke penilaian masing-masing masyarakat tapi semuanya sudah bagus dalam hal pelayanan juga dimudahkan,” kata Anton kepada Kaltaraaktual.com (09/09).

Lebih lanjut Anton menjelaskan menurut penilaian pribadinya ia mencontohkan pelayanan dasar seperti pengurusan dokumen KTP, KK, Akte Lahir, Perizinan usaha itu sudah melalui pelayanan sistem online.

“keluarga saya juga dilayani dengan sistem online itu semua mempermudah urusan, jadi kami kasih kesempatan I periode lagi untuk ibu Laura membangun dan melanjutkan roda pemerintahan,” bebernya.

“Ini bukan masalah saya mendukung dan mengecilkan bakal calon lain,” tambahnya.

Anton mengatakan, jadi Bupati harus punya pengalaman manajerial yang baik. Ini bukan soal dirinya mendukung seseorang dan tidak mendukung seseorang karena lebih kepada masalah figur. Jangan sampai ini menjadi salah pengertian.

Senada dengan yang disampaikan bapak Anton, yujang Piatu yang beralamatkan di desa Binusan mengatakan perubahan pelanayanan yang dapat dirasakannya.

“Semua bagus selama 4 tahun, tidak ada masalah, saya berharap seterusnya bisa dilanjutkan ibu laura untuk membangun kabupaten Nunukan,”pungkasnya.

Dengan hasil kinerjanya yang saat ini luar biasa itu kata Bapak Anton dan Yujang Piatu, tentu akan menjadi modal utama bagi Laura kembali memimpin Kabupaten Nunukan bersama dengan Bapak H.Hanafiah yang mewakili putra asli daerah yang maju sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan yang mengusung tagline AMANAH untuk rakyat.

Tentulah hal tersebut sejalan dengan visi misinya pasangan Amanah yakni Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera. Artinya bisa melanjutkan sesuai salah satu programnya membangun dan menumbuhkembangkan ekosistem inovasi di daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. * MDF.

NUNUKAN – Bakal pasangan bakal calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid – H. Hanafiah mengungkapkan tidak mengalami kesulitan dalam menjalani tes psikologi di hari Kedua.

“Alhamdulillah tes tertulis dan wawancara hari ini berjalan lancar tidak ada kendala sama sekali,” ujar Laura didampingi wakilnya H. Hanafiah di RSUD Kota Tarakan, Kamis (10/09).

“Tes Psikologi mengenang masa lalu dulu, kurang lebih seperti kuliah S2 (Starata II). Fokus menulis dan menggambar gitu,” jawab Laura dengan senyum kalemnya.

Sementara itu H.Hanafiah mengungkapkan bahwa tes tersebut merupakan tes yang sudah semestinya diikuti dengan baik.

“Tujuan tes psikologi itu ada 4, pertama untuk mengetahui intelegensia, kedua mengetahui bakat, ketiga mengetahui kepribadian seseorang dan terakhir mengetahui minat. Jadi jangan dianggap enteng juga,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Perijinan (DPMPTSP) dan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan ini mengaku lancar dan tanpa kenda mengikuti tes psikologi yang di adakan pihak KPU.

“Baru selesai tadi, alhamdulillah lancar semuanya, tanpa kendala,”ungkap Hanafiah.

Pasangan yang mengusung Tagline AMANAH bersatu bersama rakyat tersebut mengajak untuk menjadikan ajang kontestasi Pilkada Nunukan yang santun dan beretika. * MDF.

NUNUKAN – Irama momentum Pilkada semakin menarik, genderang perang program pro rakyat kian terbuka antara bakal pasangan calon pada pilkada serentak 2020 visi dan misi.

Kebiasaan ini biasa terjadi dalam pertarungan di momentum Pilkada dimana semua paslon berebut untuk mengambil hati rakyat demi meraup pemilih memenangkan pertarungan.

Wujud nyata dari sebuah program adalah dengan menawarkan program-program yang rasional melalui visi misi di implementasikan dengan kondisi keuangan negara dan pemda yang sangat terbatas.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Negeri Brawijaya Malang, M. Barqa Prantama S.AP, M.AP menjelaskan Saat diwawancarai melalui via telepon selulernya, Senin siang, (07/09).

“Kondisi anggaran di daerah saat ini sangat tidak mungkin pasangan calon di pilkada membuat visi misi yang sangat tidak mungkin dijalankan nantinya karena ada aturan main untuk mengelola anggaran disetiap pos-pos anggaran baik dari DAK, DAU dan DBH,”beber MBP sapaan akrabnya.

Seperti pos anggaran pertahun RP. 150 juta untuk RT yang beredar luas di media sosial. Menurut pendapat Barqa, program tersebut hanya pepesan kosong untuk mengait suara masyarakat, karena menurutnya tidak mungkin bisa direalisikan bisa dikatakan itu adalah ketidakrasionalan dalam memahami sebuah kebijakan.

Ia menambahkan, Jika ini dipaksakan akan berdampak pada problem new di pemerintahan. Sejatinya masalah penganggaran itu harus dituangkan dan mengacu dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Sederhana saja, pengalaman paslon baik petahana dan anggota DPRD sudah semestinya paham dan mengerti akan aturan pengelolaan keuangan daerah jadi tidak serta merta memaksa merasionalkan kebijakan yang irasional,” jelas Dosen Unibraw tersebut.

Diketahui letak geografis Kabupaten memiliki 232 Desa artinya kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terpisah dan setiap RT-RT banyak yang berada di wilayah perbatasan negara.

“Paksaan tersebut bisa disebut dengan mal praktek Kebijakan Publik, dan tidak mungkin dilakukan karena pastinya sudah tahu kondisi keuangannya serta aturan main aturan dalam pengelolaan anggaran,”terangnya.

Dosen Aktif Fisip Universitas Negeri Brawijaya Malang ini juga mengatakan jika ada paslon yang menjanjikan baik itu dari petahana ataupun penantang baru hanyalah sebatas untuk mempengaruhi pemilih bukan menawarkan visi dan misi kepada masyarakat dengan akal sehat.

“Mengenai rencana lain dengan mengambil pos anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) itupun hal yang irasioanal dalam kacamata kebijakan,” katanya.

Di akhir kalimatnya MBP menekankan, visi misi setiap Paslon dengan program anggaran ratusan juta tiap tahun bagi RT tidak efesien ditengah kondisi nyata yang ada. Selain itu APBD terlihat besar karena ada Dana DAK di dalamnya sementara Dana DAK sudah ada peruntukan dan SOPnya. *

Reporter : RM