TANJUNG SELOR – Dimasa kepemimpinan Dr H Irianto Lambrie, sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, upaya untuk membangun infrastruktur jalan diperbatasan terus ditingkatkan pada setiap tahun anggaran.
Dari 10 ruas jalan yang akan dibangun, sebanyak delapan paket sudah memiliki kontrak.
Pembangunan infrastruktur jalan, termasuk yang ke wilayah perbatasan, selain bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi, dan memudahkan mobilitas masyarakat, juga dapat membuka akses warga untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih muda dan murah. Dengan mudahnya pengiriman logistik.
Dengan begitu, tercipta jalur logistik yang dapat memicu pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.
Sesuai informasi pihak Kementerian PUPR menginformasikan, pembangunan jalan perbatasan di Kaltara, dibagi atas dua ruas ruas. Yakni, ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau dengan total panjang jalan 614,55 kilometer, dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang 359 kilometer.
Kondisi terakhir, dilaporkan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional XII, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, pembangunan jalan di perbatasan Kaltara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 kilometer. Atau tinggal menyisakan sekira 57 kilometer lagi.
Sedangkan untuk kondisi akses jalan perbatasan. Yakni akses jalan perbatasan Malinau-Long Midang, dari total panjang ruas 203,30 kilometer telah teraspal 42,74 kilometer. 160,56 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 kilometer.
Sementara akses jalan perbatasan Mensalong-Tau Lumbis, dari total panjang ruas 155,70 telah teraspal 4,00 kilometer. 124,65 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan jalan yang belum tembus atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer.
Berdasar rencana awal, sedianya pada 2020 ini, Satker Perbatasan Kaltara mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun karena adanya pandemi Covid-19, membuat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR melakukan refocusing, sehingga dana yang awalnya Rp 700,10 miliar untuk pembangunan ruas jalan pararel perbatasan dan akses perbatasan di Kaltara berkurang menjadi Rp 318,9 miliar lebih.
Masih di wilayah perbatasan, melalui APBD juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan. Salah satunya ruas jalan di Nunukan. Tepatnya ruas jalan di depan Pelabuhan Tunontaka yang kini sudah menjadi kewenangan Pemprov Kaltara.
Pemprov telah menyiapkan anggaran Rp 4,5 – Rp 5 miliar untuk pembangunan jalan itu. Dengan perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Pemprov, adalah bentuk sinergi kita.
Upaya peningkatan jalan itu tidak hanya melalu APBD, pihak Pemprov juga terus melakukan sinergi dengan pemerintah pusat agar akses jalan diwilayah perbatasan tersebut bisa segera dilintasi dengan nyaman oleh kendaraan.
“Untuk tahun anggaran ini melalui APBD juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan salah satunya ruas jalan menuju pelabuhan Tunon Taka di kabupaten Nunukan, ” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, kemarin.
Dimana melalui APBD disiapkan anggaran Rp 4,5 Miliar untuk perbaikan ruas jalan Tunon Taka tersebut. Juga merupakan bentuk sinergi.
“Artinya pelabuhan sudah diperbaiki oleh pusat, Pemprov memperbaiki jalan nya, ” imbuh Irianto Lambrie. *
Reporter : Nina AF.
