Connect with us

Berita DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta Alat Cuci Darah Segera Ada di RSUD Tanjung Selor

Published

on

Rosana Bin Serang S Sos, anggota DPRD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi 1 DPRD kabupaten Bulungan, Rosana Binti Serang S Sos, meminta pemerintah untuk secepatnya mengadakan mesin terapi cuci darah diluar tubuh bagi penderita ginjal atau yang dalam ilmu kesehatan disebut Hemodialisa.

Di mana alat tersebut ditempatkan di RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Di ketahui, Hemodialisa atau hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tak berfungsi dengan optimal. Pada dasarnya, tubuh mansua memang mampu mencuci darah secara otomatis, tapi bila terjadi masalah pada ginjal, kondisinya akan lain lagi.

“kita berharap mesin Hemodialisa ini benar-benar bisa direalisasikan oleh pemerintah secepatnya, ” kata Rosana kepada media ini, diruang kerjanya, Senin 14/2/2022.

Menurutnya, kebutuhan akan alar cuci darah ini selalu disampaikan oleh masyarakat kepadanya. Agar barang tersebut ada di rumah sakit milik Pemkab Bulungan, atau di RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor.

“Kalau alat tersebut sudah ada masyarakat yang membutuhkan tidak perlu jauh-jauh ke Tarakan atau ke Kabupaten Malinau untuk melakukan cuci darah tersebut, ” katanya.

Memang kita ketahui bersama, lanjutnya, untuk tahun anggaran ini banyak tersedot untuk penanggulangan dan pencegahan wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19. Namun bukan berarti kita semua tidak bisa berbuat atau mencari solusi bagaimana alat Hemodialisa ini ada di Tanjung Selor.

Diantaranya melalui komunikasi antara Pemkab Bulungan dan Pemprov serta Kementrian Kesehatan untuk mencari solusi bagaimana upaya untuk pengadaan alat dimaksud. “Saya rasa tinggal bagaimana komunikasi antar pemerintah saja, Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Pusat, ” imbuh Rosana lagi.

Kenapa alat ini harus segera ada, karena keberadaan nya sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat, yakni masyarakat se Kabupaten Bulungan. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

DPRD Bulungan

DPRD Minta Pemkab Bulungan Segera Bentuk UPTD Wisata Gunung Putih Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Untuk memacu objek wisata Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas menjadi tujuan wisata setiap orang daerah, DPRD Bulungan meminta Pemkab segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).yang secara langsung mengurusi objek wisata tersebut.

“Sayang objek wisata yang berada persis di tengah kota ini tidak tertata dengan baik, agar nantinya bisa menjadi tujuan warga untuk berlibur bersama keluarganya, ” kata H Hamka S IP MH, wakil ketua DPRD Bulungan, kepada media ini diruang kerjanya, Senin 6/5/2024.

Keuntungan lain bila UPTD bisa dibentuk, secara langsung ada anggaran di peruntuk kan kepada mereka untuk melakukan perawatan, sekaligus pembangunan objek tambahan hiburan bagi pengunjung.

Seperti taman bermain anak-anak, kolam renang maupun taman hiburan lain nya. “Setiap pengunjung juga bisa dipungut bayaran berupa karcis perorangan pada pintu masuk.ke objek wisata tersebut, ” ujarnya.

Menyoal objek apa saja di Gunung Putih, Hamka menjelaskan ada beberapa yang bisa dikembang kan, seperti goa alam yang ada disana, sungai bawah tanah yang aliran airnya sangat jernih dan selalu ada baik pada musim kemarau,

Dengan sendirinya bila objek wisata gunung putih tertata, otomatis akan diikuti berkembang nya sektor UMKM. Para penjaja makanan dan minuman akan tumbuh berjualan disekitar objek wisata tersebut. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Kondisi Ruas Jalan Tanjung Selor – Tanah Kuning Sangat Memprihatinkan

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan.

Pemerintah diminta segera melakukan perbaikan.

TANJUNG SELOR – Ruas jalan dari arah Tanjung Selor menuju Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan bisa dibilang sangat parah.

Perihal itu terungkap saat media ini mewawancarai, Syarifuddin, anggota DPRD Bulungan diruang kerjanya, Senin 6/5/2024..

Menurutnya,.selama ini bila ingin ke Tanah Kuning atau sebalik nya banyak warga yang melewati jalan KMS, hanya saja sejak jalan tersebut di tutup, terpaksa mereka kembali melintasi jalan milik pemerintah yang kondisinya sangat tidak bagus.

Harapan nya kepada Pemkab Bulungan semoga untuk percepatan perbaikan jalan tersebut bisa menjadi perhatian khusus. Supaya dapat menunjang atau mempermudah akses menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang ada di Tanjung Palas Timur.

Termasuk saat musim banjir tiba, yang sering melumpuhkan akses jalan. Dimana terkadang sampai tiga hari ruas jalan dimaksud tak bisa dilintasi oleh kendaraan maupun orang.

“Terutama di daerah Sajau Pungit banjirnya bisa bertahan lama, ” ujarnya.

Untuk mengatasinya, kita bersama harus mencari solusinya seperti apa. Misalnya antara lain aliran sungai nya diperluas atau ruas jalan yang kerap tergenang ditinggikan.

Atau mencari alternatif memindahkan ruas jalan dimaksud agar terhindar dari genangan air saat banjir tiba. “Harapan saya ini harus menjadi perhatian untuk dibahas bersama saat Musrenbang dilaksanakan, ” tutup Syarifudin. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Bulungan Harus Segera Kembali Dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG PALAS – Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, ke Tanjung Palas sudah menjadi suatu keharusan serta kewajiban pemerintah untuk segera melaksanakan secepatnya. Mengingat awal terbentuknya Kabuapten Bulungan Tanjung Palas lah sebagai ibukotanya.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, MH, kepada media ini melalui pesan WhatsApp nya kemedia ini, Minggu 5/5/2024.

“Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, harus segera dibahas kembali oleh pemerintah bersama DPRD agar secepatnya bisa dilaksanakan, ” tegas Hamka.

Minimal untuk keseriusan mengembalikan pusat pemerintahan itu beberapa kantor OPD sudah harus mulai berkantor di Tanjung Palas, “tidak ada alasan tak ada tempat, karena ada beberapa bangunan pemerintah yang bisa digunakan, ” imbuhnya.

Bila.perlu beberapa bangunan masyarakat yang layak bisa disewa sementara. Sebelum kantor permanen bisa terbangun.

Menurutnya, wajar bila pusat pemerintahan kembali ke Tanjung Palas, seperti awal terbentuk nya kabupaten Bulungan, kendali pemerintahan dilakukan di Tanjung Palas tersebut.

Apalagi pindah nya ke Tanjung Selor kala itu,.juga secara tiba-tiba saja. Tanpa meminta persetujuan masyarakat, jadi wajar.bila.saat ini pusat pemerintahan kabupaten Bulungan kembali sebagaimana awal berdirinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending