Connect with us

Berita Pilkada

Laura – Hanafiah Deklarasi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan

Published

on

NUNUKAN – Bakal Pasangan calon (Bapaslon) Hj. Asmin Laura Hafid dan H. Hanafiah gelar deklarasi resmi berpasangan maju pada kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2020 sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, periode masa bakti 2021-2024, Kamis, (30/7/2020) di markas pemenangan AMANAH, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Dalam agenda deklarasi tersebut, turut dihadiri oleh perwakilan serta pimpinan dari Partai Pengusung, diantaranya DPC Hanura, DPC Golkar, juga hadir anggota DPRD dari keempat partai tersebut memberikan dukungan secara politik terhadap pasangan bertagline (AMANAH) Asmin Laura – Hanafiah.

Diketahui, dua partai lainnya yakni DPC Gerindra dan DPC PDIP yang masih berstatus Partai pendukung, juga ikut hadir memberikan pernyataan arah dukungan politiknya kepada pasangan Laura-Hanafiah tersbut

Seperti yang di sampaikan oleh masing-masing perwakilan partai pengusung dalam sambutan, salah satunya dari Sekjen DPC Golkar Daniel, menyampaikan bahwa DPC Golkar secara tegas mendukungan penuh juga secara politik untuk AMANAH.

“DPC Golkar siap memenangkan AMANAH, dukungan secara moral, politik sepenuhnya kita nyatakan secara yakin kepada pasangan Laura – Hanafiah, semoga AMANAH sebelum dan sesudah pemilihan,” sambut Sekjen DPC Golkar saat acara deklarasi.

Sedang, untuk Partai pendukung lainnya seperti partai PDIP dan Gerindra juga memberikan kesan mendukung. Meski belum menyerahkan rekomendasi tertulis kepada paslon, namun dalam pernyataan sambutan salah satunya pada deklarasi Paslon AMANAH, Ketua DPC Gerindra Hj Nursam menyebut siap berikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon dengan Taglinen AMANAH itu.

“Gerindra tinggal menunggu penandatangan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra yaitu pak Prabowo Subianto, untuk DPC sampai tingkat DPD sudah menandatangani rekomendasi dukungan untuk AMANAH, jadi saya selaku ketua DPC Gerinda Kabupaten Nunukan sebagai perwakilan, hari ini juga meluruskan dan menitik terangkan arah dukungan kami yaitu ke AMANAH,” papar Ketua DPC Gerindra Kabupaten Nunukan Hj. Nursam.

Lebih lanjut, pasangan Laura – Hanafiah yang duduk didampingi oleh Ayahanda H. Hafid Ahmad dan Ibunda Hj. Rahma Leppa menyampaikan kesan terkait gelaran acara deklarasi, dirinya pun menyatakan siap untuk kembali menduduki kursi jabatan Bupati Kabupaten Nunukan bersama pasangannya Hanafiah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024.

“Saya dan pak Hanafiah hari ini resmi berpasangan dan maju pada kontestasi Pilkada di 9 Desember sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Alhamdulillah tepat di tanggal 9 Djulhijjah 1441 H, bulan baik kita ambil langkah untuk mendeklarasikan sebagai pasangan calon,” ungkap Laura saat sambutan.

Laura juga turut menyampaikan kesan terimakasih dengan upaya dukungan yang diberikan kepadanya, baik dukungan secara politik, moral, dan dukungan secara sosial, sehingga menjadi kekuatan serta keyakian dirinya untuk kembali memimpin Kabupaten Nunukan.

“Terimakasih atas dukungan untuk AMANAH, semoga ini menjadi amanah yang akan kita lakukan bersama. Kekuatan saya dan pak Hanafiah terletak atas dukungan dari semua. Yang utama dukungan kedua orang tua saya, keluarga, orang terdekat saya. Dukungan secara politik oleh partai pengusung dan pendukung. Dukungan Sosial dari masyarakat nunukan,” tambahnya.

Saat ditanya terkait sikap Partai Gerindra dan PDIP, dirinya menjawab yakin mendapat dukungan oleh kedua partai tersebut. Hanya saja rekomendasi secara tertulis belum dilampirkan kepadanya.

“Untuk komunikasi politik dari gerindra dan pdip saya pikir baik-baik saja. Meski masih berstatus partai pendukung dan belum resmi mengusung, saya yakin dalam waktu dekat akan berstatus pengusung. Dari komunikasi politik saya dengan pimpinan partai Gerindra dan PDIP nama saya dan pak Hanafiah bisa jadi rekomendasi untuk di usung,” bebernya.

Lebih jauh, dirinya pun menyebut tekad maju kembali juga sebagai bentuk melanjutkan program – program pemerintah selama dirinya memimpin pada periode sebelumnya. Ia menyebut tekad melanjutkan pembangunan Kabupaten Nunukan disegala bidang.

“Saya masih berkeinginan memimpin Kabupaten Nunukan untuk kembali membangun, banyak yang perlu kita rapikan, harus diselesaikan sampai tuntas, semoga AMANAH sesuai tagline kita,” Pungkasnya. *

Reporter : Ar/MDF.
Editor      : Sahri.

Pilkada

Fokus Peningkatan Produk Unggulan Daerah

Published

on

PARIPURNA : Gubernur dan Wagub Kaltara (Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si) menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kaltara, Senin (28/8).

TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si mengikuti rapat paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.

Agenda tersebut untuk menyampaikan prioritas dalam penyusunan anggaran dan kebijakan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2023 dan 2024.

Hadir dalam Rapat Paripurna, Staf Ahli, Para Asisten , Forkopimda Prov Kaltara, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, serta Jurnalis dari sejumlah media.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif sejak awal pemerintahan mereka. Gubernur juga menekankan pentingnya kerjasama ini dalam mencapai visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Gubernur menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan rencana tahunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Rapat paripurna ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan rencangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023, dan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024,” kata Gubernur di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Senin, (28/8).

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat paripurna ini adalah perhitungan inflasi di Provinsi Kaltara sejak tahun 2020. Gubernur menyampaikan bahwa inflasi di provinsi ini mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi mencapai 7,98 persen di Tanjung Selor pada tahun 2022.

 

“Meskipun ekonomi global masih menghadapi tantangan, diharapkan ada perbaikan pada tahun 2024. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen pada tahun tersebut,”ujarnya.

 

Selain itu, fokus utama pembangunan pada tahun 2024 adalah peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemprov Kaltara juga telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan untuk tahun 2024, termasuk pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan, pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional, serta peningkatan konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman. * dkisp/jk/kjs.

Continue Reading

Pilkada

DPKP Bakal Serahkan Alat Bantu Pertanian

Published

on

Tahun ini, Pemprov Kaltara bakal menyerahkan kembali bantuan pertanian. Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum berfoto bersama petani di Kabupaten Malinau belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Program bantuan pertanian terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya adalah dengan penyerahan alat bantu pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.

Alat pertanian itu mencakup 4 hand traktor dan 75 hand sprayer yang akan dibagikan kepada beberapa kelompok tani yang ada di Kaltara.

Kabid Sarana-Prasarana DPKP Kaltara, Ramdhani mengatakan saat ini bantuan alat tani yang dimaksudkan sudah berada di kantor DPKP Kaltara dan tinggal menunggu jadwal penyerahannya.

“Semua alatnya sudah ada di kantor kita, tinggal kita buatkan jadwal yang tepat untuk penyerahannya dan kemungkinan akhir bulan ini atau bulan Agustus nanti baru bisa kita serah terimakan kepada kelompok tani,” kata Ramdhani belum lama ini.

Bantuan peralatan tani ini diserahkan ke beberapa kelompok tani dan puluhan petani sebagai penerimanya. Sehingga bantuan ini diharapkan dapat menunjang produktivitas hasil pertanian di Kaltara.

“Untuk hand traktor ada 4 kelompok tani yang akan menerima dan untuk hand spayer akan kita berikan ke masing-masing petani dapat satu hand spayer,” ujarnya.

Selain bantuan alat pertanian, di tahun 2023 ini juga ada 3 program bantuan jalan usaha tani dari DPKP Kaltara, dua jalan usaha tani di Kabupaten Bulungan dan satu jalan usaha tani di Kabupaten Malinau.

Hadirnya Jalan usaha tani ini juga nantinya diharapkan mempermudah para petani dalam mengelokah hasil panen pertaniannya.

“Programnya sudah berjalan dan saat ini masih prores pengerjaan dan jika nanti sudah selesai maka akan kita resmikan bersama Gubernur Kaltara, DPRD Kaltara dan Pejabat Daerah setempat,” tambahnya.

“Di sini beberapa program yang saya sebutkan tadi, semuanya dijalankan dengan menggunakan APBD Daerah, sehingga kita juga ingin program ini benar-benar bermanfaat bagi para petani Kaltara,” tuntasnya. * dkisp/jk/kjs.

Continue Reading

Pilkada

Pemprov Pertahankan dan akan Perkuat Tren Positif Indeks Demokrasi Kaltara

Published

on

By

Upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan Rapat Kegiatan Sosialisai dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Zainal A. Paliwang melalui Ferdy Manurun Tanduklangi selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Provinsi Kaltara pada acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Selasa (30/11).

“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi tersebut ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” ujar Ferdy.

Dalam paparannya, Ferdy menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.

“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” jelas Ferdy.

Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.

“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

“Namun, indeks demokrasi Indonesia khususnya Kaltara telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” tambahnya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Ferdy menyampaikan bahwa naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan.

“Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” pungkas Ferdy.(TR/dkispkaltara)

Continue Reading

Trending