NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengapresiasi atas hadirnya Program “Kaltara Terang di Perbatasan Negeri”, digelar di gedung BPU Desa Sembakung Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Ahad (14/9/) pagi.‎

‎Gubernur Zainal menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menghadirkan energi listrik bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman.

Menurutnya hingga kini masih terdapat 80 desa perbatasan dan 35 desa prioritas yang belum menikmati penerangan.

‎“Melalui program Kaltara Terang di Perbatasan Negeri, kita menargetkan rasio desa berlistrik 100 persen pada tahun 2030. Ini bukan hanya soal cahaya lampu, tetapi juga cahaya harapan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” kata Gubernur Zainal.

‎Bebernya, sejumlah langkah strategis telah disiapkan dengan sangat matang, antara lain Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga miskin, penyediaan listrik berbasis energi terbarukan melalui PLTS di beberapa desa.

“Serta pembukaan layanan PLN baru di 19 lokasi perbatasan dan pedalaman,” tambahnya.

Selain itu, ‎Gubernur Zainal juga menekankan pentingnya kolaborasi bersama dengan dunia usaha untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Sebagai contoh perusahaan energi akan membantu menyediakan mesin jahit listrik untuk UKM di Desa Linsayung, sehingga produk anyaman rotan dan kulit memiliki nilai jual lebih tinggi.

‎Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus menggulirkan program pembangunan lainnya, seperti pembangunan jembatan di Desa Tagul, bantuan mesin alkon untuk penanggulangan banjir di Desa Atap, hingga dukungan sarana pemuda dan pembangunan rumah adat.

‎Jelasnya, program ini bukan hanya menghadirkan terang lampu, tetapi juga terang kehidupan dan terang masa depan masyarakat Kaltara.

“Saya mengajak semua pihak pemerintah pusat, daerah, PLN, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bergandeng tangan mewujudkan cita-cita besar ini,” ucap Gubenur Zainal.

‎Acara sosialisasi ini dirangkaian dengan jalan sehat, turut hadir Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., M.M., Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir. Yosua Batara Payangan, ST., M.Si., jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta masyarakat sekitar. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan, Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., memimpin Apel gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (15/9) pagi.

Dalam amanatnya, Syahrullah menyampaikan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik maka ketaatan serta integritas dalam upaya pencegahan korupsi menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada pengelola Monitoring Center for Prevention (MCP) terkait koordinasi pencegahan korupsi, dan meminta delapan penanggung jawab untuk segera menyampaikan data yang dibutuhkan.

“Data ini sangat penting karena menjadi salah satu item penilaian utama dalam upaya pencegahan korupsi,” ucap Syahrullah.

Menurutnya salah satu indikator penilaian pencegahan korupsi itu berasal delapan item pengampu tersebut, dan ini harus menjadi perhatian semua perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.

Selanjutnya Syahrullah menuturkan saat ini iklim di Indonesia khususnya provinsi Kaltara mengalami perubahan yang tidak pasti. Dia meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN untuk selalu menjaga kondisi kesehatan dalam bertugas dimana pun berada.

Berkaca dari pengalaman pribadi, ketika menunaikan ibadah umrah di kota Mekkah, Arab Saudi, kota suci pusat umat Muslim terbesar di dunia tersebut suhunya mencapai 51 derajat Celsius.

“Saya minta agar kita semua menjaga kesehatan, terutama di tengah iklim yang kurang baik ini,” pesan SyahrullaH.

Sebagai penutup, Syahrullah memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang hadir dalam apel pagi, mendoakan rezeki dan kesehatan bagi mereka, dan berharap agar komitmen bersama dalam bekerja dapat terus ditingkatkan. (dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergitas Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Bandara Juwata Tarakan sebagai Pintu Gerbang Internasional Kaltara”, digelar Gedung Klasik Terminal Lama Bandara Juwata, Senin (15/9).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan yang dinilai sangat penting dalam menyatukan persepsi lintas sektor demi kemajuan daerah.

“Forum diskusi ini adalah wadah strategis untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan Bandara Juwata Tarakan sebagai bandara Internasional yang membanggakan,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menerangkan FGD ini bertujuan sebagai bagian dari langkah strategis pemulihan status Internasional Bandara Juwata Tarakan dan upaya memperkuat konektivitas wilayah perbatasan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024, status Internasional Bandara Juwata Tarakan sempat dicabut dan dikembalikan sebagai bandara domestik.

“Ini sebagai bagian dari kebijakan nasional pemulihan sektor penerbangan pasca pandemi,” jelasnya.

Menurutnya, terhadap penurunan status “Bandara Internasional’ menjadi “Bandara Domestik” sangat berdampak besar di Provinsi Kaltara, yang kala itu telah lepas dari wabah Covid-19.

Namun Gubernur Zainal tidak tinggal diam, pada Juni 2025 lalu, ia mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta menyampaikan langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan RI agar status “Internasional” Bandara Juwata Tarakan dapat dipulihkan.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025, menegaskan Bandara Juwata Tarakan resmi kembali berstatus Internasional.

Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penetapan kembali status Internasional ini selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya dalam penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah.

Adapun sejumlah manfaat yang diharapkan dari status Internasional Bandara Juwata Tarakan yakni penguatan kerja sama bilateral Indonesia – Malaysia (Sosek Malindo), peningkatan perekonomian daerah.

Kemudian juga dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudahan akses dan konektivitas, hingga penguatan implementasi kebijakan nasional.

Ia menekankan bahwa sinergi semua pihak adalah kunci keberhasilan, dan karena itu pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan instansi vertikal, pengelola bandara, serta masyarakat.

“Saya mengajak seluruh pihak, khususnya jajaran kepabeanan, ke imigrasian, dan kekarantinaan di Kaltara untuk bahu membahu mendukung operasional Bandara Juwata sebagai bandara internasional yang modern, aman, dan berdaya saing,” ucapnya..

Terakhir, Gubernur Zainal menyampaikan harapannya agar Bandara Juwata Tarakan dapat menjadi pintu gerbang Kaltara ke dunia internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan kerja sama yang solid, saya yakin bandara juwata tarakan dapat mengangkat nama Kaltara di tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya. (dkisp)