TANJUNG SELOR – Menyikapi sistem perdagangan lintas batas antar negara, khususnya antara Kecamatan Krayan, kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Malaysia, Ketua Asosiasi perdagangan Perbatasan Indonesia (ASPPINDO) Kaltara, Novliana, berharap kepada seluruh stake holder menyikapi dengan bijaksana. Artinya koperasi yang sudah ditunjuk tetap berjalan dan sistem perdagangan tradisional juga kembali berjalan sebagaimana mestinya, sistem perdagangan kembali normal seperti sediakala.
Dengan kejadian ditutupnya pintu perbatasan beberapa waktu lalu, menurut Novliana sangat merugikan masyarakat.
Contoh kecil saja warga yang butuh semen untuk membangun rumah jadi tergendala. Demikian juga warga yang ingin menjual material seperti pasir dan batu sudah tidak bisa lagi.
“Akibatnya tak ada perputaran ekonomi, kalau bisa perdagangan seperti biasa tetap berjalan secara normal, ” katanya.
Supaya bisa membantu pemulihan ekonomi secara lokal dan nasional. Itu lah harapan karena kita semua mencari solusi terbaik.
“Semua perdagangan harus berjalan, baik koperasi maupun masyarakat perorangan, ” imbuh Novliana lagi.
Menyoal kebijakan negara Malaysia perdagangan hanya satu pintu, tujuan nya adalah supaya bisa terkawal dengan mudah. “Untuk itu harus ada upaya kita bersama agar perdagangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat bisa kembali seperti sediakala, ” tutur Novliana.
Ia juga menambahkan, perdagangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah menjual produk mereka ke Malaysia. Dengan transaksi secara barter, misalnya beras, garam dan hasil pertanian lain nya, ditukar dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
Menurutnya dengan situasi pandemi Covid 19 yang sudah mulai terkendali, semua pelaku usaha bisa berkegiatan dengan baik dan aman. Untuk itu harus ada legalitas dari pemerintah kepada pelaku usaha setempat maupun secara perorangan. Supaya setiap pelaku usaha ada kepastian hukum dalam berusaha.
“Harapan saya diperbatasan tidak hanya isu perdagangan yang diangkat, melainkan isu ideologi politik dan keamanan juga perlu menjadi perhatian, ” tutup Novliana. *jk.
