– Selain membangun diwilayah perbatasan Kalimantan Utara
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufri SE MM, meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Untuk menata pembangunan infrastruktur yang ada di Tanjung Selor, sebagai pusat pemerintahan.
“Seyogyanya Tanjung Selor dan sekitarnya tak ada lagi jalan rusak, semua nya harus mulus dan rapi. Bagaimana kita mau membangun perbatasan kalau di Ibukota Provinsi jalan nya masih rusak-rusak terutama ruas jalan menuju Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, ” kaya Achmad Djufrie.
Memang lanjutnya, untuk menyoroti infrastruktur bukan kewenangan nya, namun sebagai masyarakat pengguna hal itu harus disuarakan, karena menyangkut kebutuhan seluruh lapisan warga untuk berbagai aktifitas.
“Masyarakat banyak mengeluh akibat ruas jalan yang rusak mereka sulit meningkatkan perekonomian nya, khususnya untuk memasarkan hasil pertanian dan perikanan ke Tanjung Selor sebagai salah satu tujuan pasar di Kalimantan Utara, ” tegas Achmad Djufrie.
Kalau saja akes jalan dari desa menuju ibukota kecamatan ke kabupaten selanjutnya menuju ibu kota Provinsi, sudah barang tentu banyak warga kita bisa cepat mencapai kesejahteraan.
Contoh kerusakan jalan lain yang paling memperihatinkan, tidak saja ruas jalan Tanjung Selor menuju Tanah Kuning. Ruas jalan dari Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, menuju Tanjung Palas, hampir dua puluh tahunan lebih belum mengalami kemajuan untuk perbaikan sekaligus peningkatan dengan konstruksi jalan beraspal atau Rigid.
Dampak buruk dengan kerusakan jalan ini, tidak hanya menyulitkan warga menuju pusat kota. Sebaliknya demikian pula bagi warga yang ingin berkunjung ke Salimbatu maupun Tanah Kuning tersebut.
Artinya tidak saja anggaran hanya difokuskan untuk wilayah perbatasan saja, namun wilayah kota juga harus diperhatikan bagaimana kerusakan infrastruktur bisa mendapat sentuhan perbaikan.
“Walau kedua ruas jalan dimaksud berada diwilayah kabupaten, Pemprov juga harus memperhatikan atau berkerjasama berbagi dengan kabupaten bagaimana cara penyelesaian nya, ” tegas Achmad Djufrie.
Seharusnya antar pemerintah bisa berkolaborasi untuk membangun, menyiap kan kebutuhan rakyat. Kalau tidak masyarakat tetap kepada pihak yang dirugikan.
Terutama para pengusaha dan pedagang yang berinvestasi di Tanah Kuning, sangat kesulitan, sehingga menimbulkan ongkos angkut yang mahal. Seperti kendaraan yang digunakan cepat menguras ban dan alat yang rusak.
“Namun saya yakin dibawah kepemimpinan Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang dan Dr Yansen TP M Si, perlahan tapi pasti kendala-kendala itu bisa teratasi, ” kata Achmad Djufrie. *
Reporter : Sahri.
